Debat Capres pertama diwarnai dengan jawaban nggak nyambung, ada juga jawaban yang tidak sesuai dengan fakta yang pernah terjadi sebelumnya.
Prabowo bertanya soal kegaduhan antar menteri di hadapan publik wabil khusus soal impor. "Di antara menteri bapak (Jokowi) ada yang berseberangan. Ada yang bilang produksi cukup, tapi ada yang bilang kita butuh impor."
Jokowi menjawab dua hal. Pertama, perbedaan pendapat adalah sebuah hal yang baik. Sehingga, terjadi kontrol dan cek antara menteri satu dengan lainnya. "Kalau menteri sama semuanya malah tidak bagus, tidak ada saling kontrol dan ngecek. Menteri tidak usah sama semuanya," ujar Jokowi.
"Kedua, di rapat-rapat saya persilakan menteri-menteri saling debat saya persilakan saya dengarkan ada yang mau impor ada yang tidak mau impor. Tapi kalau sudah diputuskan ya harus dijalankan," tambahnya.
Jawaban kedua tentu saja bukan hal yang ditanyakan. Kalau perbedaan dalam rapat, bukan hanya terjadi kabinet, tapi semua organisasi jenis apa pun pasti ada perbedaan pendapat. Kan yang ditanyakan perbedaan yang dipertontonkan di depan publik. Dalam bahasa media disebut kegaduhan.
Untuk jawaban pertama, kita lihat saja jejak digitalnya. Bertentangan dengan fakta. Kalau Jokowi menikmati kegaduhan itu, tentu Rizal Ramli masih jadi Menko. Saking kesalnya dengan kegaduhan tak bertepi, Presiden Jokowi sampai membuat peringatan keras kepada para menteri di hadapan publik.
Jokowi mengultimatum kepada para menteri dan pimpinan lembaga untuk tidak berbuat gaduh atau berbeda pendapat di muka umum. Perbedaan pendapat hanya ada di dalam rapat. Dan bukan hanya sekali saja Presiden Jokowi memberi peringatan itu.
Setelah Rizal Ramli dipecat bukan berarti kegaduhan reda. Saling sindir antara Menko Maritim dan Menteri Kelautan dan Perikanan mewarnai kegaduhan baru, walau tidak seramai kegaduhan sebelumnya. Berlanjut kegaduhan yang melibatkan Direktur Utama Bulog dan Menteri Pertanian di satu sisi dengan Menteri Perdagangan di sisi lain sebagaimana yang ditanyakan Prabowo.
Bahkan yang lebih menghebohkan, perbedaan pendapat antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Djonan dengan PT Pertamina yang belum siap soal kenaikan harga premium. Keputusan kenaikan premium yang diumumkan menteri ESDM, sejam kemudian diralat sendiri. Dan anehnya kedua keputusan itu mengatas namakan "berdasarkan petunjuk bapak presiden."
Jadi boleh dibilang, perbedaan pendapat antara menteri ESDM dengan menteri ESDM dan Presiden dengan Presiden. Inilah yang oleh para pengamat disebut sebagai kelemahan koordinasi, bimbingan dan pengawasan (korbinwas) selama 4 tahun pemerintah Jokowi.
Jawaban atas pertanyaan Prabowo soal perbedaan pendapat antara menteri perihal impor itu kan bukan hanya sebatas perihal impor, tapi lebih luas dari itu. Kelemahan Korbinwas itu biang soal utamanya. Tapi jawabannya ya asal bisa ngeles saja, menghindari pukulan untuk menutupi kelemahan.
