LDII Tegaskan: TNI Harus Adaptif Hadapi Ancaman Non-Militer --- Religiusitas & Netralitas Jadi Kunci
Jakarta, 7 Oktober 2025 --- Ketua Umum DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), KH Chriswanto Santoso, menegaskan bahwa tantangan bangsa ke depan semakin kompleks, bukan hanya ancaman militer konvensional, tetapi juga ancaman non-militer seperti perang siber, disinformasi, radikalisme, serta krisis energi dan pangan.
Menurutnya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus terus beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi perang non-konvensional di era digital. "TNI harus tetap waspada, tidak boleh lengah, dan selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Profesionalisme harus berjalan beriringan dengan penguatan moral dan spiritual prajurit," tegas KH Chriswanto.
Ia menambahkan, anggota TNI yang berada di garis depan wilayah konflik harus diperkuat dengan iman dan takwa, agar mampu bersabar, berpikir jernih, dan menggunakan hati nurani dalam menjalankan tugas, baik di masa damai maupun dalam situasi tempur.
KH Chriswanto juga menyoroti pentingnya sinergi antara TNI dan organisasi masyarakat keagamaan dalam membangun ketahanan moral bangsa. "Kami berkomitmen mendukung TNI melalui pembinaan generasi muda agar berkarakter religius, nasionalis, dan cinta tanah air. Kekuatan bangsa tidak hanya ditentukan oleh alutsista yang modern, tetapi juga oleh akhlak dan moral rakyatnya," ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar TNI senantiasa netral dan tegak lurus pada UUD 1945, tidak terlibat dalam kepentingan politik sesaat. "Kesetiaan TNI hanya kepada rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPP LDII, Prof. Singgih Tri Sulistiyono, menilai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-80 menjadi momentum refleksi penting untuk menilai perjalanan panjang transformasi TNI sejak 5 Oktober 1945 hingga kini menjadi institusi pertahanan modern.
Menurut Prof. Singgih, TNI telah melalui berbagai fase sejarah: masa revolusi mempertahankan kemerdekaan (1945--1949), era konsolidasi dan penumpasan pemberontakan (1950--1965), masa Orde Baru dengan peran ganda militer, hingga era reformasi 1998 yang menandai pemisahan TNI dan Polri serta kembalinya TNI pada profesionalisme sejati.
"Sekarang TNI bergerak menuju militer profesional yang modern melalui modernisasi alutsista, peningkatan kualitas SDM, dan diplomasi pertahanan global," ungkap Prof. Singgih.
Tema HUT TNI ke-80 yang menekankan profesionalisme, modernisasi, dan kedekatan dengan rakyat dinilai selaras dengan jati diri historis TNI. "Profesionalisme berarti komitmen netralitas politik dan peningkatan kualitas prajurit. Modernisasi adalah syarat menghadapi ancaman baru. Sedangkan kedekatan dengan rakyat adalah pengingat bahwa TNI lahir dari rakyat dan untuk rakyat," jelasnya.
