Koalisi Partai Pemerintah vs Koalisi Partai Oposisi dalam Penetapan RUU Pemilu 2017

Demokrasi sebagai paham yang di anut oleh Indonesia bersifat netral, ia sangat bergantung pada terpenuhinya indikator-indikator demokrasi baik dalam tataran kebijakan, tataran implementasi maupun pada tataran kultural. Hal itu menunjukkan adanya proses check and balances.

Richard M. Ketchum menyatakan bahwa sistem politik demokrasi yang ideal adalah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus. Artinya, demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antar individu, antar kelompok, atau antara individu dan kelompok, individu dan pemerintah, kelompok dan pemerintah, bahkan di antara lembaga-lembaga pemerintah.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem politik demokrasi, memiliki prasyarat institusional agar pemerintahannya demokratis, dan prasyarat tersebut terhimpun dalam undang-undang tentang partai politik. Partai politik melaksanakan fungsinya dengan melakukan tiga kegiatan yaitu seleksi calon-calon, kampanye dan melaksanakan fungsi pemerintahan atau legislatif. 

Ketiga kegiatan partai politik tersebut terangkum dalam rangkaian agenda yang bernama Pemilihan Umum. Apabila kekuasaan untuk memerintah telah diperoleh maka partai politik itu berperan pula sebagi pembuat keputusan politik. 

Partai politik yang tidak mencapai mayoritas di dewan perwakilan rakyat akan berperan sebagai pengontrol terhadap partai mayoritas. Partai mayoritas tersebut tergabung dalam koalisi pemerintah dan partai yang tidak mencapai mayoritas akan membentuk koalisi oposisi.

Unsur oposisi dapat menjadi kekuatan pengontrol dan penyeimbang dalan pelaksanaan pemerintahan di suatu negara, sehingga pemerintahan dapat dicegah untuk tidak terjerumus ke dalam penyelewengan kekuasaan. Untuk konteks Indonesia dengan sistem semipresidensialnya, peran oposisi sebagai pengontrol dan penyeimbang kekuasaan adalah sah sebagai bagian dari cheks and balance dari negara demokrasi. 

Peran oposisi dalam sistem semipresidensial seperti negara kita, hanya dikenal dalam konteks perubahan kebijakan. Oposisi yang tersistemkan dan bertujuan menjatuhkan pemerintahan atau personil pemerintahan hanya berlaku dalam negara yang menganut sistem parlementer. 

Sedangkan di Indonesia saat ini kecil kemungkinan, tidak mudah diwujudkan dikarenakan sistem presidensial yang memberikan ruang perimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Peran-peran oposisi pun tidak lebih strategis dengan apa yang dilakukan oleh interest groups yang bertansformasi menjadi presure groups yang ujung-ujungnya lebih pada kritik dan menekan pada perubahan kebijakan ke depannya.

Di sisi lain, dikarenakan oposisi tidak terinstitusi dalam pemerintahan sebagai common enemy-nya koalisi, maka koalisi pun di sistem presidensial tidaklah baku dan tidaklah ketat, karena batasan-batasan suatu partai keluar dari koalisi pun tidak terlalu ketat. Sehingga partai-partai koalisi dengan serta merta bisa dengan cepat merubah sikap dan menyerang pemerintah. 

Brian O'Day (2004) mengatakan bahwa partai politik memutuskan untuk bergabung dalam koalisi pemerintah karena adanya tawaran keuntungan. Keuntungan tersebut memungkinkan partai politik mendapatkan sesuatu yang tidak dapat mereka capai sendiri saat berada di luar koalisi. 

Sesuatu di sini salah satunya bisa dimaknai berupa akses terhadap sumber daya politik maupun finansial yang bisa diperoleh dengan memiliki pengaruh dan peranan di kekuasaan. Keuntungan lain, jika koalisi berjalan sukses, partai politik dapat memanfaatkannya untuk membantu meningkatkan dukungan suara mereka.