Dalam dunia politik, semua punya kepentingan. Terlebih bagi mereka yang memegang jabatan penting. Entah di kursi pemerintahan, DPR, MPR, atau BUMN. Jangan terburu-buru percaya dengan pernyataan heroik yang dilontarkan. Apalagi sampai fanatik membela salah satu diantara mereka.
Sebab semua bisa disangkal. Kemarin ngotot bilang 'tidak', sekarang lantang meneriakkan 'iya!'. Dikatakan terang-terangan, atau malu-malu kucing. Jadi biasa sajalah. Tak perlu terharu melihat ketegasan mereka saat diwawancara. Bisa jadi hanya topeng. Ambil contoh: sikap anti impor pangan. Kita bisa mendata siapa serta dari instansi mana saja yang menolaknya habis-habisan. Alasannya seragam. Ya, tak jauh-jauh dari keberpihakan pada petani. Atau nasionalisme! Sudah rutin mendengarkan, kan?
Ingat bagaimana pemberitaan pertengkaran Dirut Bulog bertengkar dengan Menteri Perdagangan? Buwas diberitakan tampak geram dengan impor beras. Bahkan sang menteri sampai dimaki. Sampai keluar caci, "Matamu!", segala! Asyik kan, lihat pejabat misuh? Setidaknya, emak-emak bisa langsung membisiki anaknya yang masih di bawah umur, "Jangan ditiru kelakukan kayak gitu, Nak!"
Buwas berdalih gudang Bulog sudah penuh, tak muat lagi untuk menampung tambahan stok. Persediaan saat itu dianggap cukup untuk penyaluran hingga akhir 2018.
Tahun lalu, bolak-balik Buwas menolak impor beras. Boleh dibilang, sebagian besar pemberitaan tentang Buwas sepanjang 2018 berisi penolakan impor. Bikin geger! Hasilnya mudah ditebak. masyarakat lantas menganggapnya pahlawan. Sebab berani menolak keputusan rakortas. Bernyali bilang "tidak" meskipun Menko Perekonomian sendiri yang menginstruksikan.
Tapi sekarang Buwas tidak lagi anti impor. Ia justru mengeluhkan surat izin impor bawang putih yang tak kunjung diterbitkan Kementerian Perdagangan. Menurutnya, ada menteri yang menghalang-halangi impor 100.000 ton bawang putih. Kita tahu siapa menteri yang dimaksud.
Tirto mengulas keluhan Dirut Bulog kesayangan netizen ini. Tertulis dalam sebuah artikel panjang pada 2 Mei 2019. Bahwa keluhan Buwas makin menjadi-jadi saat izin impor justru diberikan kepada delapan importir swasta. Disertai dengan tudingan bahwa si penghalang itu berani-beraninya membatalkan perintah presiden dan sengaja mau bikin inflasi melejit. Oh, betapa heroik.
Sebentar, jangan naik darah dulu. Karena Buwas sesungguhnya melanggar peraturan Kementerian Pertanian yang mewajibkan tanam 5% dari total rekomendasi impor. Permentan itu berlaku bagi semua importir. Tak peduli swasta atau badan usaha pelat merah.
"Tapi kan ini darurat! Harusnya Bulog diizinkan impor tanpa menanam 5% dari 100.000 ton!" Tidak bisa begitu, Ferguso!. Kecuali Kementerian Pertanian mengubah aturan dan membuat pengecualian untuk BUMN. Tidak patut perusahaan milik negara melanggar peraturan yang dibuat oleh kementerian.
Dilihat dari sisi kemitraan antara pemerintah dengan pengusaha pun tidak elok. Masa importir swasta diharuskan menanam 5%, tapi Bulog diizinkan melanggar ketentuan wajib tanam? Lalu buat apa aturan itu dibikin? Jika swasta dibebankan kewajiban mengembangkan produksi bawang putih, kenapa Bulog tidak?
Membiarkan Bulog melanggar permentan sama saja dengan mencoreng muka pemerintah. Pelakunya pun perusahaan negara. Ini seperti: "Mereka yang bikin aturan, tapi mereka sendiri yang ingkar" Dan rombongan katak pun tertawa!
