Kebutuhan akan jaminan keamanan siber bagi tiap negara kini menjadi hal pokok yang harus dipenuhi. Keamanan siber ini jika tidak diperhatikan dengan baik, maka akan menimbulkan masalah yang jauh lebih serius. Keamanan siber bisa mempengaruhi sektor ekonomi, politik dan prilaku manusia yang terdampak dalam hal ini adalah korban dari kejahatan siber. Kejahatan siber biasanya menargetkan data korban untuk diakses bahkan diambil dan digunakan untuk tindakan illegal, bahkan diperjual belikan ke situs-situs yang bersifat negatif. Maka dari itu tiap-tiap negara baik itu negara maju maupun negara berkembang harus menaruh perhatian lebih untuk memperkuat sektor keamanan siber baik itu dengan meningkatkan fasilitas teknologi yang dipakai maupun mengembangkan sumber daya manusia yang mempuni dibidang ini. Memang tidak bisa dilepaskan antara kebutuhan fasilitas yang baik dengan sumber daya manusia yang hebat jika memang ingin sistem keamanan sibernya ditingkatkan. Peningkatan fasilitas yang mempuni hanya bisa dilakukan jika dana dan taraf ekonomi negara sedang baik karena itu semua bergantung pada uang yang dimiliki negara. Sementara untuk pengembangan sumber daya manusia, hal ini juga merupakan investasi jangka panjang dan memang butuh waktu lama untuk mendapatkan sumber daya manusia yang mempuni. Pemerintah bisa memberi beasiswa kepada orang-orang yang memang berkompeten dibidang ini untuk melanjutkan studinya dan pada akhirnya akan bekerja untuk negara. Dua faktor tersebut memang sangat berpengaruh pada ketahanan siber negara. Komitmen yang matang harus dilakukan pemerintah dan menyiapkan segala hal yang dibutuhkan sekarang tanpa menunda lebih lama lagi. Diharapkan dengan ditambahnya sumber daya manusia yang mempuni, Indonesia dapat bertahan jika sewaktu-waktu terjadi perang siber yang berkepanjangan. Perang siber memang tidak memerlukan tenaga yang ekstra, namun hal ini memerlukan strategi yang matang serta persiapan yang terencana dengan baik. Langkah-langkah pencegahan harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah Indonesia kalah jika terjadi perang siber. Banyak langkah pencegahan yang dapat dilakukan pemerintah, salah satunya adalah edukasi mengenai keamanan siber pada pengguna layanan internet diindonesia. Serangan siber memang sangat sulit diprediksi akan masuk dari celah mana, maka dari itu edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga privasi data sangatlah penting. Jika masyarakat sudah teredukasi dengan baik, maka hal itu akan menghambat jika mereka ditargetkan sebagai korban serangan siber. Untuk instansi pemerintah, haruslah mengedukasi tim IT nya agar menerapkan sistem keamanan yang terbaru serta beacuan juga dengan negara lain. Teknologi merupakan suatu hal yang perkembangannya bisa terjadi tiap hari seiring waktu. Jadi kita tidak boleh hanya stop pada satu teknologi sistem saja, kita harus meningkatkan lagi kualitas teknologi kita. Pelaku penyerangan siber atau biasa disebut hacker biasanya menargetkan instansi pemerintah untuk mendapatkan pengakuan dan membuktikan bahwa sistem yang mereka masuki adalah sistem yang lemah dan terdapat celah keamanan. Praktek pembobolan website dengan metode deep face sudah banyak terjadi dalam beberapa tahun belakang, baik itu hacker yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar negeri. Tujuan mereka sama, untuk mendapat pengakuan saja. Berbeda lagi dengan tipe hacker yang mencuri data personal dengan metode pishing misalnya, mereka murni memang ingin memanfaatkan data korban untuk kegiatan yang hanya akan menguntungkan diri mereka saja.
