Calon Gubernur Sumsel nomor urut 1, H. Herman Deru menegaskan, jika diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk memimpin Sumsel lima tahun mendatang, salah satu prioritas yang dilakukan pasangan Herman Deru- Mawardi Yahya (HDMY) adalah segera mencarikan jalan keluar bagi  300 desa di Sumsel yang sampai saat ini belum dialiri listrik PLN.
Dihadapan para wartawan usai bersilaturahim dengan ratusan tokoh masyarakat Ogan Komering Ilir (OKI), kemarin, Herman Deru menegaskan HDMY punya program warung internet desa. Â Yang paling jadi prioritas adalah 300 desa yang sampai saat ini belum dialiri listrik harus diselesaikan terlebih dahulu. HD ingin 300 desa itu secepatnya dialiri listrik.
Menurut HD, mengingat sangat pentingnya listrik dalam kehidupan sehar-hari, maka persoalan 300 desa  yang masih gelap tersebut harus segera diatasi. HD merasa yakin bisa mengatasi perosoalan itu karena pengalamannya dalam membuat OKU Timur 100 persen teraliri listrik. Selain kerjasama dengan  PLN, salah satu caranya adalah dengan PLTS dan listrik curah.
HD menegaskan, sebagai provinsi Lumbung Energi, memang agak ironis masih ada 300 desa yang belum teraliri listrik. Sehingga ke depan kekayaan energi Sumsel harus sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Sumsel. "Harus ada komitmen yang tinggi dari pemimpin untuk menuntaskan masalah ini,'' tandasnya.
BPJS
Selain soal listrik, dihadapan ribuan warga Kota Prabumulih, HD menyampaikan komitmen HDMY untuk membantu 3,4 juta warga Sumsel yang sampai saat ini belum terlayani BPJS. Jutaan warga tersebut tidak mendapatkan layanan pengobatan gratis lantaran belum terdaftar di BPJS.
HD Menegaskan 3,4 juta warga Sumsel yang belum terlayani BPJS ini harus diperhatikan dan segera dibantu. Pasangan HDMY Â akan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan hak rakyat tersebut.
Batubara
Selain itu, HD juga menegaskan komitmen HDMY untuk menertibkan keberadaan truk angkutan batubara yang melintas di sepanjang jalan dari Lahat, Muaraenim- Prabumulih, Ogan Ilir  hingga Kota Palembang.  Pasalnya, aktivitas ribuan truk angkutan batubara tersebut sudah meresahkan masyarakat selama bertahun-tahun lantaran menjadi pemicu kemacetan lalu lintas di jalan umum tersebut.
HD ingin ingin ribuan truk angkutan batubara tersebut melintas di jalan khusus, bukan di jalan umum seperti saat ini. Sudah bertahun-tahun masyarakat dirugikan.
HD menegaskan, dispensasi yang diberikan kepada pengusaha angkutan batubara hendaknya tidak merugikan masyarakat pengguna jalan umum. Sehingga dibutuhkan aturan yang tegas dan tidak hanya berpihak kepada salah satu pihak saja.
