Dakwah Walisongo lewat Kiprah Politik

Selama ini jika kita bicara soal walisongo, maka yang terbayang dalam benak kita adalah aneka kisah yang mirip perpaduan antara cerita silat xianxia dan cerita magic harry potter. Aneka ragam kesaktian dan keajaiban silih berganti akan diceritakan oleh masyarakat jika kita bertanya soal walisongo. Belum lagi jika kita melihat beberapa film yang pernah dibuat tentang walisongo, sama, yang menonjol adalah tentang kesaktian dan keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh para walisongo.

Sangat jarang kita dengar tentang kiprah para ulama besar tersebut dalam hal politik dan kenegaraan. Padahal sebenarnya, kiprah para wali tersebut dalam perpolitikan khususnya di tanah Jawa ini sangatlah menonjol. 

Dan jika kita telaah, salah satu faktor keberhasilan dakwah para wali dalam mengislamkan penduduk di Jawa adalah karena ditunjang oleh kiprah para wali dalam politik kekuasaan di tanah Jawa. Sebagaimana disebutkan oleh sejarawan NU, Agus Sunyoto bahwa para Walisongo kebanyakan adalah keluarga kerajaan. Boleh dibilang, majelis ulama ini merupakan sekumpulan orang dari kalangan ningrat dan elite penguasa yang mengorganisasi diri untuk kepentingan dakwah serta syiar Islam kala itu. 

Tak heran, kebanyakan para wali itu diberi gelar sunan (susuhunan; junjungan), yaitu gelar yang biasa digunakan untuk para raja Mataram di Jawa bahkan sampai saat ini (Kasunanan Surakarta). Sebagai contoh Sunan Giri adalah cucu penguasa Blambangan, Sunan Ampel adalah bupati Surabaya, Sunan Kaljaga adalah anak adipati Tuban. 

Tak heran sebelum dikenal dengan gelar sunan sebagaimana kita kenal pasca era Mataram, di era akhir Majapahit sebagaimana kita ketahui dari buku Hetboek van Bonang dan Lontar Ferarra, dua sumber tertulis tertua terkait kisah para wali, mereka para wali kebanyakan disebut dengan sebutan Pangeran, sebuah gelar kebangsawanan tingkat tinggi, misal saja Sunan Bonang disebut dengan Pangeran Bonang, Sunan Giri disebut dengan Pangeran Girigajah, Sunan Kalijaga disebut dengan Pangeran Kali, Sunan Mojoagung disebut dengan Pangeran Mojoagung yang menunjukkan bahwa para wali kebanyakan adalah para bangsawan tingkat tinggi yang menjadi penguasa di suatu wilayah tertentu.

Islam datang ke tanah Jawa diyakini sudah sejak ratusan tahun sebelum era Walisongo, namun perkembangannya sangat lambat kalau boleh dibilang tidak ada perkembangan. Dan baru di era walisongo lah perkembangan Islam di tanah Jawa menjadi sedemikian pesat.

Puncak kiprah politik para walisongo adalah dengan mendirikan kerajaan Demak dengan mengangkat Raden Patah anak Raja Majapahit menjadi raja pertama di Demak dan lepas dari kekuasaan Majapahit yang semakin surut seiring perang besar antar elit kerajaan yang berpuncak pada perang tahun 1478 antara Raja Dyah Suraprabhawa melawan para keponakannya, Dyah Samarawijaya, Dyah Wijayakarana, Dyah Wijayakusuma dan Dyah Ranawijaya. 

Pasca perang tersebut, ibukota Majapahit pindah dari Trowulan ke Keling dan kemudian pindah lagi ke Daha. Sementara ekses dari perang tersebut adalah banyaknya wilayah yang kemudian melepaskan diri dari Majapahit seperti Demak dan Blambangan, serta wilayah yang dipimpin oleh para Walisongo, seperti Giri Kedaton, Surabaya, Tuban, Kudus yang kemudian bergabung dengan kerajaan Demak.

Sejak Demak berdiri sendiri sebagai kerajaan, maka perkembangan dakwah Islam di tanah Jawa menjadi semakin pesat karena didukung sepenuhnya oleh negara bahkan kemudian berkembang ke tatar Pasundan dengan terlebih dahulu didirikan Kerajaan Cirebon dengan raja pertamanya adalah seorang dari walisongo yaitu Sunan Gunungjati.