Kritikk dari berbagai kalangan di layangkan kepada kinerja kepengurusan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang di pimpim saudara Ifdhal Kashim. Ada yang sebut komnasham sudah keluar dari jalan perjuangan ham. Ada yang sebut komnasham sudah menjadi kaki tangan negara ( pemerintah ). Di satu sisi, komisi negara ini hanya bekerja dengan rekomendasi dan pemantauan. Kelemahan atribut penegakan ham yang di miliki, malah di kritik.
Ada beberapa perwakilan KOMNASHAM Indonesia di daerah tertentu. Salah satunya di Papua. Unik memang bila membuka apa saja yang terjadi di komnas Papua. Dari segi gaji, perwakilan Papua yang juga Papua Barat selama enam bulan lebih bekerja tanpa gaji karena basis dana terbatas. Dukungan dana yang terbatas bahkan minim, membuktikan bahwa negara tidak begitu anggap penegakan HAM.
Bicara soal dana, APBN negara merupakan sumber keuangan komisi ham indonesia ini. Beda kalau NGO bisa bebas dapat uang dari para donor baik dalam negeri maupun luar negeri. Ini yang bagi saya, boleh saja kritik kinerja mereka ( pengurus komnas saat ini ), tetapi disatu sisi, dukungan negara untuk operasional tidak maksimal patut di lihat juga.
Pengadilan ham sesuai UU HAM belum maksimal. Hak untuk menyidik kasus pelanggaran HAM di Indonesia pun sampai sekarang belum diatur dalam konstitusi. Para komisioner HAM bekerja sebatas kewenangan yang diberikan negara. Ini lembaga ham Negara, protab HAM tentunya bernuansa Indonesia. Keterbatasan yang ada memang sangat jauh dari rasa penegakan HAM yang di lakukan. Maka itu, entah kapan dan bagaimana, komnas ham indonesia mau dibawa kemana?
April 2012 merupakan batas akhir kinerja kepengurusan yang ada. Pendaftaran sudah dibuka. Beberapa wilayah sudah mengajukan kandidatnya. Dari Papua ada dua kandidat. Suara yang bergema dari elemen HAM di Jakarta, ada yang menyebut komnas ham harus berani seperti Nelson Mandela atau mirip pejuang HAM berkulit hitam lainnya. Terserah pada nantinya terpilih wakil Papua untuk duduk di komisioner, bagi saya, kapasitas seorang komisioner harus memiliki integritas mengamputasi masalah.
Komnas ham harus mengambil jalan kebijakan, bukan lagi opini soal teori ham, karena semua orang tahu HAM yang merek miliki. Keberadaan penegak ham lebih kepada mewujudkan rasa kemanusiaan itu sendiri. Terobosan merupakan pekerjaan rumah yang di tunggu-tunggu.
Bila di ikuti, selama kepemimpinan Ifdhal, sudah banyak sekian rekomendasi yang di keluarkan. Entah tidak ditanggapi atau di bereskan oleh lembaga negara yang berwenang, ada satu kasus di Papua yang memang penulis sendiri ikut memantau ampuhnya rekomendasi komnas. Adalah seketika komnasHAM mendesak polda Papua membebaskan tahanan peristiwa uncen berdarah. Rekomendasi tersebut merupakan hasil pengaduan aktivis Papua di kantor komnas ham. Sampai saat ini, para tahanan yang direkomendasikan sudah bebas bersyarat.
Amerika punya lembaga HAM yang namanya HRW ( Human Right Watch ), yang di asia bernama HRWG. Mereka ini memang bila di ikuti, akan bikin protes kemanusiaan bila kasus ham terjadi. Tetapi, bila pelanggaran ham terjadi di daerah perusahaan Amerika Serikat seperti freeport, bungkam seribu kata. Ini kan aneh. Amerika bentuk lembaga ham untuk jaga asetnya di seluruh dunia, kenapa komnasham di Indonesia tidak menjaga rakyat Papua dari bedil freeport?
Tantangan komisi ham indonesia kedepan adalah bagaimana menaruh persoalan restorasi modal di Indonesia yang andil dalam menciptakan masalah kekerasan yang berujung pada pelanggaran ham. Politik violence yang dipergakan oleh kapitalisme di Indonesia jangan dianggap remeh. Tidak mungkin militer Indonesia tembak warga di Timika kalau militer sendiri tidak dapat uang dari freeport. Bawa HAM ke akarnya masalah, bukan turunan dari masalah itu sendiri.
Apa yang terjadi? kasus-kasus semacam ini hanya ada diatas kertas penelitian maupun investaigasi. Peristiwa pelanggaran HAM masa lalu di Aceh dan Papua, khususnya di masa Daerah Operasi Militer yang menunjukkan jelas terjadinya pelanggaran berat HAM dan jatuhnya korban jiwa. Sementara dalam konteks pelangaran HAM yang berat yang sudah diselidiki, seperti kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, Mei 1998, Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997-1998, Talangsari dan Wasior Wamena.
