Jakarta, 30 Agustus 2025 --- Gelombang unjuk rasa yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota besar pasca meninggalnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, pada Kamis (28/8), menimbulkan keprihatinan mendalam. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) menyerukan pentingnya menahan diri, menjaga kedamaian, serta mendorong elite politik lebih mendengarkan aspirasi rakyat.
Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, dalam sambutannya di Musyawarah Wilayah LDII Jawa Timur di Ponpes Sabilurrosyidin, Surabaya (30/8), menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Affan Kurniawan.
"Peristiwa tragis ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga memicu ketegangan sosial di tengah masyarakat. Kami mengucapkan duka cita mendalam. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan keadilan dapat ditegakkan," ujar KH Chriswanto.
LDII menekankan agar seluruh elemen masyarakat tidak terprovokasi oleh isu yang memperkeruh keadaan. Menurut KH Chriswanto, keamanan harus dijaga bersama agar tidak terjadi krisis sosial yang lebih luas.
"Mari kita percayakan proses hukum kepada pihak berwenang, sebagaimana janji Kapolri untuk bertindak profesional dan transparan. Jangan sampai rakyat kecil menjadi korban dan semakin jauh dari rasa aman," tegasnya.
Dalam pernyataannya, LDII juga menyoroti peran elite politik, pejabat negara, dan aparat penegak hukum agar lebih peka terhadap aspirasi rakyat.
"Elit bangsa harus memberikan teladan, bukan tontonan provokatif. Saatnya mawas diri dan mengedepankan kepedulian. Jangan melukai hati rakyat dengan kebijakan atau sikap yang arogan," lanjut KH Chriswanto.
LDII mendorong kepolisian segera melakukan investigasi transparan dan adil. Menurut KH Chriswanto, langkah tersebut penting untuk meredam ketegangan sosial.
"Keadilan harus ditegakkan. Aparat yang terbukti bersalah harus diproses sesuai hukum agar peristiwa serupa tidak terulang," jelasnya.
Menutup pernyataannya, LDII menyampaikan pesan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto. Tahun 2025 dianggap sebagai momentum penting bagi pemerintahan baru untuk memperkuat demokrasi, penegakan hukum, dan kesejahteraan rakyat.
