Enam puluh delapan tahun usia kemerdekaan RI, bisa jadi merupakan usia yang cukup panjang bagi seorang manusia, tetapi tidak untuk sebuah bangsa dan negara yang bernama Indonesia. Kita, setidaknya saya, masih berharap Indonesia masih akan tetap ada, ratusan atau bahkan ribuan tahun ke depan. Karena itu pula saya bersyukur bahwa Indonesia sebagai suatu negara kesatuan masih tetap berdiri di bawah bendera yang sama, sang dwi warna merah putih. Beberapa negara lain tidak seberuntung Indonesia, mereka terpecah belah dan bahkan hilang dari percaturan peta politik dunia.
Ketika Perang Dingin berakhir, Uni Soviet terpecah belah menjadi beberapa negara. Beruntung etnis mayoritas di Uni Soviet masih bisa bertahan dan membentuk negara sendiri bernama Rusia. Namun tidak demikian halnya dengan Yugoslavia atau Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRY). Negara yang didirikan oelh Joseph Broz Titopada tahun 1946, hilang dari peta dunia pada tahun 2003 ketika semua negara bagiannya memilih menjadi negara-negara yang berdaulat sendiri-sendiri. Bosnia dan Herzegovina memisahkan diri pada tahun 1990, Kroasia, Macedonia dan Slovenia memilih berpisah pada tahun 1991, sedangkan Serbia dan Montenegro memisahkan diri pada tahun 2003, diikuti Kosovo yang memisahkan diri dari Serbia pada tahun 2008.
Kenyataan tersebut tentu saja merupakan ironi tersendiri dalam perjalanan hidup suatu bangsa. Yugoslavia yang dibangun di atas keragaman etnis, ternyata tidak mampu mempertahankan keberadaannya. Sosialisme dan ketergantungan pada personifikasi seorang pemimpin, Josip Broz Tito, tidak mampu mengikat beragam etnis di wilayah Balkan untuk tetap mengibarkan bendera yang sama. Padahal di era Perang Dingin, Yugoslavia dibawah Tito dikenal sebagai negara yang memiliki sikap politik sangat kuat dan disegani. Ketika negara-negara Eropa Timur lainnya berada dalam blok tersendiri dibawah pimpinan Uni Soviet, Yugoslavia justru memilih bersikap netral dan lebih memilih untuk mendukung Gerakan Non Blok (GNB). Bahkan Tito menjadi salah satu pendiri GNB bersama-sama Soekarno, Gamal Abdul Naseer (Mesir), Jawaharal Nehru (India), dan Kwame Nkrumah (Ghana).
Seperti halnya Yugoslavia yang didirikan berdasarkan keragaman etnis, Indonesia pun merupakan negara multietnis dengan beragam suku bangsa. Kesamaan lain, meski Indonesia berbentuk negara kesatuan, dalam praktiknya mirip sekali dengan negara federal dimana dengan diberlakukannya otonomi daerah, tidak ada lagi pemerintahan yang sentralistik di Indonesia. Sebagian kewenangan pusat sudah didesentralisasikan ke daerah-daerah.
Akibatnya, muncul keinginan berbagai etnis di daerah untuk bisa menjalankan pemerintahan sendiri di daerahnya. Alasannya agar dapat mandiri dalam membangun wilayahnya. Untuk itu berbagai pemekaran wilayah pemerintahan pun kemudian dilakukan, baik dalam kerangka pemerintahan provinsi, kabupaten ataupun kota. Semua itu sah saja sepanjang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang otonomi dan pemerintahan daerah.
Namun amat disayangkan jika pemekaran suatu wilayah justru lebih didasarkan homogenitas etnis dan agama. Beberapa provinsi dan kabupaten yang terbentuk setelah adanya undang-undang otonomi dan pemerintahan daerah, sepertinya memperlihatkan nuansa seperti itu. Perhatikan saja Maluku Utara (mayoritas Islam) yang memisahkan diri dari Maluku Selatan (mayoritas Kristen) atau Banten (mayoritas etnis Banten) yang memisahkan diri dari Jawa Barat (mayoritas etnis Sunda).
Kekhawatiran dari adanya dari homogenitas etnis dan agama yang muncul dalam pembentukan suatu pemerintahan daerah adalah dijadikannya isu-isu kedaerahan dan agama sebagai penggerak saat berhadapan dengan pemerintahan pusat. Lihat saja konflik yang terjadi di Aceh, Papua, Maluku dan daerah-daerah lainnya, yang jika tidak ditangani secara hati-hati dan tepat, dikhawatirkan akan memunculkan konflik Balkan.
Isu multikulturalisme dan keagamaan serta konflik horizontal bukanlah satu-satunya isu yang mengancam keutuhan NKRI, buruknya tata kelola pemerintahan dan pemerintah yang kurang cakap juga bisa menjadi penyebab lain yang bisa berujung pada negara gagal. Berbagai kasus korupsi yang mencuat dan sambung menyambung tiada henti serta melibatkan semua elemen masyarakat, mulai dari pejabat pemerintah, anggota parlemen, anggota partai, tokoh agama, pengusaha, hingga akademisi, dan lambannya pemerintah menuntaskan permasalahan-permasalahan tersebut, bisa mendorong suatu kelompok masyarakat untuk tidak sabar dan menempuh caranya sendiri dalam menyelesaikan masalah.
Karenanya kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan, kiranya harus dipahami sebagai suatu realita yang tetap harus diperjuangkan dan diberi makna bersama. Mengutip perkataan Ahmad Syafii Maarif, kita perlu menyiapkan stamina spiritual yang tahan banting untuk survive (melangsungkan hidup) di sebuah planet bumi yang tidak ramah sambil bekerja keras untuk berbuat baik kepada sesama. Bagaimana ujung perjalanan kita, semuanya berada dalam rahasia Allah.
Menutup tulisan sederhana ini, marilah kita simak dan renungkan pesan Presiden RI pertama Soekarno saat berpidato pada HUT ke-4 dan ke-5 Kemerdekaan RI tahun 1949 dan 1950 yang masih tetap relevan dengan kondisi saat ini, saat kita merayakan HUT ke-68 Kemerdekaan RI. Pada tahun 1949 Presiden Soekarno berkata ‘Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama, kita masih hidup di masa pancaroba, tetaplah bersemangat elang rajawali’.
Makna pesan tersebut diulang kembali pada tahun 1950 ‘Janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa dengan segi tiga warna. Selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk, pekerjaan kita belum selesai! Berjuanglah terus dengan mengucurkan sebanyak-banyak keringat’.
Dan jangan lupa, seperti juga dipesankan oleh Presiden Soekarno ‘Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu lebih susah karena melawan bangsamu sendiri’.
Salam Merdeka dan mari kita pekik Merdeka 3x ... Merdeka, Merdeka, merdeka
Beijing, 17 Agustus 2013
