Mohon tunggu...
Bung Amas
Bung Amas Mohon Tunggu... Jurnalis - Kolektor

Pernah kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat Manado

Selanjutnya

Tutup

Politik

New Normal, Menyoal Paradigma Kepemimpinan

6 Juni 2020   15:21 Diperbarui: 7 Juni 2020   07:32 228
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi, new normal (Foto Langgam.id)

New normal di saat suasana abnormal, tidaklah menguntungkan masyarakat. Barangkali, PHBS yang diajukan sebagai kebijakan, masih mendingan.

Karena new normal yang dalam pendefenisiannya diambil dari istilah bisnis dan ekonomi. Dapat diidentikkan posisi kemanusiaan menjadi tidak berada digarda terdepan, melainkan kebutuhan kehidupan ekonomi yang bersifat mendorong kemandirian masyarakat.

Pemerintah seolah-olah menyerah, tak mampu lagi mengongkosi masyarakat.

Sehingga membiarkan masyarakat mandiri dalam mencari kebutuhan ekonominya. Terbaca pula, kalau pemerintah kita ketakutan jangan sampai ekonomi kita jungkir balik.

Lebih ideal lagi, ketika new normal diterapkan, kebijakan bantuan sosial dan bantuan langsung tunai dikucurkan pula. Jangan kemudian, new normal sebagai pengganti dari paket program seperti yang disebutkan.

New normal menjadi kebijakan pembuka. Dan langkah lanjutannya, bantuan sosial dan bantuan langsung tunai diperkuat. Makin dimaksimalkan.

Tak boleh dihentikan, begitu pun dalam hal mengatasi penyebaran Covid-19, bukan hanya APD diperbanyak. Namun, suplay imun dan iman diperkuat.

Bahan pangan, tempat-tempat ibadah sudah benar mulai dilonggarkan pemerintah untuk dibuka. Walau terkesan janggal, tapi masyarakat bersyukur karena Menteri Agama RI mulai sadar.

Kita berharap agar akal sehat Menteri Agama terus terpelihara, lalu tidak mengikuti skema politik. Di mana karena alasan Pilkada Serentak, lalu kebijakan ''seakan-akan'' bersifat pro masyarakat menjadi bungkusannya.

Padahal yang dikejar hanyalah kepentingan meloloskan Pilkada Serentak 2020. Tegak lurus paradigma kepemimpinan sangat kita harapan. Sembari kita mengingatkan agar para Menteri di jajaran Kabinet Jokowi kompak, tidak melahirkan pernyataan dan kebijakan yang saling kontradiktif. Standarnya disitu, bila pemerintah mulai mandiri dan merakyat dalam rujukan kepemimpinan, maka masyarakat pasti terselamatkan dari badai bahaya apapun itu yang mengancam.

Saat ini memang, publik membaca rencana new normal lebih berafiliasi kepada kebijakan politik. Karena berbarengan dengan Pilkada Serentak akan dilaksanakan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun