Politik

Polri Bisa Kena Bumerang Kalau Memaksakan Pasal Pornografi ke Habib Rizieq

19 Mei 2017   04:29 Diperbarui: 19 Mei 2017   04:50 3597 12 29

Artikel ini hanyalah sebuah analisa  amatir atau hanya sebuah opini dari seorang netizen yang peduli dengan profesionalitas Polri.  Dan tujuannya hanya satu, agar Polri bisa melakukan tugasnya sebagai Penegak  Hukum dengan baik dan berberhati-hati , tanpa intervensi dari penguasa atau pihak manapun dan akhirnya kasus-kasus yang dituntaskan dapat memenuhi rasa keadilan dari masyarakat. Begicuh.

Sejak zaman reformasi, perjalanan Polri kita sudah sangat jauh tapi memang faktanya banyak sekali kasus-kasus yang diselesaikan polisi menyisakan kontroversi. Mulai dari penyidikan awal polisi hingga proses persidangan yang berkali-kali terjadi. Banyak kontroversi maupun polemic di masyarakat akibat kasus-kasus seperti itu.

Kebetulan yang saya ingat itu ada 2 kasus kontroversi yang menimpa masyarakat keturunan Tionghoa.  Dua-duanya wanita lagi, yaitu : Almarhumah Sisca Yofie dan Jessica “Sianida” Kumolowongso.

Kedua kasus itu setahu saya tidak memuaskan masyarakat luas pada hasil peradilannya.  Seharusnya  menurut saya, Polri harus punya lembaga survey yang bisa mengukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri dalam menuntaskan kasus-kasus yang kontroversial.  Bila itu dilakukan tentu Polri punya control kuat bila menghadapi kasus sejenis berikutnya.

Ingat kasus Jessica jadi ingat Ahok.  Ahok pernah bilang bahwa dia ingin persidangan kasusnya dilakukan seperti persidangan Jessica. Ternyata keinginan Ahok terpenuhi.  Ahok sama nasibnya dengan Jessica yaitu divonis bersalah oleh Hakim. Hehehehe. Sudahlah jangan ganggu Ahok lagi. Dia sudah tenang di tempatnya yang baru.

Oh ya sekedar membandingkan, kalau dalam kasus Almarhumah Sisca Yofie dan kasus Sianida Jessica yang kontroversi polisinya sementara Kasus Ahok yang benar-benar bikin kontroversi adalah Jaksanya yang ditengarai banyak pihak telah ditekan oleh Jaksa Agung.  Tapi kita tidak bahas itu. Kita bahas kasus Habib Rizieq saja. Mudah-mudahan nantinya tidak menimbulkan kontroversi bagi Polri.

JESSICA KUMOLOWONGSO DENGAN HABIB RIZIEQ ITU BAGAIKAN BUMI DAN LANGIT

Sekontroversi-kontroversinya kasus Jessica  tidak akan membuat Polri mendapat perlawanan keras dari pihak terdakwa dan keluarganya.  Di Indonesia  sosok Jessica bukan siapa-siapa.  Tetapi bila Habib Rizieq yang di-JESSICA-kan oleh Polri maka Polri akan berhadapan dengan massa Habib Rizieq dan link-link yang dimiliki Rizieq.

Disinilah Polri harus berhati-hati melangkah. Kalau kasus itu tidak kuat tetapi mungkin karena satu hal apakah itu tekanan dari pihak tertentu maka sebaiknya Polri tidak usah memaksakannya. Kecuali kasus itu memang Kasus yang Kuat dalam arti sangat jelas masalahnya, jelas buktinya dan sangat jelas pelanggaran hukumnya.

Pada Kasus Jessica Wongso dulu kalau tidak salah berkas perkara yang diajukan Polisi ke Kejaksaan mengalami bolak-balik sebanyak 6 kali. Dari situ saja masyarakat sudah berpolemik namun akhirnya pengadilan tetap memutuskan Jessica Bersalah sesuai dengan keinginan polisi.

Untuk Habib Rizieq sendiri pada musim Pilkada DKI ternyata tiba-tiba banyak sekali tercipta Kasus-kasus yang berkaitan dengan Rizieq.  Ada dugaan Penistaan Golongan, ada dugaan Penistaan Agama, ada dugaan Penistaan Lambang Negara, ada dugaan Penyerobotan Tanah Negara dan yang terakhir Kasus Dugaan Pornografi.

