Mohon tunggu...
Bobby Triadi
Bobby Triadi Mohon Tunggu... Menulis sambil tersenyum

Lahir di Medan, berkecimpung di dunia jurnalistik sejak tahun 1998 dan terakhir di TEMPO untuk wilayah Riau hingga Desember 2007.

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Revisi UU ITE dan Budaya Kritik

22 Februari 2021   08:18 Diperbarui: 22 Februari 2021   08:36 159 5 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Revisi UU ITE dan Budaya Kritik
Presiden Jokowi. /Instagram.com/@jokowi 

"Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi UU ini, karena di sinilah hulunya, hulunya ada di sini. Revisi," kata Jokowi. 

Sepenggal kalimat itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada publik ketika acara Perayaan Hari Pers beberapa waktu lalu. Kira-kira Pak Jokowi ingin mengatakan, "Silahkan kritik Pemerintah. Pemerintah suka dan berharap dikritik," itu penafsiran saya. 

Tidak ada yang aneh dari pernyataan itu. Biasa saja, lazim dalam demokrasi dan lazim pula dinyatakan oleh seorang Presiden. Bukan hal baru, apalagi pikiran anyar. 

Itu bisa menjadi angin segar atau hanya angin segar saja. Kenapa? Bukan rahasia jika beberapa tahun terakhir ini, ada kesan bahwa Pemerintah seperti kembali ke zaman prareformasi. Banyak orang ditangkap dengan berbagai alasan. Ada yang dituduh makar. Ada yang dituduh menyebarkan kebencian, fitnah, hoax, berita palsu dan sejenisnya. Hampir semua adalah yang berbeda posisi dan sikap terhadap Pemerintah.

Polanya sederhana. Ada yang seperti bertugas menjadi tukang lapor. Ada pula aparat (polisi) yang sangat cekatan segera memproses laporan, jika terlapor datang dari kelompok oposisi. Sebaliknya, jika terlapor adalah orang-orang yang pro pemerintah, dan terutama buzzer (baca saja influencer) Pemerintah, seperti dibiarkan atau terkesan dilindungi. Kesan seperti itu kuat sekali beredar di masyarakat.

Maka, ketika Presiden justru minta dikritik, publik terbelah. Ada yang husnudzan dan menyambut hangat. Ada pula yang pasang kuda-kuda dan lalu waspada. Jangan-jangan itu hanya manis di bibir, pahit di lidah. 

Ada yang khawatir itu hanya pernyataan “abang-abang lambe”, sekadar kata-kata manis yang kosong. Bahkan ada yang curiga pula. Jangan-jangan itu jebakan batman untuk menjerat kalangan oposan. Di medsos bahkan ada tagar #jebakanmukidi. Saya tidak bisa memastikan siapa yang dimaksud sebagai Mukidi. Silahkan dikira-kira sendiri.

Faktanya memang pernyataan Presiden itu menjadi isu yang penting. Pak JK pun kemudian ikut bertanya bagaimana cara mengkritik yang tidak mendatangkan panggilan polisi? Segera pernyataan Pak JK itu direaksi keras oleh para pembela istana. K

ata jubir Presiden sih Pemerintah tidak punya buzzer. Punyanya influencer. Terserahlah dibilang buzzer atau influencer atau pasukan pendengung, yang jelas rombongan ini secepat kilat dan bertubi-tubi menyerang Pak JK. Lalu, “bagaimana bisa mengkritik, kalau bertanya aja sudah diserang?” Kira-kira begitu reaksi balik Pak JK. Makin asik aksi saling balasnya.

Terkait dengan hal itu, ada rencana Pemerintah atau Pak Jokowi yang perlu direspon baik. Yakni usulan atau rencana untuk revisi UU ITE. Kenapa layak direspon dengan baik? 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x