Pencitraan Menjelang Pilkada

Mengiringi mereka datang KPUD, pastinya memerlukan biaya. Massa yang datang untuk ikut mengantar pastinya butuh makan dan uang transport, belum lagi bila mengenakan kaos yang seragam. 

Pastinya hal demikian sudah dipikirkan dan dianggarkan oleh tim pemenangan calon kepala daerah. Biaya akan lebih membengkak bila ada atraksi daerah yang melibatkan puluhan seniman.

Ketiga, para calon kepala daerah, biasanya di saat-saat proses pendaftaran akan mengeluarkan komentar-komentar tentang visi dan misi mereka. Kata yang sering diungkapkan oleh para calon kepala daerah menjelang Pilkada adalah, berpihak kepada rakyat, membantu usaha kecil dan menengah, sekolah gratis, bantuan sembako, tidak akan melakukan penggusuran, dan janji-janji manis lainnya. Bahkan ada calon kepala daerah dari petahana yang mengatakan, "saya tidak akan menggunakan fasilitas negara selama kampanye".

Janji, visi, dan misi, memang bebas dilakukan oleh para calon kepala daerah. Tidak ada batasan dalam mengobral janji. Menjanjikan membagibagikan rumah pun tidak dilarang. Ada pula yang menjanjikan uang bagi pengangguran juga pernah.

Menanggapi yang demikian, apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat? Pastinya masyarakat dalam mensikapi Pilkada harus tetap waspada, hati-hati, dan tidak terburu-buru menyatakan atau mengiyakan dukungan kepada salah satu calon hanya karena gemerlap wujud. 

Mulai dari proses pendaftaran hingga nanti menjelang coblosan, 9 Desember 2020, akan banyak janji dan bukti konkret jangka pendek (money politic dan sembako) ber-sliweran. Hal-hal yang demikian akan menggangu idealis kita dalam memilih kepala daerah yang benar-benar bisa kita harapkan.

Pastinya para calon kepala daerah saat ini membangun citra habis-habisan agar dirinya terkesan berada pada pihak rakyat kecil serta siap membela dan membantu mereka. 

Semua dilakukan agar dukungan mengalir kepadanya. Namun ketika kemenangan sudah diraih, apa yang sebelumnya dijanjikan, divisimisikan, bisa berubah.

Berubah sebab apa yang dihadapi oleh mereka yang memenangi Pilkada sudah lain lagi. Di depan mata yang dihadapi bukan lagi massa pemilih namun di depan mata mereka yang harus segera diurus adalah modal yang sudah dikeluarkan, utang, mensejehterakan partai politik dan ormas besar, serta hubungan dengan pemerintah pusat.

Calon kepala daerah maju dalam Pilkada pastinya mereka berbiaya besar. Tak heran dari sini para calon kepala daerah banyak dari kalangan pengusaha. Duit mereka dari usahanya digunakan habis-habisan untuk membiayai pencalonan dirinya. Uang yang sudah dikeluarkan mempunyai kemungkinan kembali bila memenangi Pilkada. Bila tidak, ya sudah, lupakan saja uang yang sudah menguap.

Bila tidak menggunakan uang pribadi, para calon kepala daerah bisa menggalang dukungan dari para pengusaha, baik pengusaha lokal maupun nasional. Namun dukungan dari mereka tidak gratis.