Mohon tunggu...
Budiman Tanjung
Budiman Tanjung Mohon Tunggu...

Seorang advokat

Selanjutnya

Tutup

Politik

SBY Cederai Kepercayaan Rakyat

6 Oktober 2014   20:13 Diperbarui: 17 Juni 2015   22:10 91 1 0 Mohon Tunggu...

Menanggapi curhat Presiden SBY soal gagalnya bertemu mantan Presiden Megawati, Wapres terpilih Jusuf Kalla mengkonfirmasi pernyataan politisi PDIP, Pramono Anung bahwa Megawati menawarkan bertemu SBY setelah pemilihan pimpinan DPR berhasil sukses bagi kemenangan koalisi Jokowi-JK. Sementara SBY ingin bicara dengan Mega dulu sebelum tercapainya kesepakatan. Jadi, ada syarat yang diminta oleh SBY untuk bertemu Mega. Mungkin syarat yang diminta tidak hanya jatah kursi di kabinet, tetapi juga jaminan tidak diusut soal Century, Hambalang, dan Mafia Minyak diantaranya.
Di tengah persaingan pemilihan (perebutan) kursi pimpinan MPR hari ini, SBY berada di belakang koalisi Merah Putih pendukung Prabowo karena telah dijanjikan kursi Ketua MPR bagi kader partai Demokrat. Beredar kabar bahwa kursi ini akan diberikan kepada Nurhayati, sebagai hadiah atas permainan "Walk-Out" Fraksi Demokrat tanggal 26 September di sidang DPR untuk pengesahan RUU Pilkada. Menariknya, setelah itu SBY menerbitkan Perpu untuk membatalkan UU Pilkada baru dan mengembalikan Pilkada menjadi langsung. Lalu, dalam twitter SBY dilkatakan bahwa mayoritas fraksi KMP mendukung Perpu. Jadi buat apa kemarin mendukung Pilkada lewat DPRD, kalau sekarang KMP dan Demokrat mendukung Perpu SBY. Ini tak lain seperti permainan cantik ala Orde Baru, yang sekarang bunyinya "SBY Datang Semua Beres"

Marilah kita cermati jejak Jendral SBY sejak era reformasi yang selalu sukses bermain politik dua kaki. SBY selalu  tampil sukses dalam setiap prahara politik sejak jaman Gus Dur sampai menelikung Megawati di Pilpres 2004.

Di akhir kekuasaan Soeharto, SBY adalah Kasospol ABRI di bawah Panglima ABRI Jendral Wiranto. Ketika itu target jabatan SBY adalah Pangab. Kalau Wiranto bisa jadi Presiden dengan mengambilalih kekuasaan dari Soeharto, tentu dia yang akan ditunjuk jadi Pangab, orang nomor satu di ABRI.  Setelah Soeharto jatuh dengan sendirinya, akibat mahasiswa menggelar aksi turun ke jalan, SBY memanfaatkan momentum itu dan dieksploitasinya sebagai bentuk keberpihakannya pada kelompok reformis. Ke mana-mana ia mengatakan kalau dia adalah pendukung TNI dengan paradigma baru.

Ketika Sidang Umum MPR Oktober 1999, Wiranto sempat maju jadi capres kendati ketika itu belum melepas jabatannya sebagai Pangab. Orang yang paling menonjol berdiri di belakang Wiranto adalah SBY dimana gambar Wiranto-SBY kala itu bisa dilihat dalam iklan-iklan Wiranto di awal-awal masa reformasi dulu. Sidang Umum MPR akhirnya dimenangkan Abdurahman Wahid yang didukung Poros Tengah. Aliansi Poros Tengah berhasil menjegal Megawati yang partainya, PDIP, menang Pemilu Juni 1999.

