Daya Tahan APBN di Tengah Resesi Ekonomi Global

Pemerintah harus terus waspada, untuk menjaga keseimbangan primer kearah positif memiliki tantangan yang tidak ringan, mengingat kompleksitas persoalan ekonomi baik secara nasional maupun global.

Peran DPR dalam Menjaga APBN Tetap Berkualitas
Semakin membaiknya kualitas APBN dari tahun ketahun, tentu tidak bisa dilepaskan dari peran Pemerintah dan DPR yang bersama-sama membahas siklus anggaran tersebut, mulai dari kerangka kebijakan Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) hingga Nota Keuangan dan RAPBN yang disampaikan oleh Presiden tanggal 16 Agustus setiap tahunnya.

Dengan melihat tantangan ekonomi yang semakin komplek, DPR baru periode 2019-2024 perlu meningkatkan fokus dan konsentrasinya dalam menghasilkan APBN yang memiliki daya tahan yang kuat, untuk menghadapi resesi ekonomi global yang sudah dialami oleh beberapa negara.

Pertama, DPR harus memaksimalkan siklus anggaran yang telah ditentukan, memanfaatkan setiap proses waktu yang tersedia dalam membahas setiap mata anggaran yang terdapat dalam APBN, sertamengkaji setiap kebijakan anggaran yang diajukan Pemerintah secara detail dan teliti dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan global terkini.

Kedua, DPR harus menguasai keseluruhan struktur anggaran yang terdapat dalam APBN, sehingga ketika proses pembahasan anggaran dimulai,bisa memberikan peran dan kontribusi yang maksimal dalam pembahasannya. DPR bisa dibantu oleh tenaga ahli yang dimilikinya. 

Keberadaan tenaga ahli bisa lebih dioptimalkan untuk membantu menyiapkan data dan analisa dalam setiap kebijakan anggaran yang diajukan oleh Pemerintah.

Ketiga, DPR harus mampu mengawal dan meluruskan kebijakan anggaran yang disampaikan oleh Pemerintah dalam setiap proses pembahasan APBN,agar sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Selain itu, untuk menutup celah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh DPR sendiri, untuk kepentingan pribadi maupun partai.

Keempat, DPR harus meletakkan kepentingan nasional diatas kepentingan individu dan partai dalam setiap pembahasan anggaran. Pembahasan APBN seharusnya menempatkan Pemerintah dan DPR untuk bertindaksebagai mitra yang berkepentingan dalam pencapaian tujuan pembangunan yang telah disepakati bersama. 

DPR harus terus menjaga, agar dalam setiap proses pembahasan bersifat terbuka, transparan dan aktif, sehingga akan membantu menghasilkan APBN yang semakin berkualitas.

Penutup