Nopizar Teguh bersama ustadz tinjau pembangunan Parit MasjidÂ
BANYUASIN kompasiana.com - Dana Pokok Pikiran Rakyat (Pokir) yang saat ini menjadi topik hangat di kalangan masyarakat ternyata menjadi harapan rakayat, menurut informasi dana Pokir atau yang sering di sebut-sebut Pira ini berjumlah 1,5 perdewan(Anggota DPR) Â yang akan di gunakan untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti Sarana Prasarana yang ada di Daerah Pilihan (Dapil) masing-masing pada tahun 2018 akan datang.
  Yahya(51) Salah satu Tokoh Masyarakat Warga Sukmoro kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan sangat mendukung program tersebut, karena menurut dia dana yang akan di keluarkan dari APBD Kabupaten Banyuasin pada tahun 2018 akan datang sangat membantu daerah yang masih belum tersentuh pembangunan oleh pemerintah daerah. " Kita harus dukung program Pokok Pikiran Rakyat tersebut, harapan kita persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat seperti jalan hancur, jembatan putus, dan gedung pelayanan publik yang belum dapat di bangun oleh Bupati Banyuasin dapat di atasi oleh anggota DPR dapil masing-masing" ujarnya saat di temui wartawan di kediamannya Selasa(12/12).
  Lanjut Yahya, contohnya saja apa yang dilakukan oleh salah satu DPR dapil 1 Nopizar Teguh Fraksi PKB yang membangun jembatan dengan menggunakan modal sendiri merupakan bentuk kepedulian wakil rakyat, sedangkan untuk menunggu pembangunan dari pemerintah daerah belum tentu terealisasi. "  Mudah-mudahan dengan adanya Pokir tahun depan  para anggota DPR dapat berbuat lebih banyak untuk kesejahteraan masyarakat. Banyuasin terdiri dari 304 Desa dan kelurahan yang tergabung di 19 kecamatan, kalau semua pembangunan mulai dari yang kecil sampai yang pital kita serahkan kepada Bupati  entah Sampaikapan dapat terealisasi semua" imbuhnya
Kata dia dengan adanya dana Pokir khusus Dewan, ia berpendapat para wakil rakyat ini dapat mengatasi hal-hal kecil seperti rehab jembatan, lampu jalan dan lain sebagainya, untuk proyek pital seperti cor jalan penghubung, bangun jembatan barulah kita serahkan kepada Bupati melalui Dinas terkait" tegasnya. Â
  Sementara itu Nopizar Teguh Anggota DPRD kabupaten Banyuasin Fraksi PKB saat di temui wartawan saat membangun Parit di salah satu mesjid menjelaskan bahwa Pokir itu hanya Aspirasi dari DPR atas usulan masyarakat yang di kelola oleh Pihak ketiga dan Dinas terkait" sebagai wakil rakyat kami harus menampung semua keluhan rakyat, melalui Pokir ini kami dapat langsung memprioritaskan kebutuhan yang mendesak di tengah masyarakat, seperti rehab jembatan putus, pengerasan jalan dapat kita tangani tanpa menunggu  Bupati" jelasnya.
  Sambung dia Pokir itu hanya nama saja Anggota DPRD namun yang mengelola tetap pihak ketiga dan instansi terkait, namun mereka mengerjakannya melalui usulan dewan masing-masing dapil. " Kalau masyarakat beranggapan bahwa uang dana Pokir kami yang ngantongi itu salah besar, yang mengelola keuangan tetap pihak ketiga dan instansi bersangkutan, kami DPR hanya memerintahkan untuk mengerjakan atau membangun apa yang menjadi harapan rakayat tidak lebih" ungkapnya
Dari itu dia membantah kalau ada yang beranggapan bahwa dana Pokir masuk kantong dewan dapil masing-masing. " Pokir ini bukan hanya di Banyuasin namun di seluruh pelosok negeri Indonesia, jadi saya himbau kepada masyarakat untuk tidak berprasangka buruk kepada DPR, semua itu dari masyarakat untuk meningkatkan Sapras masyarakat" Pungkasnya.