Siapa Kita hingga Merasa Berhak Menghakimi Rasa Trauma Orang Lain?

Jika biasanya saya menuliskan pengalaman bertemu pasien entah di poli atau instalasi gawat darurat (IGD) Puskesmas.

Hari ini saya ingin sekali menulis tentang perasaan sedih saya, setelah saya selesai menyimak sebuah video podcast di kanal Youtube dua influencer Indonesia yang mengundang korban-korban dan teman-teman korban yang terlibat pada salah satu kasus pelecehan hingga kekerasan seksual di salah satu sekolah di Indonesia. 

Pada menit ke 27 di video podcast yang mengundang teman-teman dari korban kekerasan seksual, salah satu dari mereka mempertanyakan bagaimana bisa korban mengatakan bahwa ia trauma atas kekerasan seksual yang dialaminya.

Kemudian, saat di mana setelah kejadian dari tahun 2012 hingga 2021 korban memiliki pacar dan bahkan akan menikah. 

Terlepas dari benar ataupun salah atas aduan korban-korban yang mengaku mengalami kekerasan seksual, menghakimi rasa trauma orang lain tentu bukanlah hak kita. Seolah-olah orang yang mengalami rasa trauma tidak boleh bahagia seumur hidupnya. 

Tidak boleh memiliki pacar, tidak boleh menikah, dan tidak boleh melanjutkan hidupnya. Seolah-olah hal yang diperbolehkan bagi orang dengan trauma hanyalah berdiam dan mengurung diri di kamar dan harus selalu menunjukkan raut muka sedihnya. 

Korban-korban pada kasus pelecehan seksual sering kali enggan untuk langsung melaporkan kasusnya kepada pihak berwenang. 

Diperlukan waktu yang berbeda-beda oleh setiap korban untuk memupuk mental dan keberanian yang kuat untuk mengakui bahwa mereka adalah korban. 

Berbagai faktor berkontribusi sebagai alasan mengapa korban kekerasan seksual tak langsung melapor tepat setelah kejadian. 

Faktor seperti hukum di Indonesia yang sering kali dianggap cenderung tak memihak korban, tekanan sosial yang dapat saja diperoleh oleh korban setelah memberi laporan.