(Photo:Shutterstock.com)
Kontestasi perpolitikan di negri ini tetap seksi untuk dibicarakan publik baik oleh pengamat politik beneran maupun abangan yang secara bebas bisa ikut nimbrung di jagat belantara informasi masa kini yang sangat terbuka dan mudah diakses oleh siapapun.
Pasca kemenangan Jokowi di Pilpres 2014 yang diusung kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di Pilpres 2014, diikuti dengan kemenangan kubu Koalisi Merah Putih (KMP) yang berhasil merebut posisi pimpinan DPR oleh kader Golkar dan pimpinan MPR oleh kader PAN, telah membuat posisi Eksekutif dan Legislatif menjadi berimbang, sehingga secara positif bisa diharapkan bahwa DPR bisa selalu mengawasi setiap langkah eksekutif dan memberikan rekomendasi yang kondusif untuk kepentingan rakyat semata.
Namun demikian, ada risiko terkait dengan keseimbangan tersebut yang bisa terjadi apabila kubu legislatif selaku pengawas lebih mengedepankan syahwat ingin berkuasanya untuk kepentingan kubu, partai maupun pribadinya sendiri ketimbang kepentingan rakyat yang diwakilinya. Dalam hal ini DPR bisa menggunakan kewenangannya dengan membelokkan kepentingan rakyat menjadi kepentingan pribadi dengan menggunakan hak impeachment yang dimilikinya, jika Presiden Jokowi tidak hati2 dalam memilih anggota kabinetnya.
Ada 6 pos kabinet yang rawan jika diberikan kepada mereka yang tidak loyal kepada Presiden Jokowi, dan menjadi senjata bagi KMP untuk menjungkalkan Presiden terpilih Jokowi, yaitu : Menko Politik, Hukum & Keamanan (Menko Polhukam), Menko Perekonomian, Menko Kesra, Menkominfo, Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet.
Dalam hal ini ada tekanan politik yang begitu kuat di pos-pos tersebut yang cenderung akan ditempati oleh mereka yang di ajang Pilpres mendukung Prabowo.
Posisi Menko Polhukam, semula akan ditempati Jenderal TNI (Purn) Luhut B Pandjaitan, mulai digoyang mantan Kepala BIN, Hendro Priyono dengan mengusulkan nama Ryamizard Ryacudu kepada Megawati. Luhut dikenal sebagai sosok bersih dari kasus hukum dan berani pasang badan untuk Jokowi pada masa kampanye Pilpres, sementara Ryamizard diberitakan masuk barisan pendukung Prabowo.
Kursi Menkominfo juga diincar orang dekat Hatta Rajasa, Ketua PAN dari kubu KMP, dan ini rawan karena Kominfo membawahi media TVRI, RRI, KPI, yang berpotensi bisa berbalik menyerang Jokowi.
Jokowi juga tengah ditekan agar Puan Maharani dijadikan posisi Menko Kesra, kemudian posisi Menteri Perekonomian dan Menko Kesra juga diincar ‘pembisik’ Megawati untuk menempatkan orang2nya.
Dengan demikian, tidak ada jaminan setelah pertemuan Jokowi dan Prabowo bahwa semua akan selesai. Oleh karena itu kita harapkan bahwa Presiden Jokowi harus berhati-hati agar dapat mengantisipasi dan dengan tegas menolak usulan2 kemungkinan tersebut meskipun datangnya dari seorang “King Maker” Megawati.
