Nasi Goreng Megawati dan "Nasi Kebuli" Surya Paloh

"Dalam politik, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika itu terjadi, anda dapat bertaruh hal itu pasti direncanakan" (Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika Serikat ke 32).

Kemarin menjadi langkah penting membaca konstelasi politik yang bisa membentuk kekuatan-kekuatan di tahun 2024. Banyak yang mengira pertemuan politik Megawati adalah sebuah peristiwa biasa bagian dari rekonsiliasi politik, dan merupakan sebuah bentuk nostalgia karena kedua kelompok ini pernah bersekutu dalam memperebutkan capres 2009.

Namun setelah di sampingnya kemudian muncul berita besar-besaran Surya Paloh menggandeng Anies Baswedan, publik mulai 'ngeh', bahwa ini adalah sebuah upaya Surya Paloh untuk menghadang kekuatan Megawati dan secara perlahan mengambil wilayah-wilayah politik PDI-P, juga ketika Nasdem menggandeng Anies Baswedan maka gerakan politik pragmatis muncul sebagai bentuk kekecewaannya.

Maka, jurus lama Nasdem yaitu: Melakukan percepatan klaim atas figur yang dinilai kuat untuk bertarung di pentas politik, upaya ini sebenarnya sebagai sebuah antitesis dari perilaku politik PDI-P yang cenderung lama mengambil keputusan karena melihat situasi, sementara Nasdem di beberapa tempat selalu menikung PDI-P dengan mendahului klaim atas figur dalam beberapa pertarungan politik Pilkada.

Peristiwa "Nasi Goreng" Megawati dan Operasi Politik "Nasi Kebuli" Surya Paloh, bukanlah sebuah peristiwa yang terjadi secara kebetulan, namun peristiwa itu bagian dari tarik menarik politik, dan juga bagian dari operasi intelijen masing-masing partai dalam mengupayakan kekuatan politik yang bisa menggambarkan pertarungan sesungguhnya politik di hari hari ini. 

PDI-Perjuangan memiliki bangunan ideologi yang keras setia pada konsep-konsep NKRI, serta juga setia garis lurus pada Negara Proklamasi 1945, karena nilai itu yang dipegang.

Sementara di hari hari ini bahkan di dalam pencapresan 2019 kemarin, bertebaran kelompok-kelompok yang jelas tidak memiliki orientasi pada "Negara Proklamasi 1945", bahkan pembubaran HTI bisa dilakukan saat PDI-Perjuangan berkuasa, sementara di masa SBY masih plin-plan atas ketegasan itu.

Inilah kenapa PDI-Perjuangan dengan keras menuntut jabatan ketua MPR, karena akan bisa mengarahkan bagaimana negara ini kuat bangunan ideologi Pancasila-nya.

Posisi Ketua MPR : "Pertarungan Kelompok Ideologis dan Kelompok Pragmatis"

Ada pendapat posisi ketua MPR sudah tidak signifikan lagi, padahal posisi ketua MPR justru sangat penting sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat, karena MPR secara konstitusional adalah lembaga tertinggi dari asas pokok demokrasi berbasis musyawarah.

Dalam suasana demokrasi liberal seringkali terjebak bahwa posisi terpenting justru ada di DPR, namun hakikat demokrasi di Indonesia justru berada dalam lingkaran permusyawaratan.