Dari sekian banyak pertanyaan atau komentar yang lalu-lalang secara liar di masyarakat berkaitan dengan proyek kereta cepat Jakarta – Bandung yang akan dibangun dan dioperasikan PT. Kereta Cepat Indonesian China (KCIC), yang paling menonjol adalah apa yang akan terjadi bila proyek ini pada pelaksanaannya merugi?
Kaum yang menentang pelaksanaan proyek tersebut yang entah kenapa sebagian besar sama dengan kaum yang menentang apapun yang dikerjakan oleh pemerintah dengan yakin mengatakan pemerintah yang akan menanggung semua dan secara otomatis rakyat Indonesia juga harus turut menanggungnya.
Secara kodratnya, kaum tersebut tidak mau mendengar dan tidak mau percaya, walaupun dijelaskan berkali-kali bahwa tidak ada keterlibatan APBN dan pemerintah secara finansial dan komersial dalam proyek ini, diluar tentu saja peran pemerintah sebagai pemegang konsesi dan regulator.
Sebelum melangkah terlalu jauh, mari kita lihat apa sih yang bisa membuat kereta cepat ini merugi?
Secara sederhana sebuah perusahaan merugi bila pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran.
Pendapatan utama disini tentu saja biaya tiket kereta cepat Jakarta – Bandung – Jakarta dikalikan jumlah penumpang yang naik kereta cepat tersebut. Mungkin ada pendapatan lain-lain dari iklan, pengelolaan properti di stasiun-stasiun dan lain sebagainya, tetapi biasanya pendapatan tersebut tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan pendapatan dari tiket.
Pengeluaran tentu saja terdiri dari biaya pengembalian investasi yang dilakukan untuk pembangunan kereta cepat tersebut termasuk cicilan ke Bank dan biaya operasional beserta biaya pemeliharaan.
Apa yang harus dilakukan oleh PT. Kereta Cepat Indonesian China (KCIC) agar tidak merugi dan kalau bisa mendapatkan untung yang sebesar-sebesarnya? Lagi-lagi secara teori yang harus mereka lakukan adalah menjual tiket yang sebanyak-banyaknya dan semahal-mahalnya.
Kaum sinistis mungkin akan mengatakan, pemerintah sebagai “antek China” akan membuat aturan sedemikian rupa agar harga tiket menjadi mahal sehingga PT. Kereta Cepat Indonesian China (KCIC) mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Mungkinkah itu dilakukan? Ya, anda pasti tertawa sebagaimana saya tertawa. Jalur transportasi Jakarta – Bandung – Jakarta tidak dimonopoli oleh kereta cepat. Ada jalur tradisional melalu puncak yang memiliki pemandangan yang indah dengan udara yang segar dan ada pula jalur melalui jalan tol Cipularang dimana mobil-mobil travel lalu lalang dengan waktu keberangkatan setiap setengah jam. Kalau harga tiket terlalu mahal, tidak ada satupun termasuk sekelompok jagoan kungfu dari China yang bisa memaksa warga Jakarta atau Bandung yang ingin saling mengunjungi satu sama lain harus naik kereta cepat.
Jadi PT. Kereta Cepat Indonesian China (KCIC) harus melakukan perhitungan bisnis yang matang sehingga jualan mereka laku dan dibeli oleh masyarakat yang ingin berpergian. Alih-alih pesimisme kaum sinistis yang mengatakan masyarakat akan dirugikan, malah masyarakat akan diuntungkan karena mendapatkan moda alternatif pilihan untuk berpergian.
Pengeluaran? Nah karena ini murni proyek swasta, business to business, para investor dan profesional yang tergabung di dalam manajemen PT. Kereta Cepat Indonesian China (KCIC) tentu harus menghitung hati-hati biaya investasi dan biaya operasional mereka. Inilah indahnya proyek yang dengan tegas ditolak pemerintah untuk melibatkan APBN. Kalau saja APBN dipakai, kita akan menangis melihat para profesional tersebut berzinah dengan politikus untuk ramai-ramai membagi bancakan uang pajak kita, karena proyek yang didanai oleh APBN sebagian besar tidak melihat untung rugi sebagaimana perusahaan swasta melihat suatu proyek. Lihat saja Hambalang yang seperti kota hantu sekarang ini.
