Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen terpenting dalam sistem politik demokratis di Indonesia. Pemilu juga dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, sebab rakyat tidak mungkin untuk memerintah sendiri secara langsung. Oleh karena itu, pemilu sebagai proses untuk memilih wakil rakyat untuk memerintah dalam waktu yang tertentu.
    Pemilu dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia dan adil. Sehingga pemimpin yang memenangkan kontes pemilu adalah hasil dari kehendak mayoritas masyarakat.
    Dalam hal penyelenggaraan pemilu, ada banyak tantangan yang di hadapi, salah satu tantangan terbesar pemilu indonesia saat ini adalah maraknya praktek  politik uang  (money politic) yang berlangsung hampir di seluruh tingkatan pemilihan umum dari pemilu tingakatan tertinggi sampai kepada yang palih bawah, sampai kepada tingkat pemilihan Kepala desa kerap terjadi kasus demikian.
    Politik uang merupakan suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan dengan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye yang memang harus di hindari untuk tercapainya demokrasi dan pemilu yang baik.
    Dalam momen seperti saat sekarang ini, Pilkada serentak di tengah ancaman wabah covid 19, politik uang merupakan alat kampanye yang sangat ampuh untuk mempengaruhi masyarakat guna memilih  calon kepala daerah tertentu. Kecerdasan intelektual dan keshalehan pribadi tidak menjadi tolak ukur kelayakan bagi calon kepala daerah, tetapi kekayaan finansial yang menjadi penentu pemenangan dalam pemilu.
    Budaya (money politic) merupakan hal yang lumrah dan di anggap biasa-biasa saja oleh sebagian kalanan masyarakat. Penomena money politic dalam masyarakat bisa dilihat secara langsung dan masyarakat menanggapi hal ini biasa dan wajar, Seperti yang terjadi pada pemilu 2019 pemilihan dewan perwakikan rakyat dengan terang-terangan tim sukses calon melakukan transaksi monet pilitik di pemilu pilkada tahun yang lalu.
    Dalam skala yang lebih besar, praktik money politik telah melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti pejabat, politisi, akademisi, pendidik, bahkan tokoh masyarakat dan agamawan terlibat dalam hal tersebut. Hal ini menjadi tolak ukur dan gambaran kondisi demokrasi kita saat ini. Untuk mewujudkan Pilkada 2020 tanpa money politic dibutuhkan kinerja dari seluruh pihak yang terlibat, yakni kampanye yang serius dari bawaslu yang bekerja sebagai wasit dalam pergelaran pemilu, bawaslu harus tegas dan menjalankan Undang-undang yang berlaku dan menghukum dengan hukum yang berlaku.
     kesadaran dari para calon kepala daersh sebagai peserta pemilu haruslah bersikap dewasa dan menjunjung tinggi kejujuran dslam demokrasi. Masyarakat harus pintar untuk menentukan pilihan, jangan mudah untyk memilih pasangan calon yang melakukan politik uang, dewasalah berdemokrasi.Â
