Baru saja kita merayakan peringatan bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kata "kemerdekaan" dikumandangkan 76 tahun silam. Tapi mari kita selami kembali, apakah bangsa ini sudah benar-benar merdeka?
Bapak proklamator kita pernah berkata, "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri",
Persis menggambarkan Indonesia saat ini. Di mana masing-masing dari kita disibukkan oleh beraneka kabar hoax di grup whatsapp keluarga. Di mana orang-orang asyik membentuk kubu dan saling menyerang, seakan lupa bahwa dulu para pejuang susah-payah menyatukan kekuatan.
Tak dapat dipungkiri, Indonesia masih mempunyai banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk benar-benar merdeka dan memerdekakan masyarakatnya. Merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari pengangguran, merdeka dari diskriminasi dan rasisme, serta merdeka dari derita akibat pandemi yang tak juga pergi.
Dalam kondisi normal saja, negara harus bersusah-payah melakoni perannya agar amanah Undang-Undang untuk menyejahterakan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Salah satunya adalah melalui upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dari segi pendidikan dan kesehatan melalui penetapan mandatory spending dalam APBN, masing-masing sebesar 20% dan 5%. Selain itu, pembangunan fasilitas penunjang seperti gedung pendidikan, laboratorium, rumah sakit, dan sebagainya terus digenjot Pemerintah. Dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, diharapkan masing-masing individu dapat meningkatkan produktivitasnya, sehingga bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan pendapatan yang lebih besar.
Negara pun sudah memberikan kail -tak hanya sebatas ikan-, untuk membantu masyarakat agar lebih berdaya diri serta dapat keluar dari jerat kemiskinan dan pengangguran. Selain program bansos dan subsidi yang langsung diperoleh manfaatnya, upaya peningkatan keterampilan praktis dan penciptaan lapangan kerja juga menjadi prioritas melalui pemberian kartu prakerja, pengesahan UU Cipta Kerja, serta berbagai bentuk dukungan dan insentif bagi UMKM dan korporasi.
Apalagi sekarang, di kala pandemi menyerang dan memaksa kita untuk merdeka dari jeratan virus yang terus berkembang. Berbagai langkah sudah ditempuh untuk mengembalikan keadaan, menyelamatkan kesehatan dan perekonomian. Tentu tak dapat menyenangkan semua orang. Tentu banyak mendapat cibiran dan hinaan -tak hanya sekedar kritikan-. Tapi yang pasti, dilakukan dengan matangnya pertimbangan demi sebesar-besarnya kemaslahatan. Vaksinasi digratiskan, biaya pengobatan dinihilkan, bantuan sosial diberikan, bahkan pajak dibebaskan. Namun negara masih dituduh meng-covid-kan. Bahkan kata mereka hajat rakyat disepelekan, dan hanya pejabat yang diuntungkan.
Itu hanya segelintir dari sekian yang diberikan negara. Lantas bagaimana dengan kita? Pandemi hanya membatasi aktivitas, tapi tak berarti perjuangan kita juga harus terbatas. Mari turut mengambil peran, dari hal yang paling mudah dan dapat dilakukan siapapun, yaitu membebaskan diri dan lingkungan dari hoax yang tak berkesudahan melalui cek fakta informasi yang kita terima. Sudah tak terhitung berapa banyak korban yang termakan jeratan hoax, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu akibat beredarnya pernyataan tentang vaksin haram dan bahaya obat-obatan yang diresepkan untuk pasien Covid-19. Pengecekan hoax bisa kita lakukan dengan cara yang sederhana, antara lain melalui pesan WhatsApp ke Chatbot Mafindo ke nomor 085921600500 atau cek di situs https://turnbackhoax.id, https://cekfakta.com, serta https://covid19.go.id/p/hoax-buster. Dengan begitu, diharapkan tingkat kesadaran masyarakat akan bertambah sehingga penerapan protokol kesehatan dapat lebih efektif dilakukan serta program vaksinasi semakin gencar direalisasikan. Kekebalan komunitas pun dapat terbentuk lebih cepat, dan kita dapat segera merdeka menuju tatanan kehidupan normal baru.
Selain itu, sebagai warga negara yang baik, sudah sepatutnya kita terus membangun kesadaran untuk membayar pajak. Kebutuhan belanja negara untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi saat ini sangat besar, mencapai Rp2.750 triliun yang dianggarkan dalam APBN 2021, sumbangan pajak dari kita tentu sangat berarti memberi tambahan ruang fiskal bagi negeri. Jangan sampai, lidah dan jari pandai berkoar tentang kemerdekaan, tetapi bayar pajak saja masih harus dikejar-kejar. Namun bagi mereka yang terdampak, negara tak sampai hati menagihkan pajak, justru memberi berbagai dukungan agar ekonomi dapat terdongkrak. Memanfaatkan kemudahan dan fasilitas yang diberikan pemerintah dengan baik seperti insentif perpajakan, kartu prakerja, bantuan subsidi bunga, dan lainnya, dapat menjadi sebuah kontribusi untuk turut memerdekakan ekonomi di masa ini.
Terakhir, sebagai strategi untuk mencapai kemerdekaan finansial sekaligus berpartisipasi membantu Indonesia menjadi lebih mandiri, sudah saatnya kita mengubah kebiasaan menabung menjadi kebiasaan berinvestasi, salah satunya melalui instrumen yang disediakan Pemerintah, yaitu Surat Berharga Negara (SBN). Dengan berinvestasi melalui SBN, kita tak hanya mendapatkan keuntungan materil, namun uang yang kita “pinjamkan” kepada negara, bisa memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat, terutama di masa sulit akibat pandemi saat ini.
Pandemi memang menciptakan kekhawatiran di semua lini, namun jangan sampai kita terus berdiam diri. Mulai dari langkah kecil, mari jadikan semangat para pendiri negeri sebagai motivasi dan pecut menghadapi pandemi. Mari rapatkan formasi untuk membasmi virus yang terus bermutasi, sebagaimana para pejuang mengusir kolonis dari bumi pertiwi.
