Mohon tunggu...
ARIES NANDARIKA
ARIES NANDARIKA Mohon Tunggu... Konsultan - Pemerhati budaya

Pemangku Lembaga Pendidikan Agama dan Kebudayaan Padepokan Bumi Mataram

Selanjutnya

Tutup

Politik

Perbedaan Menteri Parpol dan Profesional

25 Oktober 2019   21:59 Diperbarui: 25 Oktober 2019   22:02 41
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Komposisi menteri dan wakil menteri kabinet presiden Joko widodo dan KH Makruf amin terjawab sudah senang dan tidak senang  itulah realitas politik yang terjadi, menteri profesional memang sudah tampak dan sebagian besar masyarakat menyambut baik dengan terpilihnya sosok seperti sri mulyani, erick tohir, wisnu tama dan menaruh harapan besar akan adanya perubahan besar di dalam kementriannya dan satu hal yang sangat membuat masyarakat tenang karena melihat sepak terjang orang orang tersebut kecil kemungkinannya untuk melakukan tindakan korupsi karena akan mempertaruhkan kredibilitas nya, berbeda dengan menteri yang berlatar belakang dari partai politik kecuali loyal terhadap presiden mereka harus loyal terhadap ketua umum dan partainya ,inilah yang harus di lakukan ,dan sejak pemerintahan SBY lebih banyak menteri yang tersandung kasus korupsi berasal dari partai, namun dalam hal adanya resafel kabinet justru menteri dari parpol akan lebih tenang di banding menteri dari profesional selagi masih ada kekuatan dari sang ketua umum untuk tetap bisa bertahan di kabinet

Ada hal hal yang menjadi pertanyaan masyarakat tokoh tokoh partai sebut saja Budiman sujatmiko, mauara sirait dari PDIP, akbar faisal dari nasdem, abdul karding PKB  justru tidak di rekomendasikan oleh partainya meskipun di dalam pilpres kemarin mereka ikut berpartisipasi secara penuh, namun kembali semya itu tergantung ketua umum, untuk itu barangkali Presiden akan bisa meninjau ulang serta evaluasi dalam satu tahun pertama untuk memilih orang orang yang profesional dalam mengangkat menterinya tanpa harus tersandera oleh keinginan sang ketua umum. 

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun