Baru sebulan lebih menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sudah beberapa kali membuat kontroversi dalam kurun waktu tersebut. Yang teranyar, ketika mereka merumuskan anggaran untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang bernilai 28 Miliar dan perawatan / renovasi air mancur area kantor DPRD DKI sebesar 62o juta, serta RAPBD yang mereka rumuskan dengan rencana anggaran selangit. Selain itu, ada juga dana kunjungan kerja komisi-komisi DPRD DKI yang  meningkat tajam, dari yang awalnya hanya Rp 4,6 miliar pada kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama, saat ini direncanakan menjadi Rp 107,8  miliar. Ada dana untuk reses DPRD DKI Jakarta, Anies mengalokasikan anggaran sebesar  Rp 69 miliar. Padahal dua tahun belakangan, dana tersebut tidak  mengalami perubahan signifikan. Pada APBD DKI 2016, dana reses  dianggarkan sebesar Rp 38,3 miliar. Kemudian pada tahun 2017, anggota  dewan hanya diberikan Rp 38,1 miliar. Soal TGUPP, pada zaman kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, TGUPP hanya menghabiskan dana sebesar kurang lebih 5 miliar! Betapa besarnya kenaikan rencana anggaran diantara kepemimpinan Basuki dengan Anies.
Teringat ketika Ahok pernah mencoret-coret rencana anggaran yang dibuat oleh DPRD DKI beberapa tahun lalu, Ahok kesal hingga menulis "Pemahaman nenek lu!" ketika kertas rencana anggaran DPRD DKI tersebut sampai di hadapan Ahok. Mungkin, kata-kata ini pulalah yang akan Ahok katakan terhadap rancangan anggaran (RAPBD) 2018 yang dibentuk oleh Anies Sandi saat ini mengingat 'ketidakwajaran' anggaran yang mereka rencanakan untuk tahun depan.
Saat era Ahok, jelas, dalam menjalankan fungsi, tugas, serta pengeluaran anggaran pemprov DKI berjalan dengan transparan. Warga DKI bisa cek melalui website yang tersedia. Ahok sebagai sosok yang sangat benci korupsi, terus-menerus galak demi menjaga uang milik rakyat yang tentunya harus diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat juga, bukan hanya untuk kesejahteraan pejabat, apalagi untuk kesejahteraan gubernur dan rekan-rekannya semata..
Entah apa tujuan anggaran yang dianggap selangit ini dibentuk. Entah untuk percepatan pembangunan, atau untuk terlihat mewah sebagai pejabat, atau ... untuk tujuan 'lainnya'.