Dalam hal ini saya tidak ingin membicarakan keganjilan-keganjilan dari munculnya kasus-kasus itu yang berbarengan. Saya anggap saja itu suatu kebetulan.  Namun sayangnya beberapa kasus itu akhrinya meledak di awalnya saja sementara penyelesaiannya menjadi meredup.  Entah apakah Habib Rizieq ini memang orang Sakti atau memang Polisinya yang terburu-buru menyimpulkannya sebagai Kasus sehingga mentah di awal penyidikan.

Yang pertama kasus Penghinaan Golongan dimana salam orang Sunda yaitu Sampurasun diejek Rizieq menjadi Campur Racun. Kasus ini terjadinya kapan, yang dirugikan siapa , yang melaporkan siapa dan hasil penyidikan seperti apa , akhirnya tidak jelas kabarnya.

Yang kedua, kasus dugaan Penyerobotan Tanah Negara.  Berita tentang kasus ini sudah meledak duluan. Bahkan Kapolda Jabar belum apa-apa sudah ikut-ikutan mengeluarkan pernyataan.  Tetapi akhirnya terbukti Kasus itu bukan kasus hanya salah informasi saja.

Berikutnya yang ketiga, kasus penistaan lambang negara Pancasila. Sejak awal kasus ini menurut saya kasus yang mengada-ada.  Kejadiannya kapan tiba-tiba Sukmawati tersinggungnya kapan dan langsung melaporkan ke polisi setelah Ahok dilaporkan ke polisi.

Gegerlah semua. Kutak-katik dan seterusnya, Habib Rizieq jadi Tersangka. Tetapi setelah itu Berkas Perkara ditolak Kejaksaan Jawa Barat. Sampai disitu sepi lagi nggak ada kelanjutannya. Nggak ngerti kenapa bisa begitu.

Dan akhirnya tibalah kita pada kasus Chat WA Mesum. Ini kasus yang aneh. Dan sejak awal saya tidak percaya kasus ini benar-benar ada.  Saya sempat menuliskannya dan menganalisa dalam sebuah artikel beberapa waktu yang lalu.  Sayangnya gambar-gambar yang saya upload meksipun tidak ada yang vulgar karena saya mengambil sudut-sudut analisanya saja eh malah dihapus oleh Admin Kompasiana.

Ini kejadian sudah berkali-kali terjadi.  Banyak gambar-gambar di artikel-artikel lama saya yang raib. Padahal gambar itu biasanya untuk menjelaskan analisa yang ada pada artikel.  Ya sudahlah namanya juga penulis Anti Ahok sementara disini adalah Ahoksiana. Ya wajar saja dijegal terus-terusan. Hohohohoho.

Kembali kepada Kasus Chat WA Rizieq dan Firza. Saya bukan tidak percaya adanya kemungkinan terjadi komunikasi Chat antara mereka. Bisa saja juga memang antara HR dan Firza ada hubungan khusus. Yang saya tidak percaya adalah isi dari chat itu beserta gambar-gambarnya.

Belakangan ini polisi terutama Kapolda Metro Jaya begitu getol menyelidiki kasus ini. Bahkan sampai disebut-sebut ada 13 titik tubuh yang dianalisa. Dan yang terakhir katanya ada Pakar Telematika dan Pakar Hukum Pidana yang memastikan Chat itu Asli berikut gambar-gambarnya.

Maaf saja saya tetap tidak percaya seperti halnya semua opini para pakar di Kasus Jessica. Mungkin bukan saya saja tetapi masyarakat luas juga banyak yang tidak percaya penyidikan Polisi pada Kasus Sianida Mirna Salihin.  Bisa jadi kasus Chat WA ini juga dipaksakan untuk menghukum HR karena sudah kualat memenjarakan Ahok. Wkwkwkwk.

TIDAK JELAS, KASUS CHAT WA INI KASUS APA SEBENARNYA

Coba kita buat analisa kasusnya atau kita rekontruksi kasusnya.

Anggap saja memang ada perselingkuhan antara R dan F. anggap aja mereka berpacaran lewat telpon.

Kalau cuman pacaran, ngomong yang jorok-jorok antara mereka berdua,  salahnya dimana? Melanggar hukumnya dimana? Ada delik aduan dari keluarga R? kan tidak ada. Jadi kalau masalahnya mereka berselingkuh hanya lewat HP tentu saja tidak ada masalah hukum yang ada disitu.

