Semarang, 13/2 (BEM KM) - Tema mengenai pemilu memang sudah tidak up to date lagi jika dibicarakan saat ini. Bahkan pemilu sendiri sepertinya memang sudah seperti barang usang, ibarat baju yang diobral setiap akhir tahun (cuci gudang).
Tetapi ada dimensi yang menarik dari sebuah pemilu yaitu efek pelaksanaannya. Saat ini memang sudah tidak menarik lagi ketika berbicara pemilu tetapi ketika berbicara efek dari pemilu itu sendiri sampai kapan pun isu ini akan tetap menarik.
Dua tahun belakang masyarakat dikenalkan istilah baru dengan kata bantu "mahal". Padahal sebelum istilah baru ini muncul masyarakat hanya mengenal istilah beras mahal, cabe mahal, minyak mahal, pendidikan mahal. Sehingga ketika istilah ini muncul masyarakat akan menambah daftar "belanjaan" mereka yang sudah mahal, istilah tersebut adalah "demokrasi mahal."
Mahalnya demokrasi di Indonesia ini lah yang kemudian menjadi tema pokok ketika berbicara efek dari pemilu di Indonesia. Dalam sebuah diskusi banyak teman yang berpendapat bahwa mahalnya demokrasi di Indonesia disebabkan karena jumlah uang yang dikeluarkan oleh masing-masing calon.
Untuk menyalonkan diri menjadi bupati atau anggota dewan sudah bukan rahasia lagi bahwa seseorang akan mengeluarkan anggaran yang bahkan lebih besar dari penyelenggaran pemilu itu sendiri.
Dalam hal ini kami melihat bahwa demokrasi yang terkesan mahal di Indonesia ini lebih disebabkan kepada aspek kualitas kepemimpinan yang dijalankan oleh pasangan terpilih. Saya membeli sebuah laptop seharga 5juta ternyata benda tersebut sering rusak sehingga saya harus mengeluarkan dana lebih untuk perawatan. Maka laptop saya adalah laptop yang mahal karena antar harga dan kualitas tidak sebanding. Berbeda dengan ketika laptop yang saya beli seharga 7 juta walaupun harga yang dikeluarkan lebih mahal tetapi kualitas yang dimiliki laptop tersebut sebanding.
Pun dalam pemilu di Indonesia, ketika seorang caleg mengeluarkan uang miliyaran hanya untuk mengumpulkan ibu-ibu dan anak-anak di tengah lapangan yang panas atau seorang capres mengaluarkan triliyunan hanya untuk melambaikan tangan di hadapan penggemarnya ternyata tidak berbanding lurus dengan istilah "ada uang ada barang."
Hingga saat ini KPK telah menangani puluhan bahkan ratusan bupati bermasalah di Indonesia. Hal ini secara logika bagi mereka merupakan sebuah tuntutan. Bayangkan saja ketika jumlah gaji yang diterima oleh salah satu pejabat negara adalah 60 juta perbulan (tentunya diluar dana taktis yang menurut rumor mencapai miliyaran) padahal dana yang dikeluarkan ketika kampanye adalah senilai menyewa bus untuk keliling Indonesia, menyediakan amunisi kampanye termasuk konser band dengan kualitas panggung setara ajang musik tahunan soundrenalin, juga memberi makan "tim hore" yang jumlahnya ratusan karena tersebar dari ujung barat hingga timur.
Pertanyaan yang kemudian muncul Jika anda yang ada di posisi itu apa yang akan anda lakukan?
Saat ini untuk menurunkan harga demokrasi di Indonesia memang perlu usaha ekstra keras khususnya dari para intelektual muda yaitu dengan cara bagaimana mencerdaskan masyarakat akan pentingnya arti pemilu.
Solusi ini memang terkesan sulit karena jumlah penduduk Indonesia yang tidak sedikit, tetapi dimana ada kemauan disitu pasti ada jalan. Seperti yang sering diungkapkan oleh pak SBY, yang jika dihitung hingga saat ini maka gajinya perbulan telah mencapai 240 juta rupiah, "Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dipenuhi rasa optimis untuk menjadi bangsa maju."
