KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) selama ini dipandang sebagai malaikat oleh sebagian orang. Ia menjadi lembaga negara yang bergerak di bidang anti-rasuah yang banyak menangkap koruptor di tengah iklim korupsi yang merajalela di Indonesia.
Tetapi bagaimanapun, sebagai sebuah institusi yang di dalamnya diisi oleh banyak manusia, maka beragam kepentingan dapat 'bermain' di dalam KPK. Sebuah institusi tidak akan pernah netral. Oleh karena itu, kita tak boleh naif dalam melihat KPK. Sebagai sebuah institusi negara, KPK harus tetap diawasi oleh publik.
Menurut hasil penelitian Prof. Romli yang ditulis dalam buku yang berjudul, "Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi: Fakta dan Analisis oleh Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik" terungkap bahwa terdapat pelanggaran UU Hibah yang dilakukan oleh lembaga negara KPK dan ICW (Indonesian Corruption Watch), sebuah NGOs anti korupsi di Indonesia. Data yang digunakan buku tersebut berasal dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas KPK dan hasil audit publik ICW.
Data pelanggaran itu juga didapat dari keterangan mantan pimpinan KPK. Menurut keterangan Taufik Ruki kepada Direktur LPIKP bahwa KPK Jilid III telah menandatangani MOU dengan negara donor. Akan tetapi, aliran dana dari donor tersebut tidak ditransfer ke rekening KPK melainkan langsung ke rekening LSM Antikorupsi.
Selain itu, buku tersebut juga membeberkan total hibah yang diterima ICW merunut pada laporan keuangan periode 2005-2014 dengan total Rp. 91.081.327.590.02 dan hibah asing Rp. 54.848.536.364.73. Dengan dana sebesar itu, seharusnya sumber dana tersebut bisa dibuka dan dibagikan kepada LSM lain agar gerakannya masif.
Kita juga perlu mempertanyakan terkait konsentrasi dana asing yang banyak mengalir pada ICW. Pertanyannya, mengapa ICW tidak melakukan gerakan masif untuk menghajar mafia migas tapi hanya pada birokrasi.
Dengan melihat data dan analisa di atas, jika keberadaan dan permasalahan yang dialami oleh KPK tak segera mendapat penanganan yang baik, maka lebih baik negara memberdayakan lembaga hukum negara yang tetap, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.
Bila memang kedua lembaga tersebut belum memiliki marwah yang baik dalam memberantas korupsi, maka sebaiknya segera dilakukan reformasi yang menyeluruh atas dua lembaga tersebut.