Tapi kan ada gambar foto-foto wanita telanjang disana?  Itu kan termasuk Pornografi?

Nah ini.  Kalau memang ada foto telanjang (beneran) dan disebarkan oleh salah satu dari R atau F tentu merupakan kasus pornografi.  Memangnya  salah satu dari mereka  ada  yang menyebarkan  foto-foto itu? Kan tidak. Lalu dimana kasus pornografinya?

Fakta yang ada dan tidak terbantahkan adalah :  Yang menyebarkan  chat tersebut  ke media social berikut gambar-gambarnya adalah sebuah Akun Anonim.  Nah ini baru kasus hukum atau tepatnya melanggar UU ITE.

Jadi yang melanggar hukum dalam hal ini adalah yang menyebarkan foto-foto telanjangnya. Siapa? Akun Anymous?  Kenapa tidak dicari polisi? Kenapa tidak bisa diketemukan?

BENARKAH  FOTO-FOTO ITU BERASAL DARI HANDPHONE FIRZA?

Kabarnya foto-foto itu sama dengan yang ada dihandphone Firza.  Nah yang memegang handphone Firza siapa?  Katanya malah handphone itu jauh hari sudah disita polisi.

Kalau begitu ceritanya, secara logika Akun Anymous itu mungkin mencuri dari penyimpanan Polisi dan kemudian (mungkin) mengeditnya dan menyebarkannya ke media social.  Atau jangan-jangan malah akun anymous itu berkongkalikong dengan oknum polisi untuk membuat sensasi?

Poin inilah yang paling krusial.  Polisi seharusnya bisa menjelaskan dengan baik bahwa asal foto-foto yang ada di Chat Mesum itu berasal darimana.  Apakah dari akun Anymous yang dishare atau berasal dari HP Firza yang ada di tangan polisi.

Secara logika akun Anymous itu tidak mungkin memperoleh Chat Asli bila tidak memegang salah satu dari HP yang dipakai untuk melakukan Chat. Terlalu kecil kemungkinannya bila akun Anymous bisa menghack percakapan tersebut dari server perusahaan WA ataupun server operator telponnya.

Masalah ini dulu yang seharusnya dipecahkan oleh polisi. Akun itu jelas melanggar UU ITE. Sudah 5 bulan chat ini menjadi konsumsi public mengapa tidak berhasil juga polisi menangkap penyebar content porno itu?

Yang repotnya (tidak profesionalnya) Polri adalah :  Penyebar  Gambar Pornonya tidak dicari/ tidak ditangkap tetapi yang melakukan Chat nya malah disasar Pasal Pornografi.  Inilah  yang membuat kasus ini berpotensi menjadi kontroversi.

EFFENDY SARAGIH ITU SIAPA? MENGAPA TIBA-TIBA NAMANYA DISEBUT SEBAGAI PAKAR HUKUM PIDANA?

Kabar 2 hari terakhir dari media diberitakan bahwa Polisi sudah menetapkan Firza Husein sebagai Tersangka Kasus Pornografi.  Penersangkakan ini berawal dari pernyataan pakar telematika polisi bahwa Gambar-gambar itu Asli ditambah dengan pernyataan dari Effendy Saragih yang disebut polisi sebagai Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti yang menyatakan chat antara Rizieq dan Firza sudah memenuhi unsur Pidana.

Saya ingin menyoroti yang terkait bahwa  Chat itu sudah memenuhi unsur Pidana yang tentunya pasal yang dikenakan adalah Pasal 4 ayat (1) UU 44/2008.

Penggunaan pasal ini untuk mentersangkakan Firza Husein menurut saya belum tepat sama sekali. Saya jadi penasaran dengan Pakar Hukum Pidana ini.

Benarkah Effendy Saragih itu Pakar Hukum Pidana? Saya baru kali ini mendengarnya seperti itu. Bahkan setelah saya cari-cari informasi di google dan lainnya, yang namanya Effendy Saragih itu hanyalah seorang Pengacara. Dia memiliki kantor Pengacara yang bernama “Law Office Effendy Saragih & Associates” yang beralamat di Komplek PRJ Kemayoran Jakarta Pusat.

Sebagai Pengacara memang Effendy Saragih bersama rekan pernah menangani kasus sengketa kepengurusan Universitas Trisakti pada tahun 2012.

Selain dari  itu saya mencoba browsing ke Universitas Trisakti dan mencari  tahu apakah Effendy Saragih ini Akademisi  atau peneliti atau Dosen di Trisakti tetapi saya tidak menemukan jejaknya.

