Ardi Prasetio dan Ahmad Wahidi, S.Ag., S.Ip., M.Pd.I
Abstrak
Politik, pada hakikatnya merupakan fenomena yang berkaitan erat dengan orang-orang yang hidup dalam suatu masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang dinamis, berkembang dan selalu beradaptasi dengan lingkungannya. Sebagai anggota masyarakat, individu atau kelompok terikat oleh nilai-nilai dan aturan bersama yang diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Akibatnya, politik selalu bergejolak dan akan muncul dalam perjalanan pembangunan manusia. Dalam kaitannya dengan cita-cita, manusia adalah inti dari realitas politik, dan pengamatan atau analisis politik tidak meninggalkannya untuk alasan apa pun. Hal ini menunjukkan bahwa hakikat politik adalah tingkah laku manusia yang berupa tingkah laku atau sikap yang ditujukan untuk mempengaruhi atau memelihara ketertiban sosial dengan bantuan kekuasaan. Pelaksanaan kekuasaan konstitusional melibatkan pembagian kekuasaan politik, yang meliputi masalah-masalah seperti: tujuan politik.
1.Pendahuluan
Politik pada dasarnya adalah fenomena yang selalu menyangkut orang-orang yang hidup dalam masyarakat. Pada hakikatnya, ia adalah entitas sosial yang selalu hidup dan tumbuh secara dinamis. Itu sebabnya politik merupakan gejala yang memanifestasikan dirinya dalam konteks pembangunan manusia. Orang adalah inti dari politik untuk beberapa alasan, jadi pengamatan atau penelitian politik tidak hanya meninggalkan faktor manusia. Anton H. Djawamaku (1985: 144) menyatakan, "bahwa pribadi manusia adalah unit dasar empiris analisa politik" Oleh karena itu kata "politik" Yang berasal dari kata "politic" (Inggris) menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata asal tersebut diartikan: "acting or judging wisely, well judged, prudent" (A.S. Hornby, 1974: 645). Kata ini dikenal dalam bahasa atau kata Latin dengan "politucus" Dan bahasa Yunani (Greek) "politicos yang diartikan: relating to a citizen". Kedua kata ini berasal dari kata "polis" Yang memiliki makna kota.
Istilah politik telah berkembang untuk dimasukkan ke dalam bahasa kita (Indonesia) dengan memiliki tiga arti (WJS Poerwadarminta, 183: 763) yaitu, "segala masalah dan perilaku / politik taktis dan lain sebagainya." Digunakan untuk menunjukkan pemerintahan, penipuan atau taktik dan disiplin "politik" dari satu negara ke negara lain. Didalam sebuah kehidupan dilingkup masyarakat, politik sudah dikenal pada masa Plato dengan judul bukunya yaitu "politeia" yang dapat dikenali sebagai "Republik".
 Karya Plato dianggap sebagai titik awal pemikiran politik pada asalnya dan makna "politik" dalam karya tersebut adalah bagaimana pemerintah dipimpin dan dijalankan dari kelompok sosial politik atau masalah organisasi nasional yang baik. Dengan demikian, konsep tersebut mencakup berbagai unsur, seperti lembaga yang melaksanakan kegiatan pemerintahan, kelompok masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan, serta kebijakan dan undang-undang sebagai sarana pengaturan, penyesuaian sosial, dan cita-cita yang ingin dicapai. Meskipun para pemikir dan ilmuwan politik tidak sepakat mengenai batasan atau definisi dari faktor-faktor tersebut, mereka dapat menemukan sebagian atau secara implisit dalam definisi yang mereka ajukan.
Di antara berbagai definisi yang ada, ada dua kecenderungan mengenai "definisi politik", antara lain:
1. Perspektif yang mengaitkan politik dengan keberadaan negara, khususnya pekerjaan pemerintah pusat dan daerah
2. Pendapat tentang masalah kekuasaan, wewenang dan/atau konflik.
Deliar Noer (1983: 94) mengemukakan bahwa secara umum para ilmuwan politik telah menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan yang menekankan nilai dan pendekatan yang menekankan perilaku. Apa yang disebut pendekatan nilai tidak dapat dikacaukan dengan pendekatan tradisional yang hanya mencakup tiga aspek yang disebutkan di atas. Sementara itu, pendekatan ini juga mencakup penggunaan nilai-nilai etika untuk menentukan nilai suatu sistem pemerintahan, di samping penggunaan peristiwa-peristiwa sejarah, lembaga-lembaga dan hubungannya, serta hubungan antar negara seperti yang digunakan oleh para ilmuwan politik. Meski tanpa konfirmasi apa pun, kedua pendekatan ini digunakan dalam konsep politik yang ia usulkan. Dengan demikian konsep tersebut memiliki integritas, artinya konsep politik Deliar Noer tidak bersifat parsial, karena konsep tersebut tidak hanya bersifat ilmiah tetapi juga bersifat filosofis. Konsep ini didukung oleh argumen empiris, normatif dan analitis.
