Masih basah dalam ingatan ketika anak -anak sekolah khususnya SMK berdatangan ke gedung DPR untuk membantu mahasiswa ketika mereka memperjuangkan ide penolakan UU KPK dengan asumsi pemerintah dan DPR sedang melemahkan Badan Anti Korupsi itu dengan peraturan baru di dalamnya terutama adanya dewan pengawas. Selama penulis menjadi mahasiwa dulu dan terlibat dalam aksi dijalan rasanya moment khusus siswa SMK turun ke jalan mendukung ide- ide serius ala mahasiswa termasuk langka. Hal tersebut bisa jadi merupakan akibat peran media sosial yang sangat besar mengedarkan sejumlah issue publik dan momentum kejadian kepada semua orang termasuk siswa SMK untuk bergabung dengan para seniornya mahasiswa untuk turun ke gedung DPR.Â
Dari gambaran kasus ini kita bisa melihat bahwa pendidikan yang diajarkan berupa teori dan konsep anti Korupsi kepada warga masyarakat khususnya peserta didik di kelas- kelas menemukan momentum kontekstualnya pada kejadian real di lapangan.
Liputan media massa yang diikuti oleh masyarakat menggerakkan kesadaran atas apa yang harus dilakukan jika apa yang diajarkan selama ini menjadi menyimpang dan dianggap keliru. Terlepas dari perbedaan pendapat akan suatu masalah namun kita lihat bahwa masyarakat hari ini sudah lebih dapat menentukan sendiri kebenaran dan kesalahan atau kebaikan dan keburukan dari suatu permasalahan bukan hanya dominansi kaum elite.
Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses belajar untuk hidup bersama. Learning to live together. Oleh sebab itu proses harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat menjadi bagian tak terlepaskan atas tujuan atau aspek pendidikan itu sendiri.Bahkan bisa jadi fenomena dimasyarakatlah yang merupakan aspek terpenting sebagai sumber pengetahuan bagi para peserta didik untuk dipelajari seperti yang dikatakan Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara.Alam dunia sebagai Guru dan sumber belajar. Pendidikan menjadi lebih bermakna dan mengena untuk dieloborasi ketika terjadi ketidak sesuaian antara teori di dalam kelas dan fakta serta fenomena di kehidupannya nyata.
Dalam hal pendidikan Anti Korupsi maka yang menjadi pemahaman bagi peserta didik adalah fakta dan fenomena pemberantasan korupsi di masyarakat dengan segala kebijakan dan keputusannya dari para aparat penegak hukum. Walaupun kita mendidik mereka dengan berbagai pengetahuan antikorupsi namun kesimpulannya adalah apa yang mereka pahami atas pemberitaan di media massa.
Maka ketika para penggiat anti Korupsi menentang dan menyayangkan sikap serta keputusan pemerintah saat ini melalui UU KPK-Dewan Pengawas KPK, pemberian remisi bagi koruptor, koruptor dapat kembali mengikuti pilkada, hingga kriminalisasi penggiat korupsi, peserta didik akan melihat ini sebagai pembelajaran antikorupsi yang negatif.
Mereka akan berkesimpulan bahwa pendidikan antikorupsi hanya wacana baik di dalam kelas dan ruang diskusi tetapi ngawur di lapangan. Tentu saja hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa pada akhirnya pendidikan di masyarakat jauh lebih penting dan bermakna bagi peserta didik ketimbang kurikulum yang bergonta ganti dengan berbagai metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan dan bahkan diklaim sebagai pendidikan abad 21.
Kini sudah saatnya kita juga peduli dengan pendidikan masyarakat tentang antikorupsi. Bahwa sejatinya yang akan dipahami oleh peserta didik pada akhirnya adalah praktik anti Korupsi di masyarakat melalui aparat pemerintah, DPR, para pemimpin dan semua pelaksana negara yang menyesuaikan antara teori yang diajarkan di dalam kelas dan kesesuaiannya dilapangan.
Disini kita dapat melihat bahwa pendidikan di masyarakat melahirkan wisdom tersendiri seperti rasa keadilan masyarakat. Walaupun berbagai hal kita ajarkan di dalam kelas namun jika bertentangan atau berbeda dengan wisdom masyarakat pada akhirnya semua jerih upaya guru melalui perkembangan kurikulum dengan SKL, Materi dan metodologinya hanyalah kesia-siaan belaka.
