Filsafat Tentang Revolusi [2]

Argumen kedua atau konseptual atau menyangkal  revolusi dapat dibenarkan dikaitkan dengan Immanuel Kant [22 April 1724-12 Februari 1804] pada apa yang disebut interpretasi Rousseauian;  (1) untuk dapat dibenarkan, upaya menggulingkan otoritas politik yang ada harus merupakan ekspresi, atau disahkan oleh, kehendak umum; kalau tidak, itu menjadi pemaksaan kehendak pribadi dan karenanya bertentangan dengan prinsip hak; (2) tetapi hanya otoritas politik tertinggi yang ada yang dapat mengekspresikan atau menjadi agen resmi kehendak umum; karena itu (3) revolusi tidak pernah bisa dibenarkan;

Argumen menentang revolusi ini, tidak seperti argumen risiko Hobbesian yang tidak semestinya, tidak bergantung pada asumsi empiris yang tidak didukung tentang konsekuensi mengerikan yang sama bagi ketidakamanan fisik dari upaya menghancurkan pemerintah yang ada. Namun, rentan terhadap keberatan yang berbeda, yaitu,  ketika pemerintah cukup tirani dan destruktif, kejahatan yang lebih rendah mungkin bagi seseorang untuk bertindak tanpa memiliki otoritas - dengan kata lain,  penggunaan paksaan, jika perlu untuk mencapai kondisi untuk keadilan dasar dan melibatkan jumlah pemaksaan minimal yang diperlukan untuk mencapai itu, dapat dibenarkan secara moral bahkan jika itu tidak dimiliki oleh agen yang memiliki legitimasi.

Dibingkai dalam istilah Kantian, ini adalah pandangan  dalam kasus ekstrim pengenaan tatanan dasar yang diperlukan untuk realisasi hak dapat dibenarkan bahkan jika itu adalah pengenaan kehendak pribadi, selama objek kehendak itu adalah umum kebaikan keadilan dikandung dengan benar, selama paksaan yang digunakan adalah yang paling tidak diperlukan untuk melakukan pekerjaan itu, dan selama agen yang berusaha menciptakan ketertiban cenderung mampu berhasil melakukannya.

Versi konseptual penyangkalan Kant  revolusi dapat dibenarkan berbeda dari argumen Kantian berbeda yang lebih mirip dengan Argumen Risiko yang Tidak Pantas: (i) semua manusia secara tak terbatas berkewajiban untuk berkontribusi untuk keluar dari dan tetap keluar dari kondisi di yang hak universal tidak dapat direalisasikan, (ii) hak universal hanya dapat direalisasikan di mana pemerintah ada dan diakui sebagai otoritatif, (iii) pemberontakan adalah berusaha untuk menghancurkan pemerintah yang ada dan menyangkal otoritasnya, dan oleh karena itu (iv) revolusi tidak pernah bisa dibenarkan.

Interpretasi kedua dari pandangan Kant ini menyatakan  untuk terlibat dalam revolusi tidak hanya menciptakan risiko ketidakamanan umum yang sangat tinggi tetapi juga melanggar kewajiban mendasar untuk berkontribusi pada kondisi untuk realisasi hak universal. Dalam istilah yang lebih kontemporer, ini adalah argumen menentang revolusi yang didasarkan pada interpretasi kuat tentang Kewajiban Alam, kewajiban untuk membantu mewujudkan dan mempertahankan kondisi untuk keadilan.

Argumen Tugas Alam rentan terhadap keberatan yang jelas: Jika pemerintah yang ada begitu mengerikan untuk menggagalkan yang layak pada  realisasi hak universal, dan jika revolusi memberikan prospek yang lebih baik untuk melakukannya, maka kewajiban moral untuk menciptakan kondisi untuk realisasi hak universal berbicara mendukung revolusi, bukan menentangnya.

Sementara para filsuf politik liberal cenderung membingkai pembenaran atau revolusi dalam hal memperbaiki pelanggaran pemerintah terhadap hak-hak alamiah atau kegagalannya untuk mengakui pencabutan orang atas kepercayaannya (misalnya dengan menolak hasil pemilihan umum), revolusi dalam tradisi Marxis adalah dipahami sangat berbeda. Ada satu jenis penafsiran Marx yang menolak perundingan-perundingan hak, baik dalam mendukung wacana kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan atau mendukung kosakata realisasi-diri atau mengatasi keterasingan umat manusia dari "spesiesnya".

Pada interpretasi ini, Marx berpendapat  konsep hak adalah konstruksi ideologis yang dipupuk oleh dan pada gilirannya memperkuat psikologi egoistik masyarakat borjuis dan akan dibuang begitu transisi ke masyarakat komunis maju terjadi. Jika konsep hak itu dinodai dan ditakdirkan untuk usang, maka timbul pertanyaan tentang bagaimana lagi pembenaran bagi revolusi proletar dapat dibingkai. Satu jawaban yang konsisten setidaknya dengan tulisan-tulisan awal Marx adalah  revolusi proletar diperlukan untuk menghancurkan kondisi keterasingan dan menciptakan kondisi untuk realisasi penuh sifat manusia sebagai makhluk yang kreatif, komunal, jenis makhluk yang akan, melalui proses pengambilan keputusan kolektif yang diinformasikan secara ilmiah, membawa dunia alami dan sosial sepenuhnya di bawah kendali manusia yang disengaja untuk kebaikan semua.

Sekalipun Karl Marx (1818--1845) berpikir  revolusi yang berhasil dapat dengan tepat digambarkan sebagai mengatasi keterasingan atau lebih positif sebagai perwujudan "makhluk" manusia, diragukan  ia berpikir  revolusi proletar perlu dibenarkan dengan cara ini atau dengan cara lain apa pun. Lagi pula, ada seorang Marx yang mencemooh sosialis "moralistik" dan yang tampaknya berpendapat  revolusi proletar yang sukses adalah masalah realisasi yang tak terelakkan secara historis dari kepentingan bersama proletariat, dan  revolusi akan termotivasi secara efektif oleh kepentingan-kepentingan itu. , bukan dengan komitmen pada prinsip moral apa pun. Interpretasi seperti itu sangat cocok dengan pemahaman Marx tentang teori sejarahnya sebagai ilmiah dan realistis. Menurut catatan ini, pertanyaan apakah revolusi dapat dibenarkan adalah tidak berguna; itu akan terjadi, karena revolusi dalam mode produksi yang menandai transisi dari kapitalisme ke komunisme akan menghasilkan transformasi mendasar dari semua hubungan sosial yang akan membawa manusia ke luar negara dan di luar politik.