Rangkaian fitnah terhadap Presiden Joko Widodo seakan tak pernah berhenti menghampiri selama masa pemerintahannya.
Memasuki tahun 2018 ini, propaganda hitam itu terus berlanjut, bahkan semakin gencar dilakukan. Hal tersebut berkaitan dengan padatnya agenda pertarungan politik pada Pilkada serentak 2018 dan Pilpres tahun depan.
Salah satu fitnah itu, misalnya, terlihat dari adanya publikasi artikel yang berjudul "Tahun 2018, Rezim Jokowi akan Semakin Radikal pada Umat Islam" di media sosial akhir-akhir ini.
Bisa dikatakan fitnah karena bila diperiksa secara utuh, hampir seluruh badan tulisan tersebut hanya berisi kabar bohong atau informasi hoax dan ujaran kebencian pada Presiden Republik Indonesia ke-7 itu.
Setidaknya, terdapat tiga informasi hoax dari tulisan tersebut, antara lain, (1) terkait sikap dan tindakan pemerintahan Jokowi yang akan semakin keras dan radikal pada umat Islam pada tahun 2018, (2) Mesin AIS Kominfo yang digunakan untuk memata-matai dan membatasi pergerakan umat Islam, dan (3) terkait penutupan akun media sosial FPI dan HRS.
Para penulis dan penyebar artikel tersebut umumnya memiliki agenda yang sama, yaitu membenturkan pemerintahan Jokowi dengan umat Islam. Mereka berusaha membangun opini di masyarakat bahwa pemerintahan Jokowi saat ini begitu anti terhadap Islam.
Tujuannya, tentu sangat politis. Yaitu, agar citra Jokowi hancur di hadapan massa umat Islam. Dan, Jokowi tidak terpilih lagi pada Pilpres mendatang.
Tindakan di atas merupakan wujud dari politik tanpa etika. Politik yang menghalalkan segala cara.
Memasuki tahun pertarungan politik seperti saat ini, para politisi dan pendukungnya seyogyanya mengisinya dengan mengedepankan pertarungan gagasan, program kerja, dan kapabilitas dalam membangun bangsa. Bukan dengan taktik pecah-belah menggunakan sentimen SARA dan politisasi agama. Karena isu SARA dan politisasi agama tak membuat rakyat kenyang, atau menyejahterakan rakyat.
Tak hanya itu, para penyebar fitnah dan informasi di media sosial, seperti Muslim Cyber Army (MCA) seharusnya juga sadar bahwa tindakan mereka tidak mendatangkan manfaat sedikitpun. Justru praktik pecah belah bangsa dengan fitnah dan menyebar berita bohong merupakan tindakan yang diharamkan oleh agama Islam.
Selain hal tersebut juga bertentangan dengan UU ITE dan cita-cita luhur para pendiri bangsa Indonesia.
