Di tengah hiruk-pikuk perkotaan, ada sosok yang kerap kita temui di pinggir jalan, pusat perbelanjaan, atau bahkan di depan rumah makan. Mereka adalah tukang parkir liar, individu yang mengatur kendaraan tanpa izin resmi dan memungut bayaran seikhlasnya. Awalnya, kehadiran mereka sering kali dianggap sebagai bentuk usaha kecil-kecilan yang patut dikasihani. Namun, seiring berjalannya waktu, fenomena ini justru berubah menjadi sumber kejengkelan bagi banyak orang. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Mari kita telusuri lebih dalam.
Asal Usul Tukang Parkir Liar: Dari Niat Baik hingga Eksploitasi
Tukang parkir liar sebenarnya muncul dari kebutuhan akan keteraturan di ruang publik yang sering kali tidak terkelola dengan baik. Di banyak kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung, lahan parkir resmi sering kali tidak mencukupi. Hal ini menciptakan peluang bagi individu untuk mengambil alih peran tersebut. Awalnya, mereka hanya membantu mengatur parkir tanpa memungut bayaran, atau sekadar meminta uang sukarela sebagai bentuk apresiasi.
Namun, seiring waktu, niat baik ini berubah menjadi bisnis informal yang tidak terkendali. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022, sekitar 60% tukang parkir liar di kota-kota besar tidak memiliki izin resmi. Mereka memanfaatkan celah hukum dan ketiadaan pengawasan ketat untuk menguasai lahan parkir, bahkan di area yang seharusnya gratis.
Dampak Sosial dan Ekonomi: Antara Kebutuhan dan Eksploitasi
Tukang parkir liar sering kali dianggap sebagai bagian dari ekonomi informal yang membantu mengurangi pengangguran. Menurut penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), sekitar 30% tukang parkir liar adalah mantan buruh harian lepas atau pekerja sektor informal lainnya yang beralih profesi karena kurangnya lapangan kerja. Bagi mereka, pekerjaan ini menjadi sumber penghasilan yang relatif mudah diakses.
Namun, di sisi lain, keberadaan mereka justru menimbulkan masalah baru. Banyak tukang parkir liar yang mematok tarif seenaknya, bahkan menggunakan cara-cara intimidasi untuk memaksa pengendara membayar. Fenomena ini sering kali menimbulkan kejengkelan, terutama ketika mereka menguasai lahan parkir yang seharusnya gratis atau milik pribadi. Data dari Kepolisian Daerah Metro Jaya menunjukkan bahwa pada 2023, terdapat peningkatan 25% laporan masyarakat terkait tindakan intimidasi oleh tukang parkir liar.
Perspektif Teori: Konflik Ruang Publik dan Ekonomi Informal
Fenomena tukang parkir liar dapat dianalisis melalui teori konflik ruang publik yang dikemukakan oleh Henri Lefebvre. Menurut Lefebvre, ruang publik adalah arena pertarungan antara kepentingan individu, kelompok, dan negara. Dalam konteks ini, tukang parkir liar merebut ruang publik untuk kepentingan ekonomi mereka, sementara masyarakat dan pemerintah berusaha mengembalikan fungsi ruang tersebut sesuai aturan.
Selain itu, teori ekonomi informal dari Keith Hart juga relevan. Hart menjelaskan bahwa ekonomi informal muncul sebagai respons terhadap ketidakmampuan sektor formal dalam menyerap tenaga kerja. Tukang parkir liar adalah contoh nyata dari bagaimana individu menciptakan lapangan kerja sendiri di luar sistem yang ada, meskipun sering kali melanggar aturan.
