Skandal Bank Duta: Korupsi di Sektor Perbankan
Selain di sektor pertambangan dan energi, korupsi di era Orde Baru juga merambah ke sektor perbankan. Salah satu skandal yang mencuat adalah Skandal Bank Duta pada tahun 1990. Bank Duta, yang saat itu dimiliki oleh yayasan-yayasan yang dikelola oleh keluarga Soeharto, mengalami kerugian besar akibat spekulasi valuta asing yang tidak transparan. Kerugian tersebut mencapai USD 420 juta, dan akhirnya ditanggung oleh negara melalui bailout. Skandal ini menunjukkan bagaimana korupsi dan nepotisme telah merusak sistem perbankan Indonesia.
Dampak Korupsi Era Orde Baru terhadap Indonesia
Korupsi di era Orde Baru tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih terasa hingga kini. Menurut data Bank Dunia, pada tahun 1998, sekitar 50% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, keluarga Soeharto dan kroni-kroninya menikmati kekayaan yang diperoleh dari korupsi.
Selain itu, korupsi juga merusak tatanan hukum dan demokrasi. Pada era Orde Baru, hukum seringkali digunakan sebagai alat untuk melindungi para koruptor, sementara masyarakat sipil ditekan dan dibungkam. Warisan korupsi ini masih terasa hingga kini, di mana Indonesia terus berjuang untuk memberantas korupsi dan membangun sistem pemerintahan yang bersih dan transparan.
Upaya Pemberantasan Korupsi Pasca-Orde Baru
Setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia mulai melakukan reformasi di berbagai sektor, termasuk upaya pemberantasan korupsi. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 menjadi langkah penting dalam memerangi korupsi. Namun, warisan korupsi era Orde Baru masih menjadi tantangan besar.
Menurut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis oleh Transparency International, skor Indonesia pada tahun 2022 adalah 34 dari 100, menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius. Meski demikian, upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan, termasuk melalui penegakan hukum yang lebih tegas dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
Kesimpulan
Skandal korupsi di tubuh PT Pertamina dan PT Timah hanyalah puncak gunung es dari masalah korupsi yang telah mengakar di Indonesia sejak era Orde Baru. Korupsi pada masa itu tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial dan merusak tatanan hukum. Warisan korupsi ini masih terasa hingga kini, dan menjadi tantangan besar bagi Indonesia dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.
Pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita menjadi negara yang bebas dari korupsi dan lebih sejahtera bagi seluruh rakyatnya.
