[caption id="" align="alignnone" width="400" caption="warga tanah merah | beritabatavia.com"][/caption]
Kata Ambeg artinya mempunyai sifat, sedangkan Paramarta berasal dari bahasa sansekerta “parama arta” yang berarti yang benar, yang hakiki. Jadi Ambeg Paramarta berarti : murah, karisma, dermawan, mulia, murni, baik hati. Kata paramarta biasanya disertai dengan kata adil, jadi ambeg adil paramarta berarti bersikap adil, mampu membedakan yang penting dan yang tidak penting.
Saya harus katakan di awal tulisan ini, bahwa Jokowi bukan dewa. Beliau bukan manusia yang sempurna. Jadi ini bukan tulisan tentang narsistik dan puja-puji persona. Tulisan ini lebih menyoroti filosofi jawa yang digunakan dalam pendekatan politik beliau. Yaitu pendekatan ambeg paramaarta. Mari ikuti ulasan saya selanjutnya
Kependudukan: masalah Jakarta No.1
Salah satu hal yang patut kita cermati adalah saat Jokowi berkunjung ke Tanah Merah, Rawa Badak, Jakarta Utara (6/10). Di sana beliau bertemu warga dan membicarakan solusi masalah kependudukan. Bagi saya, ini adalah masalah yang paling penting. Mengapa? Karena bila seorang warga negara belum mempunyai identitas contohnya akte lahir dan KTP. Maka semua hak-hak dan kewajiban yang berlaku umum bagi warga negara tidak berlaku. Tidak dianggap. Kehadirannya di muka bumi ini sama seperti hantu. Antara ada dan tiada.
Masalah kependudukan kait-mengait dengan program-program Jokowi-Ahok. Semuanya berhubungan dengan manusia. Baik itu kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Karena itu, niat baik Pemda DKI membentuk RT/RW kemudian mengurus kependudukan warga Tanah Merah patut diapresiasi.
Menjadi soal karena, kebijakan publik sebelumnya tidak menyediakan solusi seperti Jokowi. Alasannya sangat masuk diakal. Itu karena penduduk Tanah Merah adalah warga ilegal. Mereka adalah pendatang yang tinggal di areal PERTAMINA. Jadi kalau ada pembiaran, itu sangat wajar. Bahkan bisa dikategorikan kebijakan yang tegas. Bukankah mereka (warga Tanah Merah) tinggal di tanah milik negara? Mengapa harus mengurus warga yang tidak tertib aturan? Mengapa harus capek-capek mengurusi hak orang yang bukan haknya? Masalah berikut, dalam perkembangannya, para penduduk tersebut bertambah pesat. Jadi timbul masalah-masalah sosial. Padahal kalau kita cari akar masalahnya, kehadiran mereka (warga Tanah Merah) lah yang menjadi biang masalah itu sendiri. Jadi logis sekali bila dari pemerintahan Soerjadi Soedirja sampai Fauzi Bowo, pemerintah tidak bertanggungjawab atas eksistensi warga Tanah Merah.
Jokowi mencoba pendekatan yang berbeda. Lewat filosofi ambeg paramaarta, Jokowi bermurah hati ikut bersama-sama mencari solusi terbaik. Solusinya adalah pemberian KTP. Mulai dari generasi pertama sampai generasi ketiga. Sedangkan masalah kepemilikan tanah akan ditangguhkan (ditunda).
Pendekatan ambeg paramaarta bukan tanpa cacad lemah. Pendekatan ini, mengandaikan si penerima kebaikan memahami maksud baik si pemberi. Pendekatan ambeg paramaarta adalah pendekatan manusiawi. Memberikan keadilan dan ketentraman pada masyarakat. Dalam hal ini Jokowi berpikir positif, bahwa warga sudah dewasa dan mengerti kewajiban-kewajiban dasar warga negara. Bila sudah punya KTP dan berusia lebih dari 21 tahun, maka penduduk harus membayar pajak. Kemudian ikut dalam mensukseskan program-program pemerintah. Kekhawatiran muncul, karena karakter pendatang yang heterogen di Tanah Merah tidak dapat diprediksi. Siapa yang tahu masa depan? Bukankah warga bisa melakukan gugatan di pengadilan karena ketidakadilan Pemda setelah mendapat KTP? Soal akses kesehatan, pendidikan? Siapa yang menjamin warga akan mensukseskan program Pemda? Bukankah tingkat kriminalitas di Tanah Merah sangat tinggi?
[caption id="" align="alignnone" width="620" caption="jokowi di tanah merah | kompas.com"][/caption]
Kebijakan terbaik yang bagaimana?
Untunglah, pendekatan birokrasi tidak seperti pendekatan perusahaan. Yang mengandalkan segala macam cara untuk meraih keuntungan. Pendekatan birokrasi mengacu pada pikiran I Made Shandy adalah pendekatan politik yang mengacu pada evaluasi. Apa maksudnya? Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan bisa diperbaiki, disesuaikan dengan kondisi lapangan. Jadi sangat tepat bila Jokowi terjun ke lapangan dan mengumpulkan 'masalah'.
Jika dalam perkembangannya, ada kemandekan mesin birokrasi, tugas pemimpinlah untuk memonitor dan melakukan pengawasan. Jadi ada perkembangan di sana. Ada masalah, kemudian pengumpulan data dan analisa. Lalu terbit kebijakan publik, kemudian ada program kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi.
Kasus tanah merah adalah kasus yang rumit, tetapi menarik untuk diikuti. Karena bila satu daerah diberi kemurahan hati dibuatkan KTP warganya, maka daerah lain yang punya nasib sama akan idem ikut minta juga. Jadi saran saya, tidak ada salahnya meminta saran Fauzi Bowo untuk masalah kependudukan yang satu ini. Keputusan memberikan KTP tidak bisa dicabut, tetapi masalah-masalah yang timbul setelahnya bisa diperkirakan, dilokalisir dan dicari solusi terbaiknya.
