Di tengah dinamika perekonomian global yang penuh ketidakpastian---mulai dari perang dagang, perubahan iklim, hingga ketegangan geopolitik---satu pilar yang harus terus diperkuat adalah penerimaan negara. Inilah tulang punggung dari seluruh rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di sinilah letak pertaruhan besar Indonesia: bagaimana mengoptimalkan penerimaan negara sebagai fondasi pendanaan pembangunan, tanpa mengorbankan iklim investasi yang menjadi kunci pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Optimalisasi penerimaan negara bukanlah sekadar upaya mengejar target pajak tahunan. Lebih dari itu, ini adalah strategi jangka panjang untuk memperkokoh struktur perekonomian nasional agar mandiri, tidak mudah terguncang oleh badai global, dan yang terpenting---menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat.
APBN: Nafas Perekonomian Nasional
Bagi sebagian masyarakat, APBN masih sering dianggap sebagai urusan para pejabat di Jakarta. Padahal, di situlah sesungguhnya terletak denyut nadi ekonomi nasional. Jalan raya yang kita lewati, guru yang mengajar di sekolah, fasilitas kesehatan yang kita akses, hingga subsidi pangan dan energi, semuanya dibiayai oleh APBN.
Sumber pendanaan APBN sendiri berasal dari dua kantong utama: penerimaan negara (pajak, bea cukai, PNBP, dan hibah) dan pembiayaan (utang dan investasi). Semakin besar penerimaan negara, semakin kecil ketergantungan kita terhadap pembiayaan utang. Artinya, APBN yang sehat akan membuat perekonomian nasional lebih tangguh dan mampu membiayai kebutuhan rakyat tanpa harus bergantung pada pinjaman asing.
Itulah sebabnya mengapa pemerintah terus mendorong optimalisasi penerimaan negara dengan prinsip keseimbangan: penerimaan meningkat, investasi tetap tumbuh.
Optimalisasi Penerimaan Negara: Lebih dari Sekadar Pajak
Optimalisasi penerimaan negara tidak berarti memeras rakyat kecil. Justru yang diutamakan adalah memperluas basis pajak (tax base), meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance), dan menutup celah-celah kebocoran melalui digitalisasi.
Digitalisasi sistem perpajakan lewat program Core Tax System menjadi langkah besar. Sistem ini akan membangun ekosistem data yang lebih terintegrasi, transparan, dan adil. Tidak ada lagi ruang bagi penghindaran pajak oleh kelompok-kelompok ekonomi besar. Pajak menjadi alat keadilan, bukan beban.
Di sisi lain, penerimaan negara bukan hanya dari pajak. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari kekayaan alam, pengelolaan aset negara, serta dividen BUMN juga menjadi perhatian. Selama ini, potensi PNBP masih sangat besar tetapi belum tergarap optimal. Digitalisasi pengelolaan aset negara menjadi kunci. Setiap jengkal aset negara harus terdata, termanfaatkan, dan berkontribusi untuk pembangunan.