Memperkuat keamanan siber tidaklah mudah, terutama untuk negara yang masih berkembang. Negara berkembang ini membutuhkan bantuan dari negara yang sudah lebih dulu maju secara teknologi. Maka istilah diplomasi siber dikenal disini, diplomasi siber sendiri memiliki arti kerjasama anatara dua negara dalam bidang informasi teknologi atau yang dikenal dengan dunia siber untuk bersama-sama berkomitmen dalam meningkatkan keamanan siber. Dengan cara ini, negara-negara bisa saling melengkapi satu sama lain dalam hal membangun sistem keamanan siber yang lebih baik. Diharapkan dengan adanya sistem diplomasi siber seperti ini, kita dapat menghemat biaya dalam pembangunan sistem keamanan siber karena bisa meminta bantuan dari negara tetangga. Indonesia sudah menjalin diplomasi siber sejak lama, namun yang menjadi masalah adalah seakan diplomasi tersebut tidak berefek pada ketahanan siber di Indonesia. Sebagai contoh ada dua kasus besar kebocoran data yang baru-baru ini terjadi. Yaitu kebocoran data pada aplikasi PeduliLindungi dan data Pelanggaran Anggota Polri. Kedua instansi tersebut merupakan instansi resmi dari pemerintahan dan menyimpan data penting yang harusnya menjadi data yang bersifat pribadi. Dengan bocornya data tersebut, maka hasilny adalah menurunnya citra Indonesia baik dimata masyarakat dalam negeri maupun orang diluar negeri dikarenakan sudah tercitra bahwa Indonesia merupakan negara yang masih lemah dalam bidang keamanan siber. Dengan adanya kasus-kasus seperti ini dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. Salah satu dampak adalah, kurangnya kepercayaan investor untuk menanam modal dalam usaha yang bersinggungan langsung dengan keamanan data dan keamanan siber. Meraka akan berfikir Indonesia tidak kompatible dalam bisnis mereka dikarenakan tidak bisa menjaga data dengan baik. Jaminan dalam menyimpan data dengan aman adalah salah satu hal yang penting dalam membangun suatu usaha teknologi informasi. Jadi jelas bahwa ketahanan keamanan siber juga bisa mempengaruhi taraf ekonomi negara. Jika hal itu dibiarkan secara berlarut maka Indonesia akan ketinggalan dalam hal ekonomi sekaligus teknologi. Kita bisa berasumsi bahwa keamanan siber Indonesia masih lemah dikaranakan kurangnya penerapan prinsip-prinsip keamanan data yang sudah didapat pada proses diplomasi siber. Karena akan terasa sia-sia jika kita menjalin diplomasi dan hanya menyimak apa yang dipaparkan negara lain tanpa mau mencoba menerapkannya ke sistem sendiri. Lagi-lagi masalah kembali kepada apakah tersedia di instansi tersebut sumber daya manusia yang mempuni. Jika tidak ada sumber daya manusia yang mempuni maka akan sia-sia saja melakukan diplomasi siber. Indonesia harus memulai untuk menerapkan prinsip-prinsip keamanan data pada instansi-instansi pemerintah tanpa terkecuali dikarenakan semua institusi pemerintah adalah citra Indonesia dimata internasional. Instansi pemerintah yang memang menyimpan data penduduk juga harus benar-benar dijaga dan dibuatkan sistem keamanan data yang bagus. Karena data pribadi masyarakat merupakan hal yang krusial jika tersebar. Data seperti itu sangat penting dan bisa digunakan untuk tindak pidana. Sama halnya ada kasus kebocoran data anggota BPJS yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Data customer seperti itu benar-benar harus dijaga, bila perlu instansi harus melakukan terlebih dahu sertifikasi terhadap sistem tersebut. Jika memang tidak memenuhi syarat maka jangan sampai instansi itu diperbolehkan lihat isi datany. Kebiasaan menyimpan data user tanpa memikirkan keamanan merupakan suatu konsep yang salah. Pengguna memiliki hak untuk datany dijaga pihak yang memang sudah menyimpan data tersebut. Kepedulian pengguna terhadap hal seperti keamanan data harus diedukasi ulang terutama bagi selebgram, Â Mayoritas selebgram akan membagikan informasi pribadi kepada pengikutnya agar terasa semakin dekat dengan mereka. Salah satu bentuk