Ketika Gus Dur merombak kabinetnya 26 Agustus 2000, SBY tetap dipercaya dan mendapat promosi sebagai Menteri Koordinator Politik, Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam) karena kabarnya SBY akan mendukung Gus Dur habis-habisan.  Ketika Memorandum MPR yang ke-2 dengan tempo satu bulan sebelum dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR untuk melengserkan Gus Dur dan berakhir satu bulan, SBY diangkat Gus Dur sebagai Ketua Tim Tujuh yang mendapat mandat agar merumuskan dan mengambil segala langkah politik yang perlu untuk mengatasi ketegangan antara Presiden dan DPR secara konstruktif dan komperehensif. Gus Dur juga minta SBY membuat konsep pelimpahan tugas dan wewenang Presiden kepada orang yang ditugaskan. Namun SBY memilih diam saja, SBY tak melobi DPR, Wapres Megawati atau tokoh-tokoh politik kunci yang beroposisi terhadap Gus Dur. Sebaliknya, SBY malah menaikkan posisi tawarnya dalam pentas politik nasional. Ia menempatkan diri seolah-olah pihak yang bijak, yang tak mau menggunakan kekuasaan sewenang-wenang.
Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2001, SBY diangkat menjadi Menko Polkam Kabinet Gotong Royong. Dari sinilah ia habis-habisan membangun citra sebagai tangan kanan dari Presiden Megawati. Karena Megawati hemat bicara, SBY menempatkan diri semacam juru bicara pemerintah. Namun sebenarnya prestasi SBY tidaklah istimewa, tugas-tugas penanganan konflik Ambon dan Poso justru lebih banyak dilakukan Menko Kesra Jusuf Kalla. Namun SBY ingin tampil ketika penandatangan perjanjian damai Malino I dan II dilakukan. Begitu pula ketika Aceh diputuskan menjadi daerah darurat militer, SBY menjadi pelaksana hariannya, dan pimpinan tertinggi adalah Megawati. Sejumlah pasukan yang dikirim dengan kapal sampai setengah bulan terkatung-katung di tengah laut, karena SBY tak juga memutuskan sikap pemerintah untuk pendaratan pasukan itu.

Sekitar bulan Oktober 2003, foto-foto SBY beredar dalam bentuk poster, stiker dan spanduk Partai Demokrat. Tanggal 9 Februari 2004, di majalah Tempo, terang-terangan SBY menyatakan siap jadi presiden. Ia juga mengaku punya pertalian dengan Partai Demokrat. Tanggal 10 Februari 2004, SBY membuat lagi pernyataan lanjutan kalau dia siap mundur dari kabinet jika resmi ditetapkan sebagai calon presiden. Namun SBY tetap menjalankan tugas sebagai Menko Polkam, tidak langsung mundur saja dari kabinet gotong-royong.

Untuk meraih simpati publik, pada tanggal 1 Maret 2004, sekertaris Menko Polkam, Sudi Silalahi, bicara di depan wartawan bahwa SBY dikucilkan Presiden Megawati. SBY, kata Sudi, tak dilibatkan dalam berbagai rapat penting Kabinet Mega. Kontan saja, suhu politik agak meningkat. SBY menciptakan kesan sebagai orang yang teraniaya, tertindas dan terkucil oleh kekuasaan Mega.

Padahal justru Megawati adalah orang yang ditikam dari belakang oleh SBY. Megawati yang melindungi, mempercayai, dan memberi kewenangan yang besar pada SBY, justru dikorbankan untuk mendongkrak popularitas SBY dan Partai Demokrat. Namun setelah menjadi Presiden, SBY bersikap ingin merangkul semua partai (termasuk PDIP), namun Megawati memegang teguh prinsip bagi PDIP untuk berada di luar pemerintahan. Taufik Kiemas mencoba mencairkan hubungan ini, dan SBY pun mendukung Taufik menjadi Ketua MPR 2009-2014. Bahkan SBY menawarkan posisi menteri kepada Puan Maharani, yang ditolak oleh Megawati.

Dalam 10 tahun pemerintahannya, SBY selalu menghindari kebijakan tidak populer yang berdampak luas. Seperti kenaikan BBM dan konversi minyak tanah ke gas, SBY meminta Wapres Jusuf Kalla untuk mengumumkan. Tetapi giliran menurunkan harga BBM (menjelang pemilu 2009), SBY yang mengumumkan secara langsung kepada rakyat. Dalam kasus Century dimana Sri Mulyani dijebak untuk memberikan talangan 6,7 trilliun berdasarkan data Bank Indonesia yang bermasalah, SBY hanya menerima laporan saja dengan alasan berada di luar negeri. Sama seperti walk-out partai Demokrat tanggal 26 September lalu, SBY memerintahkan pengusutan inisiator walk-out di sela-sela kunjungannya di Washington, Amerika Serikat. Namun, setelah pulang SBY pengusutan ini tidak dilanjutkan, bahkan Nurhayati (mantan Ketua Fraksi Demokrat yang memerintahkan walkout) akan diberi hadiah sebagai Ketua MPR.

Pemimpin yang dibutuhkan rakyat bukanlah seorang Jendral berpendidikan Doktor (S3) yang pandai (baca licik) bermain politik, tetapi seorang rakyat sederhana yang SATU KATA DAN PERBUATAN.

VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x