Film sebagai Alat Propaganda Legitimasi Kekuasaan pada Masa Orde Baru

Film Sebagai Alat Propaganda Legitimasi Kekuasaan Pada Masa Orde Baru
Film Janur Kuning

Pendahuluan

Pesan Normatif dan pesan Ideologis merupakan dua hal yang selalu muncul dalam setiap Historiografi[1] baik sebagai hasil dari subjektivitas personal maupun subjektivitas rezim. Setiap tindakan seorang sejarawan dalam usaha merekontruksi kembali peristiwa masa lampau tidak akan terlepas dari usaha membangun citra tersendiri terhadap rezim tertentu yang sering kali berbeda dengan fakta sebenarnya,[2] salah satunya adalah masa rezim Orde baru Soeharto.  

Masa rezim orde baru Soeharto dicirikan dengan sentralitas negara yang diejawantahkan oleh militer. Militer sebagai sebuah institusi dan ideologinya telah berhasil membangun citra baik untuk melegitimasi dirinya sendiri maupun kekuasaan yang di dukungnya melalui pemaknaan tunggal dan naratif tunggal pada masa kontruksi sejarah Indonesia. Militer menempati posisi yang tinggi dalam masyarakat Indonesia yang disebabkan oleh peran ganda militer dalam bidang pemerintahan dan bidang sosio-politik. Militer sadar betul akan arti sejarah dan menggunakannya sebagai alat untuk Tak heran banyak masyarakat Indonesia yang memiliki pandangan bahwa militer merupakan pemimpin bangsa yang terbaik.

Pandangan masyarakat yang memiliki persepsi bahwa militer merupakan pemimpin bangsa yang terbaik, tidak lepas dari usaha Pemerintahan masa orde baru yang menanamkan nilai-nilai bahwa militer merupakan penyelamat bangsa melalui rekontruksi masa lampau. Untuk menanamkan nilai tersebut, pemerintah melakukan propaganda yang dilakukan dalam waktu yang panjang melalui berbagai sarana, seperti Museum, Monumen, hari-hari peringatan, Film, dan teks-teks tertulis (SNI).  

Film adalah media massa yang sifatnya sangat kompleks. Film menjadi sebuah karya estetis sekaligus sebagai alat informasi yang terkadang bisa menjadi alat penghibur, alat propaganda bahkan alat politik. Film merupakan bentuk dominan dari komunikasi massa visual di dunia ini, ia telah lebih dulu menjadi media hiburan dibanding radio siaran dan televisi. Film sebagai media komunikasi dapat memberi hiburan, pendidikan, penerangan, mempengaruhi, dan sosialisasi.[3] Hubungan antara film dan ideologi kebudayaannya bersifat problematis.[4] Karena film adalah produk dari struktur sosial,politik dan budaya, tetapi sekaligus membentuk dan mempengaruhi dinamika struktur tersebut.

Berlatarbelakang dari uraian diatas akan pentingnya fungsi film dalam masa orde baru, tulisan ini hendak memaparkan argumen bahwa keberadaan film sebagai alat propaganda untuk melegitimasi kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Dengan kata lain, film bisa menjadi medium untuk membangun kekuasaan dan lewat film pula sesungguhnya kekuasaan terukir dengan jelas.

Memaknai Propaganda

Istilah "propaganda" semula tidak berasal dari kancah "politik" melainkan dari lingkungan gereja Katolik. Istilah ini muncul pertama kali dari Sacra Congregatio Christiano Nomini Propagando sebuah Kongregasi Suci Katolik Roma untuk Penyebaran Iman. Propaganda memiliki makna sebagai usaha untuk melakukan penyebaran ajaran agama Katolik di berbagai Negara di dunia.[5] Dalam perkembangannya, istilah propaganda mengalami popularitas yang luar biasa selama berlangsungnya Perang Dunia Pertama dan Kedua.  Lebih lanjut lagi mengenai makna propaganda, Leonar W. Dobb yang memaknai propaganda berkaitan dengan penilaian perjudis moral yang negatif.[1] Doob melihat bahwa penilaian moral merupakan motif dari para propagandis. Dobb kemudian berpendapat bahwa propaganda dapat dilihat sebagai upaya untuk mempengaruhi kepribadian dan perilaku

individu melalui cara-cara yang tidak saintifik atau nilai-nilai yang meragukan pada suatu masyarakat di masa tertentu". Melalui definisi ini kita bisa melihat propaganda digunakan oleh propagandis sebagai suatu stimulus terhadap respon yang diinginkan.

Werner J. Severin dan Jamesa W Tankard dalam Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, Terapan di Dalam Media Massa, memaknai Propaganda merujuk pada kontrol opini dengan simbol-simbol penting, atau berbicara secara lebih konkret dan kurang akurat melalui cerita, rumor, berita, gambar, atau bentuk-bentuk komunikasi sosial lainnya.[7]