Fenomena konsentrasi sumber-sumber kekayaan material pada sekelompok orang di Indonesia sejatinya telah berlangsung sejak Orde Baru, di mana Suharto kala itu memegang peran utama dalam pembentukan cikal bakal adanya lapisan oligarki Indonesia[1]. Oligarki itu kini menyebar tak hanya di tingkat nasional, tetapi juga memainkan perannya pada level regional. Hal itu diperkuat dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah pada era reformasi yang memberikan peluang bagi munculnya raja-raja kecil.
Hilangnya sifat personalistik telah mengakibatkan memudarnya bentuk oligarki sultanistik dan beralih pada bentuk oligarki lainnya. Salah satu wilayah Indonesia yang marak akan fenomena oligarkinya ialah Banten yang sumber daya materialnya dikuasai oleh sekelompok orang --- dalam hal ini, keluarga Ratu Atut Chosiyah. Pada awalnya, oligarki yang terjadi pada politik dinasti tersebut berbentuk sultanistik yang sifat personalistiknya dibangun oleh ayah Ratu Atut, yakni Tubagus Chasan Sochib pada 1960-an. Tetapi, menyesuaikan dengan era, tipe oligarkinya pun berubah menjadi ruling oligarchy yang mana didasari oleh partisipasi kolektif keluarga Atut dalam politik praktis. Â
Kerangka Konsep
Dalam bukunya, Jeffrey Winters menggambarkan oligarki sebagai politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material[2]. Sebab kekayaan adalah bentuk materialisasi kekuasaan mereka, sehingga perlu dilakukannya tindakan pertahanan. Sedangkan pelaku (oligark) itu sendiri adalah orang yang menguasai atau mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya[3].
Sumber daya material tersebut tidak lah harus sesuatu yang dimilikinya, yang terpenting adalah bisa digunakan dalam memenuhi kepentingannya. Oligarki sendiri ditandai dengan adanya kekayaan pribadi yang ekstrim dan karena basisnya yang material, maka bentuk reformasi non-material tidak akan berpengaruh banyak pada keberadaannya --- tidak tertantang dengan kehadiran demokrasi.
Dalam oligarki, terdapat 4 tipologi berdasarkan sumber ancaman terhadap kekayaan dan tanggapan dari oligark terkait, yakni warring oligarchy, ruling oligarchy, sultanistic oligarchy,dan civil oligarchy namun pada esai ini penulis akan menitikberatkan pada ruling anarchy untuk kemudian dikaitkan dengan politik dinasti di Banten.
Pada bentuk oligarki ini, terjadi kerja sama yang lebih tinggi di antara oligark---karena dilakukan secara kolektif---dalam mempertahankan kekayaannya dari ancaman (dari sesama oligark, baik individu setempat maupun yang 'menyerang' dari luar). Dalam ruling oligarchy, para oligark masih terlihat langsung mempertahankan kekayaan dan memerintah suatu komunitas atau masyarakat yang biasanya dilembagakan oleh badan pemerintah yang hampir semua isinya adalah oligark[4]. Pemakaian tindak koersif dan persenjataan akan dilakukan dalam kondisi yang cukup ekstrem.
Politik Dinasti di Banten
Terjadinya pidana korupsi yang tetap saja tidak berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap kroni atau kerabat Ratu Atut tidak lah mengherankan karena politik dinastinya telah berakar sejak lama di Banten. Ayah Atut, Tubagus Chasan Sochib, merupakan seorang penyandang gelar Jawara---gelar terhormat di adat Banten---yang memulai karirnya sebagai penyedia logistik untuk  Kodam VI Siliwangi yang ketika itu berkepentingan untuk menjaga kestabilan politik di Banten.
Dari situ lah, ia mendapatkan banyak keistimewaan, termasuk dari pemerintah Jawa Barat sehingga sebagian besar proyek pemerintah khususnya di bidang konstruksi pun banyak diberikan kepadanya. Ia juga membentuk sejumlah organisasi bisnis. Ketika gelombang reformasi datang, ia bersikap dinamis dengan mentransformasikan dirinya ke dalam struktur politik dan ekonomi yang baru. Hal ini yang kemudian memperkuat kekuasaan politiknya di Banten, apalagi dengan menempatkan anak serta kerabatnya.
Politik Dinasti Keluarga Atut sebagai Ruling Oligarchy
