Setiap tahun, sebelum Ramadhan, umat muslim di Indonesia selalu dihadapkan pada polemik awal Ramadhan berupa sidang isbat, sebuah sidang yang dihelat untuk menghasilkan ketetapan soal kapan dan tepat pada tanggal berapa puasa dimulai.Â
Sejarahri.com menyebut bahwa rumusan masalah ini bukan perkara yang bisa dijawab dengan mudah. Kita ketahui bersama bahwa pada saat-saat penentuan 'hilal' alias bulan yang kelak akan menjadi penanda masuk 1 Ramadhan, Kementerian Agama selalu mengerahkan segenap kemampuan. Baik ahli falak, astronom, sampai teknisi turun tangan untuk menjawab pertanyan tersebut.
Tempo.co pada tahun 2013 pernah menulis bahwa Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Maaruf Amin, menyebut bahwa sidang isbat untuk penetapan 1 Syawal cuma ada di Indonesia. Di Arab Saudi pun tidak ada karena tidak ada organisasi masyarakat Islam.
Sidang isbat memang menjadi kekhasan umat muslim di Indonesia. Terlebih, kadang-kadang, setelah berbagai temuan di lapangan dikumpulkan dan didiskusikan, keputusannya tetap tak tunggal karena masih ada sebagian kelompok yang tidak meyakini keputusan sidang itu. Menurut sejarahri.com, inilah kontroversinya.
Polemik Lama
'Isbat' dalam Bahasa Arab kurang lebih berarti penetapan atau penentuan, demikian tulis Republika. Secara sederhana, sidang isbat bisa dimaknai sebagai sidang yang dihelat untuk menetapkan atau menentukan awal bulan kalender Hijriyah. Merdeka.com menulis bahwa adanya sidang isbat adalah inisiatif pemerintah untuk mengantisipasi adanya kemungkinan perbedaan hari pertama Ramadhan dan dimulai tahun 1950-an.
Perbedaan muncul karena keragaman organisasi masyarakat (ormas) Islam di Indonesia. Masing-masing memiliki metode sendiri dalam menentukan "hilal". Sebagian menggunakan ru'yah (pendekatan empiris) seperti Nahdlatul Ulama (NU). Sebagian lagi lebih menekankan hisab (pendekatan logis-matematis) seperti Muhammadiyah. Keduanya memiliki dalil yang sama kuat dan ternyata muncul juga karena adanya 'Penanggalan Islam' yang dijadikan rujukan masing-masing.
Di Muhammadiyah ada kalender yang telah dirintis sejak 1915 oleh K.H. Ahmad Dahlan. Kalender ini menurut sejarahri.com disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Masih menurut sejarahri.com, sebagaimana dicatat Yunan Yusuf dkk. dalam Ensiklopedi Muhammadiyah, cetakan pertama tahun 2005, ahli yang melakukan perhitungan dalam periode awal adalah K.H. Siradj Dahlan serta K.H. Ahmad Badawi.
Adapun NU, memiliki 'Almanak PB NU' yang--masih menurut sejarahri.com--penulisan awalnya dipengaruhi oleh para ahli falak, seperti K.H. Mahfudz Anwar, K.H. Turoihan Ajhuri, dan K.H. Noor Ahmad. Pasca terbentuknya Lajnah Falakiyah PB NU (LFNU) pada 26 Januari 1985, kalender tersebut terus menerus mengalami penyempurnaan.
Masih banyak pula komunitas muslim lain yang memiliki metode berbeda untuk penentuan awal Ramadhan. Di antaranya, Jemaah An-Nadzir, Islam Aboge, Trah Bonokeling, dll. Setiap kali awal Ramadhan, kelompok ini sellau masih pemberitaan karena memang kerap berbeda.
Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta KH Ali Musthofa Ya'qub seperti ditulis Viva menyebut bahwa penetapan awal Ramadhan--dan juga nanti Idul Fitri--seharusnya menjadi domain pemerintah karena memang pemerintah punya hak. Bahkan beliau menyebut bahwa sidang isbat ini hanya menghambur-hamburkan uang saja sehingga diusulkan untuk dihapus. Nyatanya hingga tahun ini, sidang isbat tetap ada. Di Brunei, Malaysia, Pakistan, Arab Saudi, hingga Mesir tempat kelahiran Mo Salah, menurut beliau juga mengikuti pemerintah.
