Pada Juli lalu, Organisasi lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai DKI Jakarta masih darurat sampah, salah satunya karena Walhi menilai Pemprov DKI belum memiliki kebijakan yang mampu membatasi timbulan sampah.
"Jakarta masih dalam darurat sampah karena masih belum ada kebijakan-kebijakan yang mampu belum membatasi timbulnya sampah," kata Direktur Eksekutif Walhi Tubagus Soleh Ahmadi.
Setiap tahun DKI Jakarta menghasilkan 2,5 juta ton sampah, sehingga diperlukannya perubahan secepatnya oleh pemerintah bukan sekedar menunggu masyarakat untuk mandiri.
Sambil menunggu masyarakat terus bergerak  mandiri, Anies perlu memastikan  agar beberapa program yang sedang berjalan dapat segera komplit pelaksanaannya. Seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di TPST Bantar Gebang yang sedang dalam proses finalisasi. PLTSa yang berada dalam  lahan 7. 000 meter persegi nantinya ini mampu membakar semua jenis sampah hingga 50 ton per hari dan dapat menghasilkan listrik hingga 400 kilo watt (Kw). Cukup signifikan dalam pengelolaan sampah Jakarta.
Berikutnya, memastikan 1600 bank sampah yang dimiliki di DKI Jakarta dapat maksimal penggunaannya . Â Mungkin perlu ditambah karena jumlah bank sampah ini dianggap belum ideal jika dibandingkan jumlah Rukun Warga yang ada di Jakarta, yaitu 2700 RW.
Sekarang Pemprov DKI sedang merencanakan pembangunan ITF [intermediate treatment facility] , sebuah fasilitas baru untuk mengelola sampah, yang sedang dalam pengerjaan alias belum rampung.
Terakhir, memastikan bahwa peraturan penggunaan kantong sampah plastik dapat berjalan baik, selain masyarakat, Anies juga harus memastikan produsen plastik diberikan ruang yang cukup atau kapasitas untuk  mampu mengolah kembali produknya.
Sebagai informasi, di Jakarta, sumber sampah paling banyak berasal dari pemukiman sebanyak 60 persen, entitas bisnis sebanyak 29 persen dan fasilitas umum 11 persen.
Sekali lagi, "Samtama" adalah kreativitas, akan tetapi perlu lebih dari sekedar itu untuk memastikan bahwa dampak dari sampah yang akan berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati, kualitas air tanah, pemanasan global, dan kesehatan masyarakat dapat berkurang di Ibu Kota Jakarta.
