Untung Ada Bang Zul

 Apa pun cerita orang perihal pernyataan Bang Zul soal lagibete, yang  pasti persoalan lagibete yang telah tertimbun oleh sejumlah kasus  viral, kembali menyeruak. Tim perumus panitia kerja (Panja) Rancangan  Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R-KUHP) di Komisi III bidang hukum  wabil khusus soal pasal zina yang diperluas mencakup lagibete yang  selama seolah bekerja dalam senyap, mulai terbuka selubungnya.

  Setelah ribut-ribut tuduhan terhadap MK melegalkan lagibete, persoalan  lagibete nyaris tenggelam oleh hiruk pikuk Pilkada serentak. Sementara  pelaku lagibete dengan leluasa berpesta. Aparat penegak hukum hanya bisa  menertibkan, tidak bisa menghukum. Karena memang payung hukumnya belum  ada.

 Payung hukum itu sedang digodog dalam ruang tertutup komisi  III. Jauh-jauh hari Prof Mahfud mengingatkan akan ada intervensi asing  masuk ke ruang komisi III. Di sebuah televisi swasta, orang dalam DPR  juga mengakui pernah kedatangan NGO asing yang akan mendampingi menjadi  semacam "penasihat" perihal lagibete yang lagi dibahas. DPR dengan tegas  menolak campur tangan NGO asing itu.

 Kalau bang Zul tidak  bersuara, kita tidak tahu dinamika itu. Kita juga tidak tahu kalau semua  fraksi di DPR menolak LGBT (lagibete ) baik yang rajin hadir ikut pembahasan  di tim perumus maupun yang suka bolos seperti PAN dan Hanura.

  Kita juga tidak tahu kalau fraksi yang menolak lagibete ternyata punya  varian yang berbeda. Sebut saja varian versi PAN dan varian versi Komisi  III. Tentu saja versi PAN bukan hanya PAN sendiri, dan versi Komisi III  tidak mencakup seluruh fraksi. 

 Versi Komisi III, yang dimaksud  menolak lagibete adalah, menolak lagibete hanya sebatas perbuatan cabul  yang dilakukan oleh lagibete yang semula hanya terbatas pada usia di  bawah umur, menjadi semua usia. Kalau perilaku lagibete mau bikin  pertemuan, seminar, kampanye lagibete nggak masuk pelanggaran hukum.  Boleh dibilang, versi komisi III lebih ramah pada HAM.  

 Versi  PAN, lebih luas lagi. Maunya PAN lagibete itu bukan hanya dikriminalkan  kalau berbuat cabul, tapi juga dipersempit ruang geraknya. Misalnya,  rencana akan ada kontes waria mestinya menjadi pelanggaran hukum. Versi  PAN boleh dibilang, berani melawan HAM.

 Apapun cerita orang  perihal pernyataan Bang Zul perihal lagibete, kembali menyadarkan banyak  pihak untuk kembali bersemangat untuk berjuang menekan perilaku  lagibete. MUI Pusat kembali bersuara agar umat jangan lelah melototin  kerja fraksi-fraksi di komisi III, jangan cuma melototin pilkada saja.   MUI Kabupaten Tangerang lebih bergairah lagi, menyerukan seluruh masjid  yang ada di kabupaten Tangerang agar mengangkat tema legibete pada saat  khutbah jum'at. Dan seterusnya, dan seterusnya.

 Apapun cerita  orang perihal pernyataan Bang Zul perihal lagibete, sekarang kita bisa  menyaksikan seluruh politisi dari berbagai parpoi yang tampil di media  cetak dan televisi, gagah berani melawan lagibete. Padahal sebelumnya  ada yang malas bicara soal itu, ada yang ragu-ragu, ada yang terlalu  berhati-hati hingga nyaris tak terdengar. 

 Apapun cerita orang  perihal pernyataan Bang Zul perihal lagibete, membuat otoritas fesbuk  pusing tujuh keliling. Tiba-tiba wacana lagibete menyerbu beranda  fesbuk. Kalau biasanya fesbuk dengan mudah menghapus konten berisi  wacana lagibete, kali ini berapa ratus ribu atau berapa  juta konten  lagibete yang mau dihapus? Paling-paling cuma bisa geleng-geleng kepala  atau minum obat sakit kepala.

 http://www.republika.co.id/.../p2vmfd396-fraksi-ppp-delapan-f...