Mohon tunggu...
Nazar EL Mahfudzi
Nazar EL Mahfudzi Mohon Tunggu... Dosen - Research Asistant Professor Government Affair and Relations

Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Selanjutnya

Tutup

Politik

Pewaris Tahta Cendana dan Cikeas Menjadi Target Munaslub-KLB Bodong

10 Maret 2021   01:50 Diperbarui: 10 Maret 2021   09:29 322 5 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Pewaris Tahta Cendana dan Cikeas Menjadi Target Munaslub-KLB Bodong
Agus Harimurti Yudhoyono 

Hutomo Mandala Putra / Tommy Soeharto
Hutomo Mandala Putra / Tommy Soeharto

Tommy Soeharto sasaran target kepentingan kekuasaan terlebih dahulu, namun tidak seheboh AHY  yang menjadi perhatian publik.

Pola dan modus yang dikembangkan mengkudeta Ketua Umum sah terdaftar resmi , dirubah  kemudian disetujui Kemenkumham hingga berakhir dipengadilan dan PK. 

Menggunakan dalih KLB-Munaslub, mengesampingkan landasan AD/ART yang berlaku dan sah di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jika Munaslub / KLB hanya bertujuan untuk melengserkan Ketua Umum dan mengganti kepengurusan yang sah sebuah partai politik, hal itu jelas inkonstitusional. 

Melengserkan kepengurusan tertentu di tengah jalan itu bukan menyelesaikan masalah, keluar dari kaidah-kaidah demokrasi. Seharusnya Pemerintah menyarankan untuk masuk ke ranah Mahkamah Partai terlebih dahulu dan wajib memberikan syarat KLB /Munaslub ditandatangani oleh DPD yang sah. 

Pemerintah sebagai pembina ideologi partai atau pembina politik nasional harus selektif dan berani menolak.

Ketika berkas pengajuan hasil  Munaslub / KLB  tidak memenuhi ADR /ART yang sah seharusnya ditolak.! , tidak  perlu lagi ke pengadilan. Adapun permasalahan partai kembalikan ke Mahkamah Partai. Apa nantinya mau saling kudeta karena dianggap gak becus memimpin partai ?

Kapan mau selesainya permasalahan bangsa ini, kebencian dan dendam karena dianggap Anak Cendana dan Cikeas yang punya masalah Orang Tua berkuasa dimasa lalu.. ?

Setiap Parpol mempunyai kedaulatan  untuk saling menghormati bukan karena berkuasa atau oposisi. Sebagai pilar demokrasi amanah konstitusi UU 2/2011, yaitu sarana pendidikan politik rakyat. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan-kesatuan bangsa, kesejahteraan masyarakat dan sarana partisipasi politik warga negara Indonesia.

Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
VIDEO PILIHAN