Sebagai calon presiden incumbent, Jokowi tentu diunggulkan dari sisi  manapun. Kenapa? yah karena kekuasaan itu nalurinya memang dipertahankan. Sehingga pertimbangan bibit, bebet, dan bobotnya mesti  dipertimbangkan secara terukur dan sangat matang.
Entah itu  strategi politik, kos politik, menjaga basis, kendaraan politik, dan  lain-lain yang menyangkut untuk mempertahankan kekuasaan yang sudah dalam genggaman selama kurang lebih tiga tahun. Meski kata Gus Dur  "Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian".
Meski memang sampai saat ini, Jokowi belum sekalipun menyatakan akan  kembali ikut dalam Pilpres. Namun, semua orang tentu sudah bisa menebak  apa yang ada dalam pikiran dan hati mantan Gubernur DKI Jakarta itu.  Bahwa sangat kecil kemungkinan atau tidak mungkin untuk menyatakan tidak  akan maju.
Bahkan saya sendiri bisa menebak, pasca ditetapkan  sebagai pemenang pada Pilpres lalu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU),  Jokowi telah menyiapkan strategi di Pilpres 2019. Saya kira itu bisa  dilihat dari pemilihan pendamping Jokowi dalam posisi menteri tidak  satupun kader Gerindra.
Kebijakan yang diambil Jokowi dalam  pemerintahan pun cukup mendikte gerakan Partai Gerindra. Sebagai contoh  pada keputusan dibentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang  (Perppu) No.2 Tahun 2017 tentang Ormas Rapat Paripurna pada Selasa  (24/10/2017) lalu.
Tujuh fraksi yang menerima antara lain PDI-P,  Golkar, PKB, PPP, Nasdem, Hanura dan Demokrat. Namun, tiga fraksi yakni  PPP, PKB, dan Demokrat, menerima dengan catatan agar Perppu tersebut  segera direvisi setelah diundangkan. Sedang untuk PKS, PAN, dan Gerindra  tegas menolak.
Saya kira semua tahu seluk beluk direvisinya  undang-undang tersebut. Salah satu diantara faktor yang berkembang  adalah solidnya Ormas yang ditengarai berafiliasi pada Partai Gerindra  dalam pemenangan Pilkada DKI yang mengusung paket Anis Baswedan-Sandiaga  Uno. Meski memang tidak berhubungan secara langsung.
Persiapan  lainnya yang dilakukan Jokowi adalah kebijakan pemerataan pembangunan  infrastruktur dan pemerataan harga. Saya kira ini adalah kebijakan yang  cukup brilian untuk menarik simpati dan dukungan rakyat. Terutama bagi  rakyat yang berada dikawasan Indonesia Timur.
 Hal lain yang  menjadi senjata ampuh bagi Jokowi adalah kegiatan blusukannya. Mulai  dari mengunjungi mall, sawah, naik motor trail untuk meninjau  pembangunan infrastruktur di Papua, beli sepatu murah, kaos oblong,  hingga bagi-bagi sepeda dan sarung pada tiap kunjungannya membuat  masyarakat klepek-klepek.
Saya kira tiga faktor ini cukup untuk  dibahas. Sebab jika semuanya dibahas, bikin pusing entar. hehehe.  Pertama, soal Perppu. Pada Pilkada DKI lalu, usungan PDIP yang tak lain  adalah wakil Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tumbang dari sang  rival.
Tentu ini warning yang cukup kuat bagi PDIP sebagai  partai pengusung utama Jokowi di Pilpres. Mengingat, DKI meruapakan Ibu  Kota tentu kekalahan itu seperti luka yang menganga bagi PDIP yang sulit  untuk disembuhkan. Dan salah satu peluncur Gerindra ketika memenangkan  Pilkada DKI adalah ormas islam.
