Dalam upaya memberikan jaminan keamanan maritim bagi para pengguna laut, sekaligus memberi dampak nyata terhadap stabilitas keamanan di perairan indonesia, maka perlu kiranya untuk meningkatkan serta mendorong pembangunan kerja sama keamanan maritim di kawasan tersebut.
Demikian dikatakan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno dalam seminar nasional dengan judul “Pokok-pokok Pikiran tentang Operasi Keamanan Laut guna Melindungi Kegiatan Perekonomian Nasional dalam rangka Mendukung Tercapainya Tujuan Nasional”., Selasa (20/12) Menurut Kasal, keterkaitan antarinstitusi terkait dalam penanganan operasi keamanan laut diharapkan tetap berjalan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang sudah ada, sambil menunggu proses diterbitkannya peraturan perundang-undangan baru, sebagai payung hukum yang dapat dijadikan pedoman bersama bagi seluruh institusi terkait, dengan tetap meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaannya. “Saya berharap hal-hal yang didapat ataupun disepakati bersama di dalam seminar ini dapat diimplementasikan ke dalam kegiatan yang lebih konkret, sehingga tanggung jawab keamanan maritim di kawasan perairan indonesia, dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien dengan melibatkan seluruh komponen yang berkepentingan di bidang maritim baik nasional maupun regional,” tegas Kasal.
Sementara itu ditempat yang sama, Koorsahli Kasal Laksamana Muda TNI Bambang Budianto,mengatakan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan wilayah yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil sebanyak 17.499 pulau serta lautan yang sangat luas. Secara geografis perairan Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam hubungan internasional karena merupakan penghubung antara dua samudera besar, Pasifik dan Hindia, sehingga menempatkan Indonesia dalam posisi silang dunia yang digunakan sebagai jalur SLOC (Sea Lines of Communication) dan SLOT (Sea Lines of Oil Trade) serta menjadi salah satu wilayah paling strategis di kawasan Asia Pasifik selaku pusat pertumbuhan ekonomi (center growth economic). “Dengan komposisi geografis tersebut, maka sangatlah tepat diperlukan kondisi keamanan laut nasional yang makin terjamin, agar tidak merugikan bangsa Indonesia yang berpotensi menghambat pembangunan ekonomi nasional maupun daerah, selain itu juga tidak merugikan bagi citra Indonesia di dunia Internasional, khususnya negara-negara pengguna laut dan masyarakat pengguna jasa maritim pada umumnya,” katanya.
Ditambahkannya, sebagai jalur pelayaran dan perdagangan yang strategis, faktor keamanan laut menjadi isu yang sangat penting sekaligus tidak dapat terelakan. Isu keamanan laut cenderung memiliki tingkat permasalahan yang cukup tinggi dalam hubungan Indonesia dengan negara lain. “Sejumlah isu tersebut berupa ancaman kekerasan (pembajakan, perompakan, sabotase, serta teror obyek vital), ancaman navigasi (kekurangan dan pencurian sarana bantu navigasi), ancaman sumber daya (perusakan serta pencemaran laut dan ekosistemnya), serta ancaman kedaulatan dan hukum (penangkapan ikan secara ilegal, imigran gelap, eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam secara ilegal, termasuk pengambilan harta karun, serta penyelundupan barang dan senjata),” tegasnya. Gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut, lanjut Koorsahli Kasal, masih terus berlangsung dari tahun ke tahun dan cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. “Kondisi ini tentu sangat merugikan bangsa Indonesia dan berpotensi menghambat pembangunan ekonomi nasional. Gangguan keamanan dan pelanggaran hukum tersebut sangat beragam, mulai dari keselamatan pelayaran, penyelundupan, perompakan, illegal fishing, illegal logging, illegal psikotropika, kekerasan di laut, penyelamatan di laut, sampai dengan pencemaran laut, perlu adanya operasi keamanan laut yang sinergis, efektif dan efesien, terkoordinasi dengan standarisasi yang jelas,” kata Laksda TNI Bambang Budianto, S.E.
