Demokrasi dan Hoaks di Indonesia

Negara Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem Demokrasi. Seperti yang dikatakan Abraham Lincoln bahwa "Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat." 

Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan, dimana masing-masing dari mereka memiliki hak dalam memperoleh kesempatan serta hak dalam bersuara yang sama dalam upaya mengatur kebijakan pemerintahan.

Salah satu bentuk wujud dari Demokrasi itu sendiri adalah Pemilihan Umum atau biasa disebut pemilu. Menjelang pemilu serentak pada 17 April 2019 banyak sekali berita bohong atau hoaks baik semasa kampanye, saat pencoblosan, hasil hitung cepat hingga usai pencoblosan. Berita bohong itu pun membuat resah masyarakat banyak. 

Salah satunya yaitu dilansir dari liputan6.com beredar video mengenai surat suara yang sudah tercoblos untuk Paslon 01 di Kalimas 1 Madya Pabean Cantian Surabaya. Video berdurasi hampir satu menit itu memperlihatkan petugas KPPS yang mengatakan bahwa sejumlah surat suara telah tercoblos untuk pasangan nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin. Adapun faktanya dilansir dari detiknews.com bahwa surat suara tersebut bukan tercoblos melainkan rusak.

Dari kasus hoaks tersebut pastinya banyak pihak yang dirugikan terutama pada pasangan nomor urut 01 karena merasa disudutkan dengan adanya berita hoaks yang belum tentu kebenaranya itu. Dan berita itu pun bisa membuat ketakutan, keresahan dan rasa tidak aman sehingga akan menimbulkan tindakan yang bersifat anarkis dan menolak segala kebijakan yang sejatinya digukanan untuk membangun aspek kehidupan Negara ini. 

Seharusnya melalui Pemilu inilah yang menjadi kesempatan bagi kita untuk memilih pemimpin yang dapat memberikan perubahan bagi Indonesia, kita juga dapat menilai bagaimana calon pemimpin Negara ini dapat menyampaikan rencanannya dalam membangun seluruh sektor di Indonesia lima tahun kedepan. Jangan malah menciptakan masalah yang sangat merugikan bagi bangsa Indonesia dengan menyebar luaskan berita yang belum tentu kebenaranya itu.

Hal ini dapat di sikapi oleh para pengguna media sosial dan masyarakat yang cerdas dan lebih selektif serta berhati-hati akan segala berita atau pun informasi yang tersebar. Diharapkan pula untuk tidak langsung percaya dari berita atau informasi yang diterima. 

Cari tahu darimana sumber berita tersebut dan menggali informasi lebih jauh dari berita atau informasi yang didapat. Jangan mudah terprovokasi dengan menyebar luaskan kembali berita atau informasi yang belum jelas benar atau tidaknya. 

Jadilah pengguna media sosial serta masyarakat Indonesia yang cerdas. Dan juga pemerintah diharapkan lebih cepat lagi merespon hoaks yang beredar di masyarakat sehingga dapat meminimalisasi kegaduhan atau keresahan yang terjadi di masyarakat dan pemerintah harus lebih giat lagi mensosialisasikan UU ITE agar masyarakat lebih paham lagi cara menggunakan media sosial dan internet dengan cerdas dan bijaksana dan kiranya media sosial dan internet digunakan untuk kebaikan hidup dan membaikkan kehidupan. Selain itu sosial media dan internet juga merupakan jembatan antara pemerintah dengan masyarakat.

Seyogyannya media sosial merupakan arus globalisasi yang menggiring manusia pada perubahan dalam mengendalikan teknologi, media sosial bisa menjadi hal yang positif maupun negatif jika dipandang dari subjek yang menggunakan. 

Media sosial juga bisa menjadi jembatan politik secara digital bagi para politikus atau pejabat negara lainnya dalam membanding kebutuhan yang mereka inginkan, hingga dalam hal ini terciptalah sebuah kepentingan-kepentingan oleh oknum tertentu dalam upaya mempengaruhi khalayak umum untuk mempercayai hal-hal yang tabu dan menimbulkan berita bohong pada akhirnya.