Dari tahun ke tahun, Jakarta selalu sesak seolah-olah penduduknya amoeba yang mampu membelah diri secara serentak. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, pada 2017 mendata bahwa penduduk Ibu Kota mengganda sebanyak 70.752 jiwa. Mereka adalah pendatang baru yang mengadu nasibnya. Perkara ini merupakan masalah pokok kota-kota besar di berbagai negara berkembang di seluruh dunia.Â
Pada 2018 yang lalu, Sandiaga Uno (Wakil Gubernur DKI waktu itu) memanjatkan harapan menjelang libur lebaran. Pertama agar para pemudik yang bukan warga DKI Jakarta tidak kembali lagi ke Ibu Kota setelah liburan. Kedua, para pemudik diharapkan bisa menjadi investor di kampung halaman masing-masing agar tercipta lapangan kerja. Bang Sandi bahkan menjuluki pemudik yang berkarakter demikian sebagai duta ekonomi (Ardiansyah, 2020).
Pertanyaan sederhana: benarkah urbanisasi semata-mata disebabkan oleh masalah ekonomi?
Pakar agraria, Noer Fauzi Rachman (2015) menyebut bahwa faktor paling utama yang menyebabkan urbanisasi justru pendidikan. Orang-orang yang pergi ke kota, motifnya bukan ekonomi saja, tetapi juga karena ingin mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Semakin tinggi pendidikan orang kampung, semakin tinggi pula motivasi mereka untuk meninggalkan kampungnya. Kampung ditinggalkan orang-orang pandai karena memang hanya orang-orang pandai atau paling tidak berasal dari keluarga dengan ekonomi cukup yang sanggup menembus pendidikan tinggi di perkotaan.
Setelah lulus, mereka menetap di pinggiran-pinggiran kota. Mereka membangun kota-kota satelit, daerah penyangga dan berlomba menjadi kelas menengah. Komunitas ini kita kenal sekarang sebagai masyarakat urban yang hidup secara konsumtif. Kehidupan mereka lekat dengan kesibukan jam kerja, mereka menyewa atau membeli tanah, mencicil rumah dan kendaraan. Kesibukan dan penduduk yang mengganda, merupakan biang kemacetan sekaligus ujung benang kesenjangan pembangunan.
Setelah orang-orang terdidik pergi dan tak kembali, kampung dihuni oleh mereka yang dengan berbagai alasan tak sanggup mengenyam pendidikan tinggi dan sialnya juga tak menempa diri dengan keterampilan. Sebagian besar dari mereka kurang termotivasi mengembangkan potensi pertanian, perkebunan dan maritim. Sedikit demi sedikit, lahan pertanian berpindah kepemilikan sekaligus menggeser status pemilik lahan menjadi sekadar buruh tani. Sementara itu difusi inovasi membawa bah konsumersime hingga anak-anak muda yang tersisa itu memandang kampung sebagai tempat yang tak menjanjikan apa-apa lagi. Ujungnya, ini bukan klimaksnya, mereka pergi ke kota dan bekerja sebagai apa saja, kerap berpindah-pindah karena tak memiliki keahlian yang bisa diandalkan (Breman, 1977) dan menempati kawasan yang kumuh (Jellinek, 1977).
Dan ini klimaksnya: saat libur lebaran tiba mereka adalah juaranya soal memberikan impresi kepada masyarakat kampung. Mereka memakai pakaian terbaik, menghiasi lidah dengan dialek kota (Jakarta), tangan tak lepas dari gawai dan sebagainya. Pokoknya seratus delapan puluh derajat dengan kondisi mereka di kota yang kerap mendapatkan perlakuan kurang manusiawi. Pada akhir masa liburan, mereka akan kembali ke kota dengan membawa kerabat atau tetangga yang kurang terdidik dan kurang keterampilan untuk bekerja sebagai apa saja. Itu lalu akan menjadi siklus.
Sementara itu anak-anak yang terdidik (baca: mahasiswa yang kuliah di kota) kurang menyedot perhatian masyarakat. Mereka pun gagal menjadi idola hingga tanpa disadari telah turut melebarkan kesenjangan terdidik dan tidak terdidik (kota -- kampung). Itulah yang kemudian menjadi lingkaran setan.
Persoalan ini patut menjadi perhatian kita bersama. Pendidikan yang membebaskan, memerdekakan, bahkan sebagai senjata memerangi kebodohan dan kemiskinan seperti yang kerap kita temukan pada berbagai referensi malah menjadi pupuk subur kesenjangan serta mencerabut seseorang dari pondasinya. Ini sebuah paradoks.
Paradigma Pendidikan Abad 21
Pendidikan adalah senjata memerangi kebodohan, bedil untuk menembak kemiskinan dan lebih penting dari itu adalah dongkrak untuk mengangkat derajat manusia. Paradigma agung itu, saat ini, tampaknya telah lamokot oleh konsumerisme.
Sebagai senjata melawan kemiskinan, pendidikan telah ditafsirkan sekadar alat mendapatkan pekerjaan. Tak heran, selembar ijazah masih menjadi pertimbangan utama keberterimaan sekaligus kasta penggajian di dunia kerja. Pemberi kerja melihat para lulusan sebagai individu yang siap latih, bukan siap kerja.
Bicara tentang kerja pun rasanya masih terlalu rendah bila disandingkan dengan paradigma pendidikan yang adiluhung itu. Karena diksi "kerja" selanjutnya frasa "melamar pekerjaan" adalah kembaran dari kata "buruh". Pendidikan semestinya melahirkan insan-insan pekarya. Pekarya artinya punya daya kreasi menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai ekonomi yang pada ujungnya menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang selama ini termarjinalkan.
Berkarya memiliki level yang jauh lebih tinggi dibandingkan bekerja. Berkarya merupakan aktivitas mengaktivasi berbagai sumber daya, baik yang ada dalam dirinya maupun di luar dirinya. Maka berkolaborasi dan sinergi sebagai kecakapan utama abad 21, adalah senjata utama pekarya. Hasilnya pun dinikmati bersama, bukan sendirian semata-mata.