kerjasama diplomasi siber Indonesia adalah bekerjasama dengan negara Inggris untuk bersama-sama meningkatkan keamanan siber. Pada tahun 2018 lalu sedang gencarnya wacana akan ada kecurangan besar dalam pemilu 2019. Hal ini membuat pemerintah Indonesia menyiapkan langkah antisipasi untuk menanggulangi jika saja terjadi maslah dan kecurangan yang mengakibatkan proses pemilihan tidak berlangsung secara jujur dan adil. Salah satu bentuk kecurangan yang akan diantisipasi adalah potensi adanya data pemilih palsu dan markup jumlah pemilihan. Hal ini tentunya akan membuat citra Indonesia dimata internasional menjadi negara yang buruk dalam penanganan sibernya. Maka dari itu Indonesia menggandeng beberapa negara-negara luar salah satunya Inggris untuk bersama-sama memperkuat sistem keamanan siber. Indoneisa berkaca dari negara tetangga seperti singapura yang merupakan sebuah negara maju namun keamanan sibernya tetap bisa dibobol. Indonesia becita-cita utuk membuat sistem yang lebih baik daripada negara tetangga sehingga kita tidak lagi mengacu pada negara luar, melainkan negara tetangga yang beracuan pada Indonesia dalam hal membangun sistem keamanan siber yang baik. Sistem keamanan siber yang baik haruslah memenuhi banyak persyaratan. Salah satu persyaratan yang penting adalah kemampuan untuk cepat tanggap jika mendapat serangan siber. Serangan siber memang sangat sulit dideteksi karena ia bisa masuk melalui celah keamanan mana saja yang sekiranya bisa dieksploitasi. Namun disanalah letak tantangan pemerintah Indonesia untuk melakukan langkah defensive terhadap serangan yang berpotensi terjadi maupun yang sudah terjadi. Dengan demikian meski suatu saat terjadi perang siber secara mendadak, Indonesia sudah siap merespon hal tersebut dan menjaga data-data penting tetap aman. Dengan adanya upaya diplomasi siber juga dapat menutup kemungkinan dua negara akan saling serang dalam dunia siber. Karena dengan disepakatinya kerjasama tersebut pastilah hubungan kedua negara cukup harmonis sehingga tidak akan melakukan upaya saling serang dan saling mencuri data. Adapun serangan yang memang terjadi itu biasanya dari kelompok atau individu tidak resmi yang hanya melakukan itu untuk tujuan pribadi saja bukan mewakili negara asalnya secara keseluruhan. Kedua negara harus bersama-sama berkomitmen juga untuk memberantas pelaku peretasan yang merugikan kedua belah pihak dan mengatas namakan pihak tertentu. Karena jika dibiarkan hal ini akan membuat hubungan dua negara menjadi panas dan bisa jadi masyarakatlah yang akan terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang anarkis serta dapat membuat pemicu terhadap kerusuhan baik itu secara fisik maupun didunia internet. Dunia maya dengan segala halnya salah satunya sosial media kini menjadi salah satu tempat diman orang menghabiskan mayoritas waktu mereka. Oleh karena itu edukasi mengenai keamanan siber ini penting juga agar data mereka aman, lebih baik melakukan cara pencegahan daripada harus melakukan upaya pemulihan pasca serangan. Sosial media tidak hanya sarana untuk mencari kesenangan pribadi lagi untuk saat in namun juga bisa jadi sarana orang-orang tidak betanggung jawab untuk melakukan serangkaian serangan dan pengumpulan informasi pengguna yang nantinya akan digunakannya untuk keperluan pribadi dan merugikan si koraban yang datanya dicuri. Data-data penting seperti itu biasanya akan diperjual belikan untuk mendapatkan uang, makin banyak dan lengkap datanya maka akan makin mahal juga harganya. Biasanya data yang akan dijual juga berukuran besar dan bersifat big data. Diharapkan pemerintah Indonesia segera membenahi masalah mengenai keamanan siber di Indonesia ini agar masyarakat tidak khawatir data mereka akan digunakan untuk hal yang salah.
Referensi
Iskandar Hamonangan. (2020). DIPLOMASI SIBER : MENUJU MASYARAKAT INTERNASIONAL YANG DAMAI DI ERA DIGITAL. Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR) , 314.
