Program bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dari Kementan menuai perdebatan. Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Soetarto Alimoeso berpendapat, pemberian alsintan secara konsep masih lemah dan boros anggaran. Sebab para petani juga belum memiliki kemampuan mumpuni untuk mengoperasikan alsintan yang disebar Kementan tersebut.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Banyumas, Jawa Tengah, Widarso, juga mengatakan hal senada. "Jika alsintan diberikan kepada petani, memang akan lemah pengelolaannya. Misalnya saja, kalau peralatan telah ada di satu kelompok, nantinya tidak boleh dipinjam kelompok lain. Itulah yang menjadi penyebab kurang maksimalnya penggunaan alsintan,"
Kementan pasti menggelontorkan dana yang banyak untuk membagikan alsintan. Sayangnya petani kekurangan bekal dalam mengoperasikan dan merawat alsintan. Karena itu, resiko alat rusak  menjadi besar.
Ini keputusan yang gegabah. Seperti tidak ada cara lain saja untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Pemberian alsintan pun hanya terfokus pada sisi hulu atau prapanen. Padahal, jika hendak memacu produktivitas, pemberian bantuan harus dilakukan secara merata hingga proses pascapanen.
Soetarto menegaskan, sebelum memberikan alsintan, Kementan sebaiknya terlebih dulu membangun klaster-klaster yang terkoneksi secara menyeluruh mulai proses prapanen hingga pascapanen. Setiap klaster berisikan para petani, penggiling padi, hingga pengelola alsintan beserta seluruh alsintan yang diperlukan, mulai prapanen hingga pascapanen. Dengan demikian, seluruh proses dapat dilakukan secara terpadu yang pada akhirnya akan menimbulkan efisiensi dan efektivitas, bahkan mampu memotong rantai pasok.
Menko Perekonomian Darmin Nasution pun menolak pembagian alsintan karena konsepnya masih belum jelas. Bahkan menurutnya, petani justru tak cocok dengan alsintan. Karena sebetulnya Kementan bisa membagikan alsintan melalui unit pengelola jasa alat mesin pertanian (UPJA) Unit itu yang nantinya mengatur pemeliharaan dan peminjaman alsintan kepada petani.
Betapa mubazir. Bantuan-bantuan tersebut jelas tak tepat guna dan dan gagal mempengaruhi produktivitas pertanian karena diberikan dengan setengah-setengah. Anggaran yang dikeluarkan Kementan sudah sedemikian besar, namun hasil tetap terengah-engah. Beras masih mahal, kemakmuran petani jauh dari harapan. Sudah waktunya, kita mempertanyakan kinerja Kementan, yang selama ini lebih doyan klaim surplus, namun bukti lapangan mengatakan sebaliknya.