Hanya saja saya ingat bahwa pada Kasus Buni Yani, Effendy Saragih ini juga yang dipakai Polisi sebagai  pertimbangan hukum  untuk Mentersangkakan Buni Yani.  Dalam kasus itu pun menurut saya pendapat Effendy Saragih tidak tepat dimana menurutnya Penetapan Tersangka Buni Yani tidak memerlukan Gelar Perkara sehingga  secara hukum menurutnya Polisi sudah Sah menetapkan buni Yani sebagai Tersangka.

Seharusnya menurut saya, polisi sebaiknya menggunakan lebih dari satu Pakar Hukum Pidana untuk kasus-kasus penting ataupun yang disorot public. Dan Pakar Hukum Pidana yang dipakai baiknya yang sudah jelas kredibilitasnya dan sudah dikenal public seharusnya agar tidak dicurigai masyarakat sebagai Pakar Hukum dadakan ataupun sudah berkongkalikong dengan polisi.

PEMBERLAKUAN PASAL PORNOGRAFI BAGI PELAKU

Kalau memang yang digunakan polisi untuk mentersangkakan Firza Husein adalah Pasal 4 Ayat (1) UU No.44 tahun 2008 menurut saya hal itu tidak tepat.

Pasal 4 ayat (1) UU 44/2008 mengatur larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

  • Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
  • Kekerasan Seksual
  • Masturbasi atau Onani
  • Ketelanjangan atau Tampilan yang Mengesankan Ketelanjangan
  • Alat Kelamin atau
  • Pornografi Anak.

Pasal 4 ayat (1) UU 44/2008 tentang Pornografi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Dalam poin ini yang disangkakan pastilah poin d dari ayat (1). Pelaku dianggap telah MEMBUAT Ketelanjangan.

Andai kata Fotonya benar. Andai  kata benar Firza membuat foto itu untuk diri sendiri dan tidak untuk tujuan disebarkan maka Pasal 4 Ayat (1) UU No.44 tahun 2008 ini tidak tepat sama sekali untuk dikenakan.  Kenapa, karena UU tersebut sudah menjelaskan bahwa perbuatan Membuat dalam UU tersebut tidak termasuk bila untuk kepentingan dirinya sendiri melainkan untuk disebar/dipublikasikan.

Begitu juga bila Firza dan Rizieq sepakat membuat foto itu hanya untuk kepentingan berdua (dan dapat dibuktikan) dan tidak untuk disebarkan maka UU itu tidak bisa dikenakan untuk keduanya.

POLISI AKAN REPOT BILA DIGUGAT PRAPERADILAN, DIBUKTIKAN KRIMINALISASI DAN DITOLAK KEJAKSAAN

Meskipun terkait Ulama Terkenal dan menjadi sorotan public, sebenarnya Kasus ini terlalu sepele untuk diheboh-hebohkan ataupun difestivalisasikan oleh polisi.  Polisi harus hati-hati dalam menanganginya.

Tuduhan Kriminalisasi sudah berkali-kali dilayangkan Pengacara Habib Rizieq. Kabarnya juga Habib Rizieq akan meminta Amnesty Internasional untuk membantunya melawan Kriminalisasi versi dirinya.

Di sisi lain Kak Ema juga membantah keterangan polisi yang menyatakan dirinya mengakui dicurhati Firza tentang hubungannya dengan Habib Rizieq.  Kak Ema malah menyatakan Polisi terkesan mengkriminalisasi Ulama yang berani melawan PKI dan lainnya.

Firza Husein juga melalui Pengacaranya sudah merencanakan melakukan Gugatan Pra Peradilan.  Dari hal-hal tersebut sepertinya Polisi  akan kerepotan dan menghabiskan energy yang sangat besar untuk bisa menangani perlawanan-perlawanan tersebut diatas.  

Selanjutnya meskipun seandainya menang di Pra Peradilan, belum tentu pasal yang dikenakan sesuai dengan syarat dari Kejaksaan. Bila tidak cocok dan bolak-balik seperti kasus Jessica maka nama Polri pun akan semakin buruk.

Tapi sekali lagi opini ini hanya opini pribadi yang sok tau soal hukum. Tapi minimal tujuannya adalah agar jangan sampai nama Polri menjadi buruk bila tidak berhati-hati atau tidak professional dalam menangani kasus.

Begicuh.