DKI Jakarta Kota Paling Demokratis Tahun 2017?

Setelah dicap sebagai kota minim toleransi, DKI Jakarta diganjar nilai tertinggi sebagai kota paling demokratis. Ibu kota menyabet penghargaan sebagai provinsi dengan nilai indeks demokrasi tertinggi di Indonesia tahun 2017. Pencapaian ini didasarkan pada angka indeks demokrasi Indonesia yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Penghargaan diberikan langsung oleh Menko Bidang Polhukam, Wiranto.

Pembangunan demokrasi dan politik tidak boleh dipandang sebelah mata oleh semua pihak. Untuk mengukurnya diperlukan data empirik yang bisa dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi apa saja yang mesti dilakukan oleh pemerintah. 

Sejak tahun 2009, IDI dihitung oleh BPS bersama Kemenkopolhukam, Bappenas, Kemendagri, dan tim ahli yang merumuskan pengukuran indeks. IDI dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni "baik" (indeks > 80), "sedang" (indeks 60-80), dan "buruk" (indeks < 60).

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi DKI Jakarta mencapai 84,73 (kategori baik) dalam skala 0 sampai 100. Skor ini menempatkan Jakarta di peringkat tertinggi untuk capaian kehidupan demokrasi. IDI Jakarta memang sangat fluktuatif mengikuti dinamika demokrasi yang terjadi di Ibu kota. Setelah sempat berada pada posisi pertama dengan nilai IDI 85,32 pada tahun 2015, Jakarta terjungkal ke skor 70,85 pada 2016. Pelaksanaan pemilihan gubernur saat itu sangat berpengaruh terhadap nilai indeks demokrasi.

Sejak diukur pertama kali pada 2009 silam, angka indeks demokrasi DKI Jakarta mengalami fluktuasi. Hal ini memang bisa terjadi mengingat angka IDI dirancang khusus untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian di lapangan sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. Pelaksanaan Pilkada memang sangat memengaruhi indeks demokrasi. Mesin partai berebut simpatisan yang sering menimbulkan gesekan di masyarakat. 

Terdapat tiga aspek yang diukur pada indeks demokrasi, yaitu indeks kebebasan sipil (civil liberty), indeks aspek hak-hak politik (political rights), dan lembaga-lembaga demokrasi (institution of democracy). Ketiga aspek tersebut diukur secara kuantitatif untuk melihat perkembangan demokrasi. Terdapat 11 variabel dari ketiga aspek itu, yang terbagi ke dalam 28 indikator yang akan diberi skor.

Penghitungan IDI memang lain dari survei-survei BPS lainnya. Data IDI dikumpulkan dengan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif, kedua tahapan itu saling melengkapi.  Mengutip berita resmi statistik tentang IDI 2017, pengumpulan data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan 28 indikator IDI.

Tahap kedua yakni melakukan verifikasi dan elaborasi temuan-temuan pada tahap sebelumnya melalui Focus Group Discussion (FGD). Kasus-kasus yang tidak tertangkap pada koding surat kabar atau dokumen dapat digali lebih jauh pada tahap ini. Selanjutnya, tahap ketiga adalah verifikasi data dengan wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI.

Setelah pengumpulan data, penghitungan IDI dilakukan dengan tiga tahapan proses, yakni menghitung skor akhir untuk setiap indikator, menghitung indeks provinsi, dan terakhir menghitung indeks keseluruhan atau IDI nasional. 

Semua tahapan terkait satu sama lain secara hierarki. Skor dari 28 indikator di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel, yang selanjutnya memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek itu merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Kemudian indeks provinsi itu akan menentukan IDI nasional.

Meskipun DKI Jakarta memiliki angka indeks demokrasi tertinggi di Indonesia pada tahun 2017, namun terdapat 6 dari 28 indikator yang skornya berkategori "buruk" (skor di bawah 60).