Mohon tunggu...
Hadi Saksono
Hadi Saksono Mohon Tunggu... Jurnalis - AADC (Apa Aja Dijadikan Coretan)

Vox Populi Vox Dangdut

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Setelah Mimbar Akademik, Lalu Apa?

5 Februari 2024   05:07 Diperbarui: 5 Februari 2024   06:10 148
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pembacaan pernyataan Petisi Bulaksumur. (Sumber foto: Kompas.id)

Ada salah seorang kawan yang menulis kurang lebih seperti ini di beranda media sosialnya.

"Kok baru sekarang para akademisi itu membuat pernyataan? Di saat menjelang Pemilu, ketika semua gerakan dan tindakan rawan dipolitisasi oleh kubu tertentu."

"Cuma pernyataan segelintir akademisi saja kan bukan pernyataan resmi dari institusi kampus. Kalau pernyataan dari kampus kan pakai kop surat dan ditandatangani oleh pimpinan kampus bersangkutan."

Hmmm....oke. Silakan. Bebas bersuara. Ini negeri demokrasi yang menerima perbedaan opini.

Meski rasanya gatal tangan ini ingin menulis komentar di kolom komentar media sosial kawan saya itu. Tapi ketika saya menelusuri dan menemukan bukti bahwa ia berada di kubu pendukung Kanjeng Gusti Pangeran Gibran Rakabuming Raka, saya urungkan keinginan saya untuk berkomentar yang berpotensi membawa pada perdebatan.

Karena ada kata-kata bijak yang mengatakan Berdebat di medsos ibarat menguras air laut. Capek iya, berhasil tidak.

Alih-alih meneruskan hasrat berdebat, saya malah mencermati efek domino dan efek bola salju dari pernyataan aspirasi para akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) yang disuarakan melalui Petisi Bulaksumur yang dibacakan di Balairung UGM pada 31 Januari lalu.

Petisi Bulaksumur yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo itu, menyoroti penyimpangan demokrasi yang dilakukan oleh pemerintahan yang notabene dipimpin juga oleh alumni UGM itu.

Dalam petisi tersebut, ada sejumlah poin yang menjadi catatan. Antara lain pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK), keterlibatan penegak hukum dalam proses demokrasi, hingga pernyataan Presiden Jokowi tentang dibolehkannya pejabat publik berkampanye karena pejabat publik disebut juga merupakan pejabat politik.

Sampai dengan 4 Februari lalu, tercatat setidaknya 30 perguruan tinggi dan lembaga non pendidikan yang menggelar mimbar akademik terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.

Mulai dari UGM, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Padjadjaran (Unpad), hingga Universitas Airlangga (Unair). Bahkan Persatuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) pun turut ambil bagian dalam mimbar akademik ini.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun