Pilkada DKI Jakarta mungkin merupakan Pilkada yang paling panas dalam pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Pebruari tahun 2017 mendatang. Bukan karena posisi DKI Jakarta yang strategis dalam kancah perpolitikan Indonesia tapi juga karena Pilkada DKI Jakarta merupakan ajang yang tepat untuk uji coba strategi kampanye dalam Pemilu kelak karena baik demografi dan karakteristik pemilih pilkada DKI Jakarta dapat mewakili pemilih dalam pemilu kelak.Â
Uniknya lagi bahwa Pilkada DKI Jakarta diikuti oleh 3 paslon yang memiliki latar belakang yang sangat jauh berbeda. Sang petahana beserta pasangannya yang sudah malang melintang di birokrasi pemerintahan bahkan sudah pernah menjabat sebagai Walikota, Bupati, dan bahkan Gubernur serta pernah sebagai Anggota Yang Terhormat sebagai Wakil Rakyat disamping sebagai kader parpol yang tentunya sudah dibekali dengan ideologi partai serta pelatihan-pelatihan yang mumpuni sebagai bekal kalau nanti berkuasa sebagai Pimpinan Daerah.Â
Paslon lainnya yang berlatar belakang militer yang kepemimpinannya teruji baru sampai sebatas Komandan Batalyon yang membawahi paling banyak sekitar 650 orang. Bukan ini berarti merendahkan kepemimpinan seorang Komandan Batalyon tapi tentunya hal ini sangat berbeda dengan Kepemimpinan untuk tingkat Kodim, Kodam dan bahkan Kasad maupun Panglima TNI dengan kewilayahan teritorialnya. Walaupun pasangannya pernah berkiprah di birokrasi pemerintahan daerah tapi yang bersangkutan belum pernah sebagai orang nomor satu di daerahnya yang karena posisinya harus mengambil keputusan dengan segala konsekwensinya.
Paslon lainnya yang berlatar belakang kampus yang bagaikan menara gading sehingga banyak bermain dengan assumsi untuk dapat menjelaskan sesuatu pemikirannya seperti yang selalu dituntut dalam textbook. Yang menarik adalah pasangannya adalah berlatar belakang pengusaha yang diketahui bersama bahwa pertimbangan utama untuk pengambilan keputusan seorang pengusaha itu adalah untung atau rugi. Jadi sangat bisa dibayangkan bagaimana nanti kalau memimpin birokrasi pemerintahan daerah bentuk dari pola kepemimpinan yang akan dijalankan.
Jadi dengan melihat 3 paslon Gubernur DKI Jakarta tersebut maka pemilih dapat mengetahui visi misi dan program kerja yang telah dikomunikasikan kepada para pemilih di Jakarta. Karena identifikasi permasalahan yang dihadapi DKI Jakarta itu menghasilkan kesimpulan yang relatip sama maka tidak heran kalau 3 paslon itu mempunyai program kerja yang relatip sama. Untuk meyakinkan para pemilih maka masing-masing calon itu mengkomunikasikan program kerjanya dengan beraneka cara.
Dengan melihat itu semua maka kepada pemilih pilkada DKI Jakarta agar bersiap diri kalau di hari sisa - sisa kampanye ini akan disuguhi jargon-jargon kampanye yang menggunakan kiat-kiat dalam promosi dalam pemasaran produk maupun jasa seperti menggunakan kata "PLUS". Jadi kalau sekarang baru satu kata PLUS maka tidak tertutup kemungkinan untuk tahap berikutnya mungkin akan bertambah menjadi PLUS PLUS.....PLUS PLUS PLUS.....seperti jargon promosi untuk produk jasa yang ada di pasar selama ini....
Salam perubahan untuk kehidupan yang lebih baik lagi.....
