Oleh : Arwanto
Program pendidikan gratis bagi SMA/SMK dan sederajat yang negeri di Provinsi Banten, diprioritaskan terutama bagi para siswa dari kalangan tidak mampu agar tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMKsederajat.
''Program pendidikan gratis ini harus didukung kerena ini untuk membantu masyarakat terutama yang kurang mampu," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Engkos Kosasih Samanhudi di Serang.
Beliau mengatakan, masyarakat Banten harus mendukung program prioritas gubernur dan wakil gubernur Banten mengenai pendidikan gratis tersebut. Walapun nantinya gratis tersebut pada komponen-komponen pembiayaan tertentu dan intinya diarahkan dan prioritas bagi siswa yang tidak mampu.
Melansir dari leonews.co.id, Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan, program pendidikan adalah yang utama dibandingkan dengan program pembangunan lainnya. Itulah sebabnya alokasi untuk dana pendidikan di Provinsi Banten dikhususkan hingga mencapai 30 persen dari APBD.
"Jaman saya Walikota Tangerang, saya bisa buktikan dengan membangun 420 sekolah berbagai jenjang dan bisa menerapkan pendidikan gratis. Tidak hanya itu, juga memberikan insentif bagi guru hingga penjaga sekolah," katanya.
Hal ini disampaikan Gubernur Banten saat melakukan diskusi sekaligus buka bersama dengan sejumlah aktivis dan praktisi pegiat pendidikan provinsi Banten, Â di Rumah Dinas Gubernur, Kota Serang, Banten Kamis (23/05/2019). Menurut Wahidin, Â semua bisa dicapai berkat ketulusan dan keseriusan dalam pengelolaannya. "Itu sebabnya saya yakin bisa menerapkan hal yang sama di Prov Banten, tapi dengan bentuk program yang berbeda disesuaikan dengan kondisi yang ada," ujarnya.
Pada tahun 2018, Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan, Pemerintah Provinsi Banten telah menggratiskan biaya pendidikan SMAN, SMKN, dan SKh Negeri berbentuk Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Bosda yang dianggarkan sebesar sebesar Rp.400 miliar. Total Bosda dan Bos di Provinsi Banten berada di posisi nomor 2 tertinggi secara nasional.
Faktanya, Tahun 2017, 2018, 2020 Bosda nol rupiah. Namun hanya di tahun 2019, Bosda direalisasikan sekitar 4 juta rupiah persiswa, inipun diduga karena desakan sekolah-sekolah saat itu. Tahun 2019 Pemprov Banten alokasikan anggaran Rp 1.13 triliun untuk penganggaran BOSDA, pengadaan sarana dan prasarana, serta urusan kebudayaan. Dari alokasi itu, Rp 970,47 miliar adalah untuk program sekolah gratis tingkat SMAN, SMKN, dan SKhN.
Pergub Banten no.31 Tahun 2018 melarang sekolah untuk meminta atau melibatkan dana masyarakat. Adapun Pasal 32 dalam Pergub tersebut yang membolehkan melibatkan dana masyarakat secara sukarela dalam prakteknya sulit diterapkan  dalam kapasitas perencanaan pengelolaan belajar mengajar yang optimal dan layak.
Sekolah menjadi korban karena masyarakat telah dijanjikan sekolah gratis namun dukungan APBD Banten dalam bentuk Bosda hanya terealisasi setahun, sementara itu Kepala Sekolah takut untuk memungut dana masyarakat karena akan dianggap pungli namun disisi lain pembiayaan pendidikan gratis di Banten hanya bergantung dari Pemerintah Pusat, yakni Bosnas namun tidak mencukupi.